Sidang Lanjutan Tipikor Puskeswan, JPU Kejati Bakal Hadirkan 10 Saksi, Termasuk Pejabat Pemkab Benteng

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 17 Jan 2025 - 23:00

JALAN: Para terdakwa meninggalkan ruangan setelah selesai persidangan dengan agenda dakwaan beberapa waktu yang lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

Pihaknya masih menunggu para terdakwa untuk mencicil kerugian negara dari terdakwa.

“Kalau keruigian negeri belum ada penambahan masih angka terakhir yaitu sebanyak Rp489 juta yang dikembalikan pada penyidik saat proses penyidikan di Polda Bengkulu beberapa waktu yang lalu,” terang Arif.

Terpisah Penasihat Hukum (PH) terdakwa Endang Sumantri, Endah Rahayu Ningsi, SH mengatakan bahwa untuk saksi pihaknya rasa itu adalah kewenangan dari JPU.

Namun dalam persidangan nantinya mereka juga akan ikut memeriksa saksi dan pemeriksaan tersebut mengarah pada bagaiman kronologi sebenrnya perkara ini.

“Kita juga akan turut memeriksa saksi yang di hadirkan para Penuntut umum hal-hal yang janggal akan ditanyakan pada saksi,” tutup Endah.

JPU telah mendakwa 10 terdakwa dengan subsidair dan primair serta pasal tambahan adalah pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Secara lengkap para terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Subsidair pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999. sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasl 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tambahan pasal untuk terdakwa Mus Mulyanto yakni pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi.

sidang lanjutan tipikor puskeswan, jpu kejati bakal hadirkan 10 saksi, termasuk pejabat pemkab benteng                            koranrb.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu akan hadirkan 10 saksi pada sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pekerjaan peningkatan dan pembangunan pusat kesehatan hewan (puskeswan), dan gedung balai penyuluhan pertanian (bpp) tahun anggaran 2022 pada dinas pertanian kabupaten bengkulu tengah (benteng).
sebanyak 10 saksi tersebut dari para pejabat pemerintah kabupaten (pemkab) benteng guna memberikan keterangan di muka persidangan.
perkara ini menyeret 10 terdakwa yakni mantan kepala dinas (kadis) pertanian kabupaten bengkulu tengah, endang sumantri, kabid peternakan sekaligus pptk watler, gilbert tampubolon.
kemudian kabid penyuluhan edi pelita  dan pns pemkot bengkulu, mus mulyanto, sekaligus sebagai broker proyek.
baca juga:sita 40 sertifikat tanah milik pemkab seluma, ph: penerima tidak berbeda dengan terdakwa
baca juga:ini alasan pendaftaran pppk tahap ii diperpanjang hingga 20 januari mendatang
sementara terdakwa kontraktor hingga pihak ketiga meliputi wakil direktur cv. elsafira jaya dannitias subarja, direktur cv. bita konsultan nana setiana. kontraktor dari cv.lavender kurniasih, pelaksana pekerjaan dari cv.air kertau joni woker.
serta konsultan cv. arch studio ruben artanto  dan wakil direktur cv. bayu mandiri durmika.
para terdakwa didakwa telah merugikan negara hingga rp2,3 miliar dan sudah dikembalikan sebanyak  rp489.995.000.
disampaikan kasi penuntutan kejati bengkulun arif wirawan, sh, mh bahwa pada sidang berikunya pihaknya kan memanggil 10 saksi.
baca juga:dpd rei bengkulu minta bapenda segera terapkan penghapusan bphtb
baca juga:kasus dbd meningkat 2.000 lebih, dinkes catat 15 orang meninggal dunia di bengkulu
“untuk sidang kita selanjutnya agenda saksi dan kita sudah siapkan 25 saksi untuk persidangan saksi pertama ini akan dihadirkan 10 saksi guna memperkuat dakwaan penuntut umum,” ungkap arif.
selain itu, ia juga menyinggung dalam perkara ini belum ada penambahan kerugian negara yang dicicil oleh para terdakwa.
pihaknya masih menunggu para terdakwa untuk mencicil kerugian negara dari terdakwa.
“kalau keruigian negeri belum ada penambahan masih angka terakhir yaitu sebanyak rp489 juta yang dikembalikan pada penyidik saat proses penyidikan di polda bengkulu beberapa waktu yang lalu,” terang arif.
terpisah penasihat hukum (ph) terdakwa endang sumantri, endah rahayu ningsi, sh mengatakan bahwa untuk saksi pihaknya rasa itu adalah kewenangan dari jpu.
baca juga:dlh anggarkan rp147 juta untuk penambahan bunga di pulau jalan
baca juga:pencairan banpol untuk 11 partai, tunggu lhp bpk, diperkirakan cair triwulan ii
namun dalam persidangan nantinya mereka juga akan ikut memeriksa saksi dan pemeriksaan tersebut mengarah pada bagaiman kronologi sebenrnya perkara ini.
“kita juga akan turut memeriksa saksi yang di hadirkan para penuntut umum hal-hal yang janggal akan ditanyakan pada saksi,” tutup  endah. 
 jpu telah mendakwa 10 terdakwa dengan subsidair dan primair serta pasal tambahan adalah pasal 11 undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi.
secara lengkap para terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal 3 junto pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999. sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ru nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasl 55 ayat (1) ke-1 kuhp. tambahan pasal untuk terdakwa mus mulyanto yakni pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi.