Siap Laporkan PT ABS ke Polres Bengkulu Selatan, FMPR Mendapat Banyak Dukungan

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 20 Jan 2025 - 22:52

Lokasi kebun PT ABS yang sengaja ditelantarkan oleh perusahaan.--rio agustian/rb

siap laporkan pt abs ke polres bengkulu selatan, fmpr mendapat banyak dukungan                             koranrb.id – forum masyarakat pino raya (fmpr) mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak untuk melaporkan pt agro bengkulu selatan (abs) ke polres bengkulu selatan karena bermasalah dengan perizinan dan sengketa lahan. 
polemik pt abs terus bergulir, namun hingga saat ini pt tersebut masih beropersi meskipun belum memiliki hak guna usaha (hgu).
berbagai protes telah dilakukan masyarakat khususnya pino raya agar perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan prosedur, salah satunya perizinan.
ketua fmpr rusli mengungkapkan, saat ini pihaknya masih berusaha melengkapi bukti laporan. laporan tersebut harus benar-benar lengkap dan tidak cacat hukum.
baca juga:hanya 2 lokasi wisata masuk target pad di bengkulu utara, sisanya gratis 
baca juga:dewan dan kades masuk database pppk, bupati kepahiang tak ingin ada 
sehingga laporan nantinya benar-benar kuat dihadapan penegak hukum. 
“laporan masih nunggu kawan-kawan dari bengkulu (walhi). karena harus dibuktikan dengan kuat, tapi la dipersiapkan,” kata rusli.
semangat fmpr untuk melaporkan perusahaan yang dinilai melanggar aturan tersebut mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, mulai dari warga pino raya, tokoh pemuda bengkulu selatan, tokoh masyarakat bengkulu selatan, tokoh provinsi bengkulu hingga dprd kabupaten dan provinsi bengkulu. 
dukungan ini sebut rusli merupakan kekuatan tersendiri bagi fmpr yang memperjuangkan tanah masyarakat yang dukuasi pt tanpa izin yang jelas. 
baca juga:pemblokiran truk batu bara pt jambi resources, polres panggil forleb 
baca juga: 1.925 peserta pppk tahap ii di bengkulu utara, sebagian besar non database 
“kita banyak mendapat dukungan tokoh masyarakat semaku, ketua dprd provinsi dan tokoh-tokoh lainnya,” ujar rusli.
salah satu isi laporan tersebut diungkapkan adanya dugaan kerugian negara yang diakukan pt abs. apalagi kondisi pt abs menimbulkan keanehan, sebab dari tahun 2012 sejak izin lokasi diterbitkan, pt abs hanya mampu menggarap 400 hektar lahan, sedangkan sisahnya dibiarkan terbengkalai.
hal itu menimbulkan pertanyaan ada apa dibalik kondisi tersebut.
dari keterangan pemkab bengkulu selatan yakni dpmptsp saat ini pt abs baru mendapatkan izin pkkpr perizinan konfirmasi kegiatan penata ruangnya.
baca juga:pemkab rejang lebong gelar rapat persiapan pisah sambut bupati dan wabup
baca juga:hujan sedikit pasar sudah tergenang, dana cuci siring rp1,05 miliar ke mana? 
sedangkan hgu dan lainnya diserahkan pemkab bengkulu selatan kepada bpn provinsi bengkulu. 
sebelumnya komisi ii dprd bengkulu selatan melakukan koordinasi dengan dpmptsp dan bpn bengkulu selatan. hasilnya terungkap bahwa hak guna usaha pt abs belum terbit.
sehingga dengan belum terbitnya hgu perusahaan tersebut, komisi ii dprd bengkulu selatan meminta pemda bengkulu selatan untuk membekukan aktifitas perusahaan. 
pihak dewan menilai apabila hgu belum terbit maka perusahaan tersebut tidak memberikan kontribusi bagi daerah.
baca juga:kejari lebong bidik penggunaan dana tp pkk 2019 
baca juga:dewan minta dinas dikbud beberkan data sekolah kekurangan guru
“penjelasan bpn dan dpmptsp hgu pt abs belum terbit, maka pemda harus ambil langkah tegas,” kata anggota komisi ii dprd bengkulu selatan yaumil.
pt abs diminta oleh komisi ii tidak boleh beroperasi selama izin hgu belum diterbitkan oleh pemerintah daerah. sebab apabila masih beroperasi maka akan terjadi kebocoran pendapatan negara dan berpotensi masuk dalam korupsi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan