Pengusutan Kebun Sawit Ilegal di Hutan Persoalan Kemauan Saja, Walhi: Bentuk Satgas Khusus

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 22 Jan 2025 - 22:27

Kawasan hutan Air Rami di Mukomuko disulap menjadi kebun sawit--firmansyah/rb

Namun jika tidak mampu tentu Indonesia bukan negara hukum lagi melainkan negara kekuasaan.

Artinya hukum diatur oleh kekuasaan.

Maka dari itu hukum di Indonesia merupakan kekuatan yang utama. Tidak ada orang yang tidak bisa diproses secara hukum termasuk kejahatan kehutanan yang terjadi di Mukomuko.

“Maka dari itu, baik itu ketua DPRD, Kepala daerah, atau Presiden sekalipu pun itu tidak akan bisa kebal terhadap hukum jika melakukan tindak kejahatan. Namun kembali dengan persoalan awal mau atau tidak,”tutupnya.

Terpisah Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Abdullah Ibrahim Ritonga mengatakan, kejahatan kehutanan yang terjadi di Mukomuko merupakan hal yang sangat penting ditindaklanjuti, jika memang sistem yang ada saat ini tidak mampu.

Pemerintah bisa membentuk Satgas yang melibatkan beberapa stalkholder yang bertujuan untuk meriview perizinan industry ekstraktif guna memastikan kepatuhan perizinan dalam pemanfaatan lahan dan hutan.

“Kita harus garis bawahi bawasanya penindakan hukum atas tindakan kejahatan kehutanan dapat mencegah terjadinya kerusakan ekologis yang bisa berdampak besar, dalam jangka waktu yang sangat panjang,” terangnya.

Disampaikan Baim untuk beberapa stakeholder yang bisa dilibatkan dalam mengukap perkara ini. Mulai dari Pemerintah daerah, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, NGO, Ombudsman, dan akademisi, serta masyarakat lokal. Pihak-pihak inilah yang secara bersama akan meriviem dari awal hingga akhir, hadirnya kebun sawit ilegal di kawasan hutan negara Mukomuko.

“Mungkin Dinas KLHK juga bisa lebih peka lagi terhadap kerusakan hutan yang terjadi saat ini. Paling tidak dengan membentuk satgas khusus ini. Sebab perpanjangan tangan pemerintah pusat merupakan DLHK,” tandasnya.

pengusutan kebun sawit ilegal di hutan persoalan kemauan saja, walhi: bentuk satgas khusus                            koranrb.id - terkait kerusakan kawasan hutan negara yang dirubah menjadi kebun sawit ilegal di mukomuko diduga dilakukan oleh aktor besar pejabat aktif dan mantan pejabat mukomuko.
praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh mengatakan aparat penegak hukum (aph) sangat mampu menangani perkara kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko ini.
hanya saja apakah ada kemauan memproses hukumnya atau tidak, dalam kasus ini.
sehingga sampai saat ini aktor-aktor besar tersebut masih terus merasa tidak bersalah dengan apa tindakan yang mereka lakukan.
baca juga:armada tampil di pesta rakyat kepahiang 2025, bupati dayat salam pamit ke masyarakat 
baca juga:3 kesepakatan sikapi teror tower listrik tegangan tinggi milik tlb. paling lambat 7 februari diputuskan 
“sebenarnya ini berbicara kemauan saja untuk aph memproses kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko. kalau kemampuan tentu kita yakin sdm yang ada sangat pandai menangani perkara ini,” kata muslim.
muslim juga menyampaikan, selain kemauan, komitmen juga diperlukan dalam upaya penegakan hukum terkait kejahatan kehutanan yang terjadi hingga saat ini.
baik itu jaksa ataupun polisi juga bisa masuk mengungkap kejahatan tingkat tinggi tersebut.
sebab kuat dugaan terjadinya pengerusakan hutan negara yang dijadikan kebun sawit ilegal di mukomuko terjadi praktik suap terhadap pemegang kepentingan, serta adanya praktik gratifikasi dan setoran dari hasil perkebunan sawit ilegal tersebut.
baca juga:inspektorat upayakan pemulihan kerugian negara, jaksa terus dalami perjalanan dinas dprd kaur 
baca juga:ratusan umkm meriahkan bazar kuliner serba durian di lapangan dwi tunggal curup 
“jelas atauran mainya, tidak ada kekuatan hukum yang bisa dikalahkan oleh pelaku tindak kejahatan. jadi sangat jelas aktor-aktor besar ini bisa diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum,” bebernya.
muslim juga menjelaskan, indonesia ini merupakan negara hukum tentu sangat mampu menangani perkara tersebut.
namun jika tidak mampu tentu indonesia bukan negara hukum lagi melainkan negara kekuasaan.
artinya hukum diatur oleh kekuasaan.
baca juga:jadi korban bentrok dengan karyawan pt agricinal, masyarakat justru dilaporkan ke polisi
baca juga:daya beli petani kurang, serapan pupuk subsidi rendah, ini penyebabnya
maka dari itu hukum di indonesia merupakan kekuatan yang utama. tidak ada orang yang tidak bisa diproses secara hukum termasuk kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko.
“maka dari itu, baik itu ketua dprd, kepala daerah, atau presiden sekalipu pun itu tidak akan bisa kebal terhadap hukum jika melakukan tindak kejahatan. namun kembali dengan persoalan awal mau atau tidak,”tutupnya.
terpisah direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga mengatakan, kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko merupakan hal yang sangat penting ditindaklanjuti, jika memang sistem yang ada saat ini tidak mampu.
pemerintah bisa membentuk satgas yang melibatkan beberapa stalkholder yang bertujuan untuk meriview perizinan  industry ekstraktif guna memastikan kepatuhan perizinan dalam pemanfaatan lahan dan hutan.
baca juga:ada calon asn didiagnosa gangguan kejiwaan ringan, 1.726 peserta tes kejiwaan
baca juga:kejari bengkulu tengah buka konsultasi hukum, gedung kantor diresmikan
“kita harus garis bawahi bawasanya penindakan hukum atas tindakan kejahatan kehutanan dapat mencegah terjadinya kerusakan ekologis yang bisa berdampak besar, dalam jangka waktu yang sangat panjang,” terangnya.
disampaikan baim untuk beberapa stakeholder yang bisa dilibatkan dalam mengukap perkara ini. mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, bpk, ngo, ombudsman, dan akademisi, serta masyarakat lokal. pihak-pihak inilah yang secara bersama akan meriviem dari awal hingga akhir, hadirnya kebun sawit ilegal di kawasan hutan negara mukomuko.
“mungkin dinas klhk juga bisa lebih peka lagi terhadap kerusakan hutan yang terjadi saat ini. paling tidak dengan membentuk satgas khusus ini. sebab perpanjangan tangan pemerintah pusat merupakan dlhk,” tandasnya.
baca juga:pemalu! berikut 5 fakta unik burung coqui francolin
baca juga:punya habitat beragam! berikut 6 ikan dengan kemampuan adaptasi luar biasa
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk). untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260. kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha. untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai. adapun pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. beralih ke hpt air ipuh ll ada zhr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh. (pir)