PWI Bengkulu Selatan Desak Hentikan Tindakan Intimidasi Terhadap Jurnalis

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 20 Jan 2025 - 23:18

Ketua PWI Bengkulu Selatan, Suswadi AK.-foto: rio/koranrb.id-

KORANRB.ID – Adanya tindakan provokatif yang berujung intimidasi terhadap jurnalis di Bengkulu Selatan mendapat sorotan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkulu Selatan.

Tugas jurnalis ditegaskan Ketua PWI Bengkulu Selatan, Suswadi AK diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Menurutnya, dalam proses penulisan berita, jurnalis selalu mengacu pada pernyataan narasumber yang telah dikonfirmasi. Hasil dari konfirmasi tersebut dituangkan ke dalam pemberitaan yang dipublikasikan di media cetak, online, maupun elektronik.

"Pada dasarnya, kami (Jurnalis, red) bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers. Sebagai wartawan, kami menulis berdasarkan data dari narasumber yang kemudian diverifikasi," kata Suswadi.

Ia menegaskan bahwa jurnalis tidak memiliki wewenang untuk mengubah pernyataan narasumber. Sebab hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik. "Kami tidak bisa mengubah pernyataan narasumber. Itu jelas melanggar kode etik," tegasnya.

Suswadi juga mengecam keras tuduhan yang menyebut wartawan bekerja semata-mata demi uang. Ia menilai pernyataan seperti itu mencoreng profesionalisme jurnalis dan dapat menimbulkan tekanan bagi para pekerja media.

"Intimidasi seperti itu jelas menekan kami. Tindakan seperti ini mencoreng jurnalisme di Indonesia. Ketidaksepakatan dengan pernyataan pihak tertentu seharusnya diarahkan kepada narasumber, bukan kepada jurnalis," jelasnya.

Dengan tegas, Suswadi menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan kepada aparat hukum jika ada upaya untuk menghalangi kegiatan jurnalistik.

"Seorang jurnalis berhak mengambil langkah hukum jika ada upaya menghalang-halangi tugas jurnalistiknya," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bengkulu Selatan menyatakan bahwa organisasi masyarakat (Ormas) Forum Peduli Wilayah Kedurang (FPWK) dan Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASBS) tidak terdaftar alias ilegal.

pwi bengkulu selatan desak hentikan tindakan intimidasi terhadap jurnalis                            koranrb.id – adanya tindakan provokatif yang berujung intimidasi terhadap jurnalis di bengkulu selatan mendapat sorotan persatuan wartawan indonesia (pwi) bengkulu selatan.
tugas jurnalis ditegaskan ketua pwi bengkulu selatan, suswadi ak diatur  dan dilindungi oleh undang-undang pers.
menurutnya, dalam proses penulisan berita, jurnalis selalu mengacu pada pernyataan narasumber yang telah dikonfirmasi. hasil dari konfirmasi tersebut dituangkan ke dalam pemberitaan yang dipublikasikan di media cetak, online, maupun elektronik.
"pada dasarnya, kami (jurnalis, red) bekerja berdasarkan undang-undang pers. sebagai wartawan, kami menulis berdasarkan data dari narasumber yang kemudian diverifikasi," kata suswadi.
ia menegaskan bahwa jurnalis tidak memiliki wewenang untuk mengubah pernyataan narasumber. sebab hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik. "kami tidak bisa mengubah pernyataan narasumber. itu jelas melanggar kode etik," tegasnya.
baca juga:131 kasus hiv, dinkes kota bengkulu maksimalkan pemeriksaan kesehatan
baca juga:pertahankan bengkulu selatan jadi kabupaten layak anak
suswadi juga mengecam keras tuduhan yang menyebut wartawan bekerja semata-mata demi uang. ia menilai pernyataan seperti itu mencoreng profesionalisme jurnalis dan dapat menimbulkan tekanan bagi para pekerja media.
"intimidasi seperti itu jelas menekan kami. tindakan seperti ini mencoreng jurnalisme di indonesia. ketidaksepakatan dengan pernyataan pihak tertentu seharusnya diarahkan kepada narasumber, bukan kepada jurnalis," jelasnya.
dengan tegas, suswadi menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan kepada aparat hukum jika ada upaya untuk menghalangi kegiatan jurnalistik.
"seorang jurnalis berhak mengambil langkah hukum jika ada upaya menghalang-halangi tugas jurnalistiknya," pungkasnya.
untuk diketahui sebelumnya badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) bengkulu selatan menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) forum peduli wilayah kedurang (fpwk) dan aliansi selamatkan bengkulu selatan (asbs) tidak terdaftar alias ilegal. 
baca juga:apersi dan btn gelar akad masal kpr bersubsidi 2025 
baca juga:minat baca masih minim, tahun ini program pusling berlanjut
sejumlah komentar provokatif muncul di media sosial. salah satunya diarahkan kepada jurnalis harian bengkulu ekspress, renald ayubi.
tindakan provokatif tersebut berasal dari akun facebook milik herman lufti, yang menyiarkan video siaran langsung dengan komentar bernada provokasi. video itu sempat menyebar luas sebelum akhirnya dihapus.
dalam siaran tersebut, hendra wijaya, warga dusun pagar bunga, juga menyampaikan komentar bernada menghasut dalam bahasa daerah. tidak hanya itu, siaran langsung tersebut juga menampilkan herman lufti melakukan tindakan teatrikal dengan menampar dirinya sendiri, yang semakin memicu reaksi emosional.
hendra kemudian mengakui bahwa tindakannya didorong oleh provokasi yang muncul dalam siaran tersebut. meski demikian, ia menyatakan tidak memiliki niat buruk terhadap renald, yang masih keponakannya. 
ia juga meminta maaf atas komentar yang dilontarkan secara spontan.
renald ayubi yang menjadi sasaran komentar provokatif, menjelaskan bahwa pemberitaan terkait fpwk dan asbs disusun berdasarkan pernyataan resmi badan kesbangpol. 
ia menyikapi situasi ini sebagai bagian dari dinamika sosial yang wajar dalam dunia jurnalistik.
insiden ini menyoroti pentingnya penggunaan media sosial secara bijak untuk menghindari penyebaran provokasi yang dapat memicu konflik.