Seluruh OPD Pemkab Mukomuko Tunda Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Jumat , 17 Jan 2025 - 11:01

Kadis PUPR Mukomuko saat mengunjungi pembangunan jalan skema DAK tahun lalu--firmansyah/rb

seluruh opd pemkab mukomuko tunda pengadaan barang dan jasa tahun 2025                            koranrb.id – seluruh opd di lingkup pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko, terpaksa harus menunda proses pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025.
khususnya kegiatan yang bersumber dari transferan dana pusat.
hal itu terpaksa dilakukan setelah terbitnya surat edaran bersama (seb) dari menteri dalam negeri dan menteri keuangan republik indonesia.
yang ditanda tangani menteri dalam negeri tito karnavian, dan menteri keuangan sri mulyani indrawati tentang tindak lanjut arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2025.
baca juga:sertijab 3 pejabat utama (pju), ini pesan kapolres seluma
baca juga:menjelajah banyak tempat! berikut 6 fakta unik ibis botak selatan, terancam punah
kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota diminta melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari transfer ke daerah.
yang dicadangkan sampai peraturan menteri keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan.
"tentu kami ikuti aturan, meskipun harus menunda apa yang sudah kami rencanakan di tahun ini. intinya seluruh kita tunda sebelum adanya keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat,"kata kepala dinas pupr mukomuko, ir apriansyah, st, mt.
apriansyah mengatakan, terbitnya seb mendagri bersama menkeu tentang tindak lanjut arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2025.
baca juga:71 peserta pppk tahap ii belum submit, bkpsdm bengkulu tengah sampaikan info penting ini 
baca juga:2 syarat jadi pppk paruh waktu di surat menpan-rb, 2.305 tenaga non asn bengkulu utara terancam dipecat
akan membawa dampak terkait penyerapan anggaran daerah.
kendati demikian daerah tidak bisa berbuat apa-apa. hanya bisa menunggu kepastian  pemerintah pusat soal anggaran tersebut.
“kita tidak mau ambil resiko, pengadaan barang dan jasa baru akan kita jalankan setelah adanya kepastian. sebelum adanya kepastian dari pemerintah pusat, kami tidak berani. sebab jika kegiatan diselenggarakan anggaran tidak ada tentu akan menjadi masalah baru bagi kita,"jelasnya.
sementara itu kepala dinas perikanan kabupaten mukomuko, eddy aprianto, sp, m.si. juga harus menunda proses pengadaan barang dan jasa di instansinya.
baca juga:ini solusi dari pemkab rejang lebong untuk honorer yang tidak lulus seleksi pppk 2024
baca juga:punya warna yang mencolok! berikut 5 burung ibis tercantik
meskipun untuk anggaran dak perikanan yang akan diterima cukup besar tahun ini. ketimbang akan beresiko sebab seb itu jelas meminta penundaan.
tentu resiko bagi daerah jika masih tetap saja menjalankan program jika belum dipastikan anggaran yang dijanjikan tersedia atau tidak.
"semua kegiatan yang sumber anggaran dari dak kita tunda dulu sebelum ada kepastian dari pemerintah pusat. baik kegiatan fisik maupun non fisik,"sampainya.
ditambahkan eddy tentu opd pengampuh kegiatan dana transferan pusat berharap segera diberikan kepastian dari tindak lanjut penundaan kegiatan tersebut. sebab untuk menjalankan program akan membutuhkan waktu. serta beberapa proses untuk dilaksanakan, sehingga tidak terjadi keterlambatan.
baca juga:komitmen berantas geng motor, polresta bengkulu akan lakukan pendataan
baca juga:tidak sanggup kembalikan kn rp804 juta, mantan kades puguk pedaro minta maaf, pasrah tanah disita 
“kami berharap segera ada kepastian kapan anggaran yang dijanjikan bisa digunakan,”tandasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 20 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan