Dewan Soroti Dugaan Pungli Rp267 Ribu SMPN 19 Kota, Gunawan: Jika Terbukti Ditindak Tegas

Reporter: Reno/wesjer |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 21 Jan 2025 - 23:23

BARIS: Siswa SMP Negeri 19 Kota Bengkulu sedang berbaris untuk memasuki ruangan kelas. --WEST JER TOURINDO/RB

Perihal pembangunan dan perbaikan bangunan sekolah silakan diberikan kepada pemerintah yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Sebab dalam waktu dekat, DPRD Kota Bengkulu akan melakukan pendataan sekolah-sekolah yang diperlukan untuk renovasi.

Untuk itu dewan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bengkulu sehingga pembangunan lebih terarah dan tentunya tidak membebani wali murid.

“Jadi nanti kita akan lakukan pendataan sekolah mana saja yang diperlukan untuk direnovasi.

Berkoordinasi dengan Disdik dan supaya terarah agar tidak lagi membebani wali murid,” demikian Marliadi.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu A.Gunawan, S.Sos mengatakan bahwa jika pungutan di SMPN 19 Kota Bengkulu tersebut terbukti, artinya mereka sudah melanggar ketentuan.

Tentu saja perbuatan tersebut melawan hukum maka akan ditindak tegas.

"Saat ini masih dipantau, jika memang itu ada dan terbukti maka akan ditindak," tegas Gunawan.

Di tempat terpisah, salah satu wali siswa SMPN 19 Kota Bengkulu yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa pungutan yang dilakukan oleh pihak komite bukan langsung tiba-tiba ada, namun memang melewati rapat terlebih dahulu.

Rapat yang dihadiri segelintir orang tua siswa mendapat hasil seluruh siswa mengumpulkan uang Rp267 ribu per orang guna melakukan renovasi beberapa bangun.

"Pada 17 Agustus memang ada rapat.

Dalam rapat tersebut turut dihadiri pihak sekolah dan pengurus komite sekolah.

dewan soroti dugaan pungli rp267 ribu smpn 19 kota, gunawan: jika terbukti ditindak tegas                            bengkulu, koranrb.id - dugaan pungutan liar rp267 ribu terhadap siswa di smpn 19 kota bengkulu, mendapatkan sorotan tajam dari dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu.
dugaan pungli itu mencuat setelah bocornya percakapan di whatsap grup paguyuban sekolah yang berada di kelurahan padang serai tersebut.
bahkan dprd kota bengkulu menilai permintaan urunan rp267 ribu per siswa untuk memperbaiki musala dan lapangan sekolah merupakan hal yang tidak jelas.
sebab ketua komisi 1 bidang pendidikan dan perekonomian, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu, marliadi, se mengatakan perbaikan musala dan lapangan sekolah tentunya sudah menjadi tugas pemerintah.
baca juga:telan anggaran rp24 miliar, rusun griya adhyaksa siap dihuni
“untuk pihak sekolah berhati-hati dalam pengolahan keuangan.
sebab dalam kondisi seperti ini pembangunan sekolah itukan ada tanggung jawab pemerintah di situ,” tegasnya.
namun jika hal tersebut dilakukan dengan mandiri oleh wali murid disekolah silahkan saja, akan tetapi jika ada andil dari pihak sekolah maka hal tersebut akan ditelusuri kembali.
marliadi menyebutkan agar sekolah-sekolah lainnnya di kota bengkulu tidak memberlakukan hal yang sama, berkenaan dengan pungutan-pungutan di luar kewajiban siswa di sekolah tersebut.
baca juga:masyarakat tidak rasakan manfaat, pasar ajai siang rp2,7 miliar ‘mubazir’ 
“jangan mengambil pungutan-pungutan di luar kewajiban murid dan memberatkan wali murid,” ujarnya.
ia juga menerangkan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan diri dalam penerapan makan bergizi gratis (mbg) di sekolah-sekolah yang ada di kota bengkulu, dengan adanya hal tersebut tentunya menodai keseriusan dari pelaksanaan tersebut.
“jangan dinodai dengan hal tidak jelas seperti itu, dengan adanya pungutan yang memberatkan wali murid,” tandasnya.
disisi lain, marliadi menyebutkan dprd kota bengkulu berharap pihak sekolah konsentrasi untuk mendidik anak bangsa.
baca juga:ada insentif pajak, saat yang tepat beli mobil hybrid toyota
perihal pembangunan dan perbaikan bangunan sekolah silakan diberikan kepada pemerintah yang sudah menjadi tanggung jawabnya.
sebab dalam waktu dekat, dprd kota bengkulu akan melakukan pendataan sekolah-sekolah yang diperlukan untuk renovasi.
untuk itu dewan berkoordinasi dengan dinas pendidikan (disdik) kota bengkulu sehingga pembangunan lebih terarah dan tentunya tidak membebani wali murid.
“jadi nanti kita akan lakukan pendataan sekolah mana saja yang diperlukan untuk direnovasi.
baca juga:pertanyakan perkembangan penyidikan ganti rugi lahan tol
berkoordinasi dengan disdik dan supaya terarah agar tidak lagi membebani wali murid,” demikian marliadi.
sementara itu kepala dinas pendidikan kota bengkulu a.gunawan, s.sos mengatakan bahwa jika pungutan di smpn 19 kota bengkulu tersebut terbukti, artinya mereka sudah melanggar ketentuan.
tentu saja perbuatan tersebut melawan hukum maka akan ditindak tegas.
"saat ini masih dipantau, jika memang itu ada dan terbukti maka akan ditindak," tegas gunawan.
baca juga:36 desa tidak bayar pbb, pemkab bengkulu utara tetap kucurkan dbh 
di tempat terpisah, salah satu wali siswa smpn 19 kota bengkulu yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa pungutan yang dilakukan oleh pihak komite bukan langsung tiba-tiba ada, namun memang melewati rapat terlebih dahulu.
rapat yang dihadiri segelintir orang tua siswa mendapat hasil seluruh siswa mengumpulkan uang rp267 ribu per orang guna melakukan renovasi beberapa bangun.
"pada 17 agustus memang ada rapat.
dalam rapat tersebut turut dihadiri pihak sekolah dan pengurus komite sekolah.
baca juga:tidak ada bekas kekerasan, ketua rt diduga meninggal akibat serangan jantung
kesimpulan dalam rapat tersebut ingin merenovasi bangunan sekolah.
bukankah sebenarnya merenovasi sekolah bukanlah tugas para siswa?," ungkapnya.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa jauh dari peristiwa iuran, beberapa hari terakhir mencuat juga pernah ada iuran yang diminta pihak sekolah yaitu iuran untuk membeli sampul raport bagi siswa kelas 7.
pembelian sampul raport tersebut dilakukan beberapa tahun yang lalu, per siswa dipinta rp50 hingga rp60 ribu.
"sebelum yang iuran rp267 ribu sebelumnya memang sudah ada pungutan namun bukan untuk gedung tetapi untuk sampul raport," terangnya.