Masalah Mess Pemda Lebong di Bandung Tak Kunjung Kelar, Terancam Batal di Lelang 2025

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 20 Jan 2025 - 22:49

Kabid Aset BKD Lebong, Gundala, SE.--FIKI/RB

Pasalnya, jika ahli waris tidak ingin bersumpah di depan BPN Bandung, maka balik nama sertifikat tidak bisa dilakukan.

“Rencana kita akan mengajukan gugatan kepada ahli waris, agar mau bersumpah di hadapan BPN. Supaya proses balik nama sertifikat bisa dilakukan,” tuturnya.

Terang Gundala, gugatan ini akan dilakukan setelah ada petunjuk dari pimpinan.

Namun, rencana ini sudah dipersiapkan oleh Kuasa Hukum Pemkab Lebong.

“Kitaka akan ada perubahan Pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati, red) kita tidak tau kebijakan bupati yang baru seperti apa. Kita tunggu petunjuknya nanti sepertj apa. Kalau kuasa hukum kita sudah siap untuk mengajukan gugatan ini,” terangnya.

Gundala menjelaskan, proses penerbitan sertifikat baru di BPN belum bisa dilakukan, karena ada kendala.

Ahli waris, tidak mau menjalani sumpah pengakuan bahwa tanah dan bangunan saat ini menjadi Mes Pemda Lebong di Bandung sudah dijual kepada Pemkab Lebong.

Saat ini, Pemkab Lebong masih mencari langkah, agar ahli waris ingin menjalani sumpah di hadapan BPN Bandung.

Supaya, 8 sertifikat tanah seluas 1 hektare itu bisa dilakukan proses balik nama.

“Kita masih mencari langkah terbaik, agar proses balik nama ini bisa dilakukan,” ujarnya.

Disampaikan Gundala, untuk proses lelang tidak akan lama jika persoalan sertifikat ini tuntas.

“Kalau sertifikat tuntas, proses lelang bisa kita lakukan. Saat ini kita upayakan persoalan sertifikat ini segera diatasi,” tutupnya.

Untuk diketahui, sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga.

Dalam hal ini Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang.

Termasuk penggunaan jasa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung untuk pelaksanaan lelangnya.

