Penggunaan APBD 2025 Mukomuko Menunggu Penomoran Pemprov Bengkulu

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 21 Jan 2025 - 23:11

RAPAT: Pembahasan Evaluasi Gubernur Bengkulu atas APBD 2025 Kabupaten Mukomuko digelar TAPD dan Banggar DPRD Mukomuko beberapa waktu lalu.--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

“Untuk semua rencana penggunaan anggaran ini berdasarkan hasil perencanaan tahun lalu, jadi sesuai dengan usulan dan apa yang sudah direncanakan,” terang Agus.

Untuk hasil evaluasi gubernur atas Perda APBD 2025, titik persoalannya disampaikan Agus, difokuskan pada penyiapan anggaran makan bergizi gratis.

Masing-masing daerah diminta untuk mendukung program nasional tersebut dari sisi dukungan anggaran.

Secara prinsip, kata Agus, Pemkab Mukomuko cukup jeli terhadap program tersebut, dan harus benar-benar mengetahui terlebih dahulu seperti apa program tersebut.

‘’Untuk program makan bergizi gratis ini, Pemkab Mukomuko juga telah menyiapkan dana sharing, namun sesuai kemampuan daerah, tidak bisa dipaksakan untuk terlalu besar. Meskipun ini program nasional, karena bentunya hanya dukungan,”terangnya.

Lanjutnya, berdasarkan kesepakatan TAPD dan Banggar dana sharing program makan gratis yang disiapkan Pemkab Mukomuko di APBD 2025 sebesar Rp 200 juta. Tidak lebih dan tidak kurang.

‘’Dana itu kami sisipkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mukomuko, ada Rp 200 juta. Namun penempatan dana sharing untuk makan bergizi gratis ini, ada baik di OPD

Dinas Kesehatan. Berkemungkinan ini akan diproses pada pergeseran APBD nanti,’’ demikian Agus Sumarman.

penggunaan apbd 2025 mukomuko menunggu penomoran pemprov bengkulu                            mukomuko,koranrb.id – hingga selasa 21 januari 2025 belum ada kepastian anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) tahun 2025 kabupaten mukomuko dapat digunakan (dibelanjakan).
sebab setelah dilakukan pembahasaan oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten mukomuko dan badan anggaran (banggar) dprd mukomuko terhadap hasil evaluasi gubernur bengkulu, hingga saat ini proses penomoran registrasi masih berlangsung di pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
hal tersebut disampaikan asisten ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah kabupaten (setdakab) mukomuko, agus sumarman, m.ph. 
dia menyebutkan apbd 2025 baru dapat dibelanjakan setelah proses penomoran perda selesai. saat ini rancangan perda apbd mukomuko masih di pemprov bengkulu.
‘’sekarang kita masih menunggu. kalau ditanya kapan waktunya, kita masih belum bisa pastikan, semoga saja dalam waktu dekat,” kata agus.
baca juga:1.000 tenaga honorer terancam diberhentikan, ini penyebabnya
baca juga:baru rekening, kata sekda anggaran gaji pppk paruh waktu belum tersedia
proses penomoran melalui biro hukum pemprov bengkulu. setelah penomoran perda apbd 2025 rampung, masing-masing opd akan melakukan percepatan pengimputan rencana umum pengadaan (rup) ke sistem informasi rencana umum pengadanaan (sirup). 
sehingga untuk rencana pembelanjaan sudah tersistem dan dapat dijalankan. ‘’setelah registrasi perda, semua kegiatan dan anggaran untuk rencana umum pengadaan tahun ini akan diinput terlebih dulu ke sirup oleh masing-masing opd,” sampainya.
agus juga mengemukakan total apbd tahun 2025 kabupaten mukomuko mencapai rp 1,029 triliun. 
jumlah apbd segitu terbagi ke dalam beberapa bagian kegiatan belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. 
untuk belanja operasi mencapai rp674 miliar lebih. meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. 
adapun belanja modal total rp 163,7 miliar, terdiri dari beberapa kegiatan. masing-masing pengadaan tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya. 
terakhir belanja transfer, dengan total anggaran rp 166, 1 miliar yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
“untuk semua rencana penggunaan anggaran ini berdasarkan hasil perencanaan tahun lalu, jadi sesuai dengan usulan dan apa yang sudah direncanakan,” terang agus.
untuk hasil evaluasi gubernur atas perda apbd 2025, titik persoalannya disampaikan agus, difokuskan pada penyiapan anggaran makan bergizi gratis. 
baca juga:proyek dak 2024 belum lunas, dinkes seluma terutang rp3 miliar
baca juga:9 asn janda baru didominasi nakes dan guru, 2 lagi bakal menyusul 
masing-masing daerah diminta untuk mendukung program nasional tersebut dari sisi dukungan anggaran.  
secara prinsip, kata agus, pemkab mukomuko cukup jeli terhadap program tersebut, dan harus benar-benar mengetahui terlebih dahulu seperti apa program tersebut.
‘’untuk program makan bergizi gratis ini, pemkab mukomuko juga telah menyiapkan dana sharing, namun sesuai kemampuan daerah, tidak bisa dipaksakan untuk terlalu besar. meskipun ini program nasional, karena bentunya hanya dukungan,”terangnya. 
lanjutnya, berdasarkan kesepakatan tapd dan banggar dana sharing program makan gratis yang disiapkan pemkab mukomuko di apbd 2025 sebesar rp 200 juta. tidak lebih dan tidak kurang.
‘’dana itu kami sisipkan di dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) mukomuko, ada rp 200 juta. namun penempatan dana sharing untuk makan bergizi gratis ini, ada baik di opd
dinas kesehatan. berkemungkinan ini akan diproses pada pergeseran apbd nanti,’’ demikian agus sumarman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 22 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan