Hasil Audit dan Pelibatan APH, Langkah Pastikan Akuntabilitas PSBI di Bengkulu

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 23:45

Pengamat hukum Dr. Zico Junius Fernando SH, MH--

“KPK dan APH boleh melihat ini. Mereka (APH, red) untuk menengahi ini, karena menurut Pasal 28 E UU 1945 kebebasan untuk berkomunikasi itu harus diberikan. Apalagi BI ini bank central,” sampai Faris, Selasa, 15 Januari 2025.

Faris mengatakan, untuk informasi harus transparan dan mudah untuk diakses oleh masyarakat umum secara luas, bukan malah dilemparkan ke pusat.

Lantaran, apabila program tersebut dilaksanakan di Bengkulu, maka dipastikan mereka memilki informasi terkait aliran dana PSBI.

“Bisa jadi, BI menunda-nunda terkait informasi itu,” tegas Faris.

Lebih lanjut, Faris melihat, berbelit-belitnya transparansi aliran dana PSBI di Provinsi Bengkulu dapat berdampak luas, salah satunya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tersebut.

“Ini akan berdampak pada institusi negara itu (BI, red),” tambah Faris.

Diketahui, upaya RB untuk menyampaikan permohonan kepada BI Bengkulu telah dilakukan sejak Senin, 6 Januari 2025 lalu.

Kemudian, pada upaya konfirmasi yang dilakukan 8 Januari 2025, RB diarahkan untuk meminta akses aliran dan PSBI Bengkulu melalu website PPID BI Pusat.

Namun, saat hendak melakukan permohonan melalui website PPID BI pusat, RB kesulitan lantaran pada website harus melakukan verifikasi pendaftaran yang tidak kunjung terverifikasi.

Akibatnya, pada Selasa, 14 Januari 2025. RB menghubungi Humas BI Bengkulu untuk kembali menginformasikan kendala tersebut.

Namun pihak Humas BI masih mengikuti kegiatan internal BI sehingga RB harus menunggu. Akibatnya, setelah mendapatkan konfirmasi dari pihak humas BI Bengkulu.

RB harus harus menunggu jam kerja BI pusat kembali, lantaran layanan BI pusat telah menutup layanan call center, dan dapat dilanjutkan pukul 08.00-15.00 WIB.

“Silahkan hubungi call center BI pusat untuk mengetahui kendala mengapa tidak terverifikasi akunya,” tandas Humas BI Bengkulu, Apri melalui WhatsApp.

hasil audit dan pelibatan aph, langkah pastikan akuntabilitas psbi di bengkulu                            koranrb.id – pelibatan aparat penegak hukum (aph) dalam menyelidiki aliran dana program sosial bank indonesia (pbsi) di provinsi bengkulu sebagai langkah penting untuk memastikan transparansi hingga akuntabilitas.
hal tersebut disampaikan pengamat hukum sekaligus dosen fakultas hukum (fh) universitas bengkulu, dr. zico junius fernando sh, mh.
pasalnya, setelah ada permintaan agar aliran pbsi di bengkulu diselidiki aparat penegak hukum (aph). agar aph bisa melakukan penyelidikan, muncul dorongan agar badan pemeriksa keuangan (bpk) provinsi bengkulu mengaudit psbi yang disalurkan di bengkulu.
“sehingga untuk melibatkan aph diperlukan hasil audit dari lembaga seperti badan pemeriksa keuangan (bpk), inspektorat, atau lembaga pengawas lainnya yang menunjukkan adanya kerugian negara,” jelas zico.
baca juga:terancam tak berlanjut, 2 program beasiswa tunggu keputusan gubernur terpilih
baca juga:30 peserta seleksi phd 2025 gugur pemberkasan, peserta lolos, lanjut tes 23 januari 2025 mendatang
zico menerangkan, untuk menguak aliran psbi tentu diperlukan lembaga yang berwenang seperti bpk.
namun, untuk keterlibatan aph, maka harus terlebih dahulu terdapat pelaporan atau indikasi pelanggaran hukum yang jelas.
dalam hal ini, tahap awal penanganan melibatkan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti awal, yang kemudian dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan jika ditemukan unsur tindak pidana. 
aph juga dapat masuk ketika proses penyelesaian internal tidak cukup menyelesaikan permasalahan, atau ketika pelanggaran tersebut memiliki dampak luas terhadap keuangan negara atau masyarakat. 
“dengan demikian, pelibatan aph menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum secara tegas,” sampai zico.
baca juga:3 februari mendatang dijadwalkan entry meeting bpk di lebong
baca juga:sempat dipolisikan, kasus oknum tenaga medis puskesmas kelobak suruh pasien gigit balik anjing berujung damai
dorongan agar aph selidiki aliran psbi di bengkulu muncul dari ketua bidang (kabid) ptkp himpunan mahasiswa islam (hmi) cabang bengkulu, faris. lantaran penyaluran psbi di bengkulu dinilai tidak transparan. 
“kpk dan aph boleh melihat ini. mereka (aph, red) untuk menengahi ini, karena menurut pasal 28 e uu 1945 kebebasan untuk berkomunikasi itu harus diberikan. apalagi bi ini bank central,” sampai faris, selasa, 15 januari 2025.
faris mengatakan, untuk informasi harus transparan dan mudah untuk diakses oleh masyarakat umum secara luas, bukan malah dilemparkan ke pusat.
lantaran, apabila program tersebut dilaksanakan di bengkulu, maka dipastikan mereka memilki informasi terkait aliran dana psbi.
“bisa jadi, bi menunda-nunda terkait informasi itu,” tegas faris.
lebih lanjut, faris melihat, berbelit-belitnya transparansi aliran dana psbi di provinsi bengkulu dapat berdampak luas, salah satunya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tersebut.
“ini akan berdampak pada institusi negara itu (bi, red),” tambah faris.
baca juga:pelanggan nunggak ulp pln kepahiang banyak di benteng
baca juga:usai klarifikasi kades, penyelidikan pengelolaan dd/add ketenong ii lanjut cek lapangan
diketahui, upaya rb untuk menyampaikan permohonan kepada bi bengkulu telah dilakukan sejak senin, 6 januari 2025 lalu.
kemudian, pada upaya konfirmasi yang dilakukan 8 januari 2025, rb diarahkan untuk meminta akses aliran dan psbi bengkulu melalu website ppid bi pusat.
namun, saat hendak melakukan permohonan melalui website ppid bi pusat, rb kesulitan lantaran pada website harus melakukan verifikasi pendaftaran yang tidak kunjung terverifikasi.
akibatnya, pada selasa, 14 januari 2025. rb menghubungi humas bi bengkulu untuk kembali menginformasikan kendala tersebut.
namun pihak humas bi masih mengikuti kegiatan internal bi sehingga rb harus menunggu. akibatnya, setelah mendapatkan konfirmasi dari pihak humas bi bengkulu.
rb harus harus menunggu jam kerja bi pusat kembali, lantaran layanan bi pusat telah menutup layanan call center, dan dapat dilanjutkan pukul 08.00-15.00 wib. 
“silahkan hubungi call center bi pusat untuk mengetahui kendala mengapa tidak terverifikasi akunya,” tandas humas bi bengkulu, apri melalui whatsapp.
lebih lanjut, rb meminta bantuan agar yang memberikan permohonan pada bi pusat melalui bi bengkulu. namun, apri mengatakan, bahwa untuk aliran dana psbi harus melalui bi pusat.
“nantinya, apabila sudah diajukan melalui website, maka bi bengkulu baru dapat menginformasikan dana tersebut,” terang apri.
namun, berdasarakan komunikasi rb dengan call center bi pusat, pengajuan tersebut akan dicatat terlebih dahulu, untuk selanjutnya diinformasikan.
“izin bapak kami catat dari mana,” sampai call center bi pusat. 
sekadar mengulas, kepala kantor perwakilan bank indonesia (bi) provinsi bengkulu, wahyu yuwana hidayat menyebut aliran psb di provinsi bengkulu tidak boleh terlalu detail disampaikan penyalurannya.
menurutnya hal tersebut sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, tidak diperbolehkan. sehingga bi bengkulu belum mau membeberkan penerima psbi di bengkulu.
“rasanya, pertama begitu kita bicara jumlah, saya jadi khawatir nanti terlalu detail dengan penerimanya. kan di undang undang keterbukaan publik tidak boleh terlalu detail,” terang wahyu.
bahkan wahyu menyebut bahwa psbi berbeda seperti corporate social responsibility (csr) yang ada pada perusahaan pada umumnya.
“pbsi ini beda konsepnya dengan csr, karena csr itu untuk perusahaan profit. karena psbi ini memilki konsep 3 pilar penting,” sampai wahyu.
sementara itu, humas bi provinsi bengkulu, apri mengatakan, agar rb kembalikan mengajukan permohonan data ke portal web layanan informasi publik bank indonesia https://bicara131.bi.go.id.
tindakan bi bengkulu yang berbelit-belit untuk membeberkan aliran dana psbi dinilai janggal.
kantor perwakilan bi provinsi bengkulu belum mau membeberkan seluruh penerima dana psbi di provinsi bengkulu. 
bi bengkulu baru mau menyampaikan penyaluran psbi pada sektor pendidikan, sementara yang lain belum, ada apa?
hingga rabu, 8 januari 2025 rb berupaya mengonfirmasi jumlah serta penyaluran dana psbi di bengkulu diberikan kepada siapa, serta bagaimana mekanismenya, namun belum membuahkan hasil.
pada konfirmasi yang dilakukan rb kepada kepala bi bengkulu didampingi 3 petinggi bi bengkulu terkait penyaluran dana psbi di bengkulu pihak bi akan berkomunikasi ke kantor bi pusat terlebih dahulu.
“kami memohon untuk berkomunikasi dengan bi pusat, karena ini program dari pusat,” terang kepala kantor perwakilan bi provinsi bengkulu, wahyu yuwana hidayat, saat dijumpai di kantor bi bengkulu. 
lebih lanjut, wahyu mengatakan, saat mereka berbicara tentang anggaran dan penyaluran dari psbi tersebut, pihaknya beralasan dapat berdampak terbukanya identitas informasi dari pengaju program psbi serta memancing kecemburuan dari pihak-pihak yang tidak dapat.
“saya tampung dulu (pertanyaan rb, red). takut terkesannya gimana, nanti imbasnya gimana. contoh, masjid itu mendapatkan sekian, itukan tidak enak,” ujar wahyu.
namun, untuk penyaluran dana psbi sektor pendidikan mereka sudah terbuka dan sampaikan disalurkan ke mana saja.
bi bengkulu menyalurkan psbi dalam bentuk beasiswa ke 4 pergurian tinggi atau universitas besar di bengkulu, serta 2 sekolah menengah kejuruan negeri ((smkn) di provinsi bengkulu.
“untuk beasiswa mungkin bisa, karena sudah terpublish. beasiswa diberikan untuk unib, umb, uin fas, iain curup masing-masing 50 mahasiswa dan 2 smk masing-masing 20 siswa,” kata wahyu.
lebih lanjut, wahyu mengatakan, adapun mekanisme dari penyaluran psbi di bengkulu harus menggunakan proposal. yang mengajukan harus memilki legalitas, struktur yang jelas.
“bisa yayasan, lembaga. dan bi akan memverifikasi dulu dari si pengaju. intinya bukan lembaga non-provit,” terang wahyu.
sementara itu, deputi kepala perwakilan bi bengkulu, dhita aditya nugraha mengatakan, untuk penyaluran dana psbi mereka mengarahkan rb untuk dapat mengajukan kembali melalui portal yang nanti dikirimkan ke rb.
“soal aliran anggaran ini, kami harus berkomunikasi dengan pusat. sebelum itu, ada mekanisme rb harus mengajukan pada portal secara online. nanti kita berikan,” kata dhita.