Target PAD Pemkab Kaur 2025, Segini Jumlah dan Rinciannya

KORANRB.ID - Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp59 miliar yang akan dihimpun dari beberapa sektor melalui instansi-instansi terkait.

Paling besar PAD ditargetkan dari Opsen Pajak PKB dan juga PBB yakni sebesar Rp9 miliar.

Sebagaimana diketahui, di tahun ini seseorang dengan petuk dari Kementerian bahwasanya pengelolaan pajak kendaraan akan langsung dikelola oleh masing-masing daerah tidak ke provinsi lagi. 

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur Purwanto SE, mengatakan, di tahun ini untuk PAD memang ada kenaikan target yang yang mana di tahun 2024 yang lalu pajak daerah itu targetnya Rp 18 miliar.

BACA JUGA:Seluruh OPD Pemkab Mukomuko Tunda Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

BACA JUGA:Sertijab 3 Pejabat Utama (PJU), Ini Pesan Kapolres Seluma

Pajak daerah tersebut akan dihimpun melalui, beberapa sektor diantara pajak reklame, hotel, parkir, PBB, dan beberapa sektor lainnya. 

"Tahun ini target PAD itu, kurang lebih Rp59 miliar, ada kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ungkap Purwanto. 

Disebutkannya, untuk tahun 2024 yang lalu Pemakab Kaur menargetkan PAD sebesar Rp 53 miliar. Namun sayangnya, sampai dengan akhir tahun hanya dapat direalisasikan hingga 70 persen sementara di beberapa sektor pajak tidak bisa dimaksimalkan. Salah satunya adalah pajak hotel, sarang walet, tempat wisata dan tempat lainnya. 

"Tahun lalu kita hanya capai 70 persen, dari target Rp 53 miliar," ujar Purwanto. 

BACA JUGA:Menjelajah Banyak Tempat! Berikut 6 Fakta Unik Ibis Botak Selatan, Terancam Punah

BACA JUGA:71 Peserta PPPK Tahap II Belum Submit, BKPSDM Bengkulu Tengah Sampaikan Info Penting Ini

Dijelaskannya, agar kejadian di tahun 2024 yang lagi di tahun ini maka pihaknya bakal melakukan pengawasan terkait dengan realisasi PAD sejak awal tahun. Karena salah satu kendala masih jauhnya target realisasi PAD di tahun 2024 yang lalu akibat lambanya proses penagihan karena keterbatasan SDM. 

"Tahun ini paling tidak harus tercapai 90 persen, makannya kita kan mulai bergerak dari awal tahun," jelasnya.