Hutan Negara Beralih jadi Kebun Sawit Ilegal, Potensi Bencana Makin Besar

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 22:10

TERBUKA: Kebun sawit yang berada di wilayah konsorsium Bentang Seblat--Genesis Bengkulu

Dengan memanfaatkan skema PS yang disahkan melalui UU Cipta Kerja. Maka dari itu adanya skema PS ini menjadi pemicu perambahan hutan semakin meluas di Mukomuko.

"Sejak tahun 2015, sawit telah masuk ke beberapa kawasan hutan dengan pemilik yang mengatas namakan masyarakat.

Padahal, mereka hanyalah petani penggarap, sementara pemilik sebenarnya aktor-aktor tangguh,” tutupnya.

Perlu diketahui, Mukomuko memiliki kawasan Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konservasi (HPK)

. Untuk HP ada 3 dengan rincian HP Air Rami total luasan 5.068 Ha, HP Air Teramang dengan total luasan 4.780 Ha, HP Air Dikit dengan luasan 2.260.

Kemudian 3 HPT dengan rincian HPT Air Ipuh l dengan total luasan 22.260 Ha, dan HPT Air Ipuh II dengan luasan 16.748 Ha, HPT Air Manjunto dengan luasan 25.970 Ha.

Dan terakhir ada 1 HPK Air Manjunto dengan luasan 2.891 Ha.

Untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di Mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai.

hutan negara beralih jadi kebun sawit ilegal, potensi bencana makin besar                            mukomuko, koranrb.id – keberadaan hutan negara di kabupaten mukomuko yang sudah banyak dialihfungsikan secara ilegal menjadi perkebunan sawit, membuat potensi bencana alam semakin besar mengintai warga. 
tidak heran, saat ini jika terjadi intensitas hujan yang tinggi, beberapa wilayah di mukomuko sudah terkena banjir. 
bahkan beberapa waktu yang lalu harimau yang kehilangan “rumahnya” sampai masuk ke perkebunan dan memangsa warga yang tengah mencari rumput pakan ternaknya.
mantan ketua dprd mukomuko periode 2019-2024, yang saat ini menjabat sebagai ketua bapemperda dprd provinsi bengkulu, m. ali saftaini sangat menyayangkan maraknya terjadi perambahan hutan di kawasan hutan negara di mukomuko yang dijadikan kebun sawit secara ilegal. 
baca juga:sudah sepekan, status honorer pemprov bengkulu masih menggantung
"intinya kami mendukung aph untuk menindak tegas pelaku kejahatan kehutanan atau pemilik kebun sawit ilegal.
namun jika yang membuka kebun itu masyarakat biasa, bukan aktor pemodal besar dan sudah terlanjur digarap harus taat pada aturan yang berlaku,” kata ali saftaini.
ali mengatakan, jika permasalahan tersebut tidak ditangani oleh penegak hukum dengan serius, maka wajar saja warga mukomuko dalam kurun waktu beberapa tahun kedapan harus waspada adanya bencana alam yang bisa datang kapan saja. 
bukan hanya banjir yang mengancam, termasuk konflik hewan dan warga kembali.
baca juga:pemprov usulkan pelantikan 8 kepala daerah ke kemendagri
maka dari itu seluruh stakeholder terkait dapat benar-benar memperhatikan masalah kerusakan hutan ini.
”kita paham masyarakat juga butuh lahan untuk bertani.
tapi kita juga harus menaati aturan yang berlaku.
agar tidak mengganggu kelestarian ekosistem hutan," sampainya.
baca juga:bantuan untuk korban dimangsa harimau berdatangan, aktivitas warga kembali normal
sementara itu direktur direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga, mengatakan pemerintah diminta menutup celah bagi perusak kawasan hutan dijadikan kebun sawit ilegal di mukomuko. 
sebab jika tidak, dampak yang ditimbulkan akan selalu menghantui warga lokal.
baik konflik dengan bintang buas dan juga bencana banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan. 
dia sekali lagi meminta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) untuk menertibkan ribuan hektare perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan kabupaten mukomuko, yang dikuasai aktor-aktor besar mukomuko, hingga perusahaan.
baca juga:pansel proses 5 sanggahan peserta tes cpns pemkab bengkulu tengah
"kami rasa ini sudah sangat cukup dengan tewasnya warga kabupaten mukomuko yang dimangsa harimau beberapa hari lalu.
itu merupakan titik balik bagi klhk untuk berani menertibkan ribuan hektare kebun sawit liar di kawasan hutan," tegas baim.
baim mengatakan, walhi sudah pernah menyampaikan ke instansi terkait bawasnya puluhan ribu hektare kebun sawit, baik milik swasta maupun masyarakat, telah masuk ke dalam kawasan hutan selama beberapa dekade di mukomuko. 
yang ternyata disambut dengan celah yang diberikan menteri kehutanan sendiri yang mengeluarkan sejumlah surat keputusan (sk) pada tahun 2022. 
baca juga:benarkah kerabat anjing? berikut 5 fakta unik anjing padang rumput ekor hitam
yang berkaitan dengan data dan informasi tentang keterlanjuran usaha, termasuk perkebunan sawit yang tidak memiliki izin di kawasan hutan.
 "di bengkulu terdapat 8 subjek hukum yang terdiri dari perusahaan dan kelompok masyarakat perambah yang membentuk lembaga desa dengan skema perhutanan sosial (ps).
dimana program ini juga sudah mulai di jalankan di mukomuko. yang secara otomatis juga membuka celah pembukaan kawasan hutan semakin luas,” bebernya.
baim juga menyampaikan, saat ini aktor-aktor besar yang berada di belakang perambah, tentu akan memanfaatkan bentuk ketelanjuran pembukaan kawasan hutan.
baca juga:suzuki indonesia wujudkan kontribusi setahun terakhir lewat kolaborasi aktif
dengan memanfaatkan skema ps yang disahkan melalui uu cipta kerja. maka dari itu adanya skema ps ini menjadi pemicu perambahan hutan semakin meluas di mukomuko. 
"sejak tahun 2015, sawit telah masuk ke beberapa kawasan hutan dengan pemilik yang mengatas namakan masyarakat.
padahal, mereka hanyalah petani penggarap, sementara pemilik sebenarnya aktor-aktor tangguh,” tutupnya.
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk)
baca juga:penuh semangat, satgas yonif 144/jy ikut dampingi perjusami smpn 1 tanah merah
. untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260.
kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha.
dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 19 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan