Audit Inspektorat Banyak Temuan, Pemdes ke DPRD Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 22 Jan 2025 - 23:34

LAPOR DEWAN: Sebelum dimulainya hearing antara Kades dan Komisi l DPRD Mukomuko--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

audit inspektorat banyak temuan, pemdes ke dprd mukomuko                            mukomuko,koranrb.id – audit rutin penggunaan anggaran dana desa (dd) tahun 2024 yang dilakukan inspektorat daerah (ipda) kabupaten mukomuko, khususnya terhadap kegiatan fisik tahun lalu 2024, membuat resah pemerintah desa (pemdes).
itu terungkap dari hearing ketua apdesi kecamatan dengan komisi 1 dprd mukomuko. 
juru bicara apdesi mukomuko, yang juga kades nelan indah, kecamatan teramang jaya, hendi kusrianto membenarkan adanya keluhan para kades yang disampaikan ke komisi l dprd mukomuko. 
pokok permasalahan, kades tidak bisa menerima sepenuhnya hasil pemeriksaan atau audit inspektorat. 
sebab, audit yang dilakukan oleh auditor inspektorat menggunakan acuan tim ahli dari opd di pemkab mukomuko.
sementara pemerintah desa melalui tim pelaksana kegiatan (tpk) melaksanakan pembangunan fisik berdasarkan acuan dari tim ahli atau pendamping desa teknis infrastruktur (pdti).
baca juga:lima desa sejahtera astra raih penghargaan di asean tourism awards 2025
baca juga:22 unit mobil operasional desa ditarik, 19 unit akan dilelang
“pdti ini kan perpanjangan kementrian desa yang diberi kewenangan untuk pendampingan dan memverifikasi rab dan gambar yang dibuat kader teknis desa (ktd). maka dari itu kami yakin (hasil verifikasi rab/gambar pdti) benar sebagai rujukan tpk dalam melaksanakan semua kegiatan fisik di tahun berjalan,” kata hendri.
maka dari itu dikatakan hendri, pemdes melalui apdesi meminta diberikan toleransi atau pertimbangan atas temuan selisih perhitungan oleh tim ahli (ta) kabupaten (actual chek).
bila ada temuan di atas rp10 juta, dimohon pertimbangan agar diberikan kesempatan melanjutkan atau menyempurnakan pembangunan yang diawasi oleh pemeriksa, pdti dan masyarakat. 
"untuk temuan di bawah rp10 juta, ya kami minta agar bisa dihapus. sedangkan jika lebih izinkan kami perbaiki. sebab untuk pelaksaan kegiatan sudah sesuai sistematis," sampai hendi. 
hendri menjelaskan, berdasarkan permendes pdtt nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa atau melaui kak pdp/pdti revisi 2018, pemdes meyakini kegiatan yang telah melibatkan pdti dapat menjadi rujukan tpk dalam melaksanakan semua kegiatan ditahun berjalan. 
jika ternyata masih ditemukan adanya kesalahan maka dari pemdes minta adanya toleransi. 
sebab untuk menjalankan kegiatan tidak sedikit anggaran yang telah gelontorkan, maka dari itu pemdes berharap adanya toleransi.
baca juga:gugatan kadus iii desa jambat akar dikabulkan ptun bengkulu 
baca juga:pengusutan kebun sawit ilegal di hutan persoalan kemauan saja, walhi: bentuk satgas khusus
“dd ini dikelola secara swakelola maka dari itu kami meminta agar diberikan tolerensi atau pertimbangan atas temuan dari selisih perhitungan, dari perencanaan awal dengan klasifikasi berjenjang,” sampainya.
sementara itu, ketua komisi 1 dprd mukomuko, armansyah mengatakan, hearing bersama pemdes ini dilaksanakan setelah adanya surat apdesi beberapa hari yang lalu. 
keluhan yang disampaikan pemdes dalam pertemuan sudah ditampung dan menjadi catatan komisi i. 
yang selanjutnya, keterangan pemdes ini akan dikonfrontir dengan penjelasan pihak terkait seperti inspektorat maupun dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten mukomuko.
"secepatnya, kami akan memanggil inspektorat, dan dinas pmd untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terkait keluhan pemdes ini,” pungkasnya