Tidak Sanggup Kembalikan KN Rp804 Juta, Mantan Kades Puguk Pedaro Minta Maaf, Pasrah Tanah Disita

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 16 Jan 2025 - 23:44

HADAP: Dua terdakwa fokus menghadap Mejelis Hakim saat sidang berlangsung. WEST JER TOURINDO/RB--

"Kalau untuk KN memang klien kami tidak akan kembalikan kerugian negara sebab uang mereka Tidak ada lagi," ungkap Endah.

Untuk itu pihaknya menyerahkan semuanya pada mejelis hakim poinnya mereka sudah mengakui dengan jujur bahwa mereka tidak akan kembalikan KN senilai Rp804 juta.

Dengan pengakuan secara jujur para terdakwa dan juga sudah bersikap koopertif pada persidangan maka hal tersbut pinta endah untuk menjadi pertimbangan bagi JPU untuk merumuskan tuntutan.

“Harapanya dengan perbuatan baik terdakwa selama menjalani