masalah mess pemda lebong di bandung tak kunjung kelar, terancam batal di lelang 2025                            lebong, koranrb.id – masalah mess milik pemerintah daerah (pemda) lebong yang berada di bandung, jawa barat, sepertinya tak kunjung kelar.
akibatnya, rencana pemda lebong melelang mess ini untuk menambah pendapatan asli daerah (pad), tak kunjung terealisasi dalam beberapa tahun ini. 
termasuk tahun ini mess yang awalnya dibangun untuk warga lebong menimba ilmu di bandung itu juga terancam gagal dilelang.
terancam batalnya lelang mes pemda lebong di bandung, karena beberapa faktor, mulai belum tuntasnya balik mama dan penerbitan sertifikat di badan pertanahan nasional (bpn) bandung dan juga belum ada keputusan dari bupati dan wakil bupati terpilih terkait nasib mess ini.
baca juga:hanya 2 lokasi wisata masuk target pad di bengkulu utara, sisanya gratis 
kepala bidang aset, badan keuangan daerah (bkd) lebong, gundala, se mengaku sampai saat ini, ia belum bisa memastikan mes pemda lebong di bandung tetap dilelang atau tidak di tahun ini.
mengingat, ada pergantian bupati dan wakil bupati di kabupaten lebong yang akan terjadi 2025 ini.
“belum pasti juga (lelang mes pemda lebong di bandung, red) beda pimpinan akan beda kebijakan.
kita lihat, seperti apa kebijakan dari bupati terpilih nanti,” kata gundala, senin, 20 januari 2025.
baca juga:dewan dan kades masuk database pppk, bupati kepahiang tak ingin ada 
kemudian, sampai saat ini terang gundala, persyaratan lelang juga ada yang belum tuntas, yaitu sertifikat tanah yang belum juga proses balik nama.
meski belum tuntas, proses balik nama itu dipastikan akan tetap berlanjut di bpn bandung.
“untuk balik nama, rencana kita akan mengajukan gugatan kepada ahli waris atau anak pemilik tanah yang saat ini,” ujarnya. 
lanjutnya, gugatan itu bertujuan untuk mendesak ahli waris agar mau bersumpah di hadapan bpn bandung, bahwa tanah seluas 1 hektare beserta bangunan itu sudah dijual kepada pemkab lebong.
pasalnya, jika ahli waris tidak ingin bersumpah di depan bpn bandung, maka balik nama sertifikat tidak bisa dilakukan.
“rencana kita akan mengajukan gugatan kepada ahli waris, agar mau bersumpah di hadapan bpn. supaya proses balik nama sertifikat bisa dilakukan,” tuturnya.
terang gundala, gugatan ini akan dilakukan setelah ada petunjuk dari pimpinan.
namun, rencana ini sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum pemkab lebong.
“kitaka akan ada perubahan pimpinan (bupati dan wakil bupati, red) kita tidak tau kebijakan bupati yang baru seperti apa. kita tunggu petunjuknya nanti sepertj apa. kalau kuasa hukum kita sudah siap untuk mengajukan gugatan ini,” terangnya.
gundala menjelaskan, proses penerbitan sertifikat baru di bpn belum bisa dilakukan, karena ada kendala.
ahli waris, tidak mau menjalani sumpah pengakuan bahwa tanah dan bangunan saat ini menjadi mes pemda lebong di bandung sudah dijual kepada pemkab lebong.
saat ini, pemkab lebong masih mencari langkah, agar ahli waris ingin menjalani sumpah di hadapan bpn bandung.
supaya, 8 sertifikat tanah seluas 1 hektare itu bisa dilakukan proses balik nama.
“kita masih mencari langkah terbaik, agar proses balik nama ini bisa dilakukan,” ujarnya.
disampaikan gundala, untuk proses lelang tidak akan lama jika persoalan sertifikat ini tuntas.
“kalau sertifikat tuntas, proses lelang bisa kita lakukan. saat ini kita upayakan persoalan sertifikat ini segera diatasi,” tutupnya.
untuk diketahui, sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga.
dalam hal ini kantor penilai jasa publik (kjpp) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang. 
termasuk penggunaan jasa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bandung untuk pelaksanaan lelangnya.
sementara untuk nilai jualnya sendiri sesuai hasil penilaian yang dilakukan kjpp tahun 2023 berkisar rp14,3 miliar. 
namun tentunya harus dilakukan penilaian kembali di tahun 2024 ini karena bisa saja nilainya telah mengalami perubahan, bisa naik atau turun tergantung njop (nilai jual objek pajak) serta kondisi asetnya. 
diketahui, aset mess pemkab lebong itu berupa 5 unit gedung yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektare. 
seluruh aset, baik lahan maupun bangunan terpecah dalam 8 sertifikat kepemilihan. 
sementara 4 dari 8 sertifikat itu saat ini tidak dalam penguasaan pemkab lebog dengan dalih tercecer. 
pada 5 unit gedung itu terdapat 19 kamar. namun 15 kamar sudah dalam kondisi rusak berat. 
pembangunan mess pemda itu awalnya dimaksudkan sebagai tempat tinggal bagi warga lebong yang menempuh pendidikan tinggi di bandung. 
namun faktanya tidak ada warga lebong yang berminat menempatinya karena kondisinya yang tidak terawat. 
dilansir sebelumnya, sesuai ide bupati uang hasil penjualan aset tak bergerak itu akan digunakan untuk membangun rumah singgah di dekat rsud m yunus, kota bengkulu. 
fasilitasnya bisa dinikmati oleh masyarakat ketika ada keluarga yang menjalani pengobatan di kota bengkulu. (eng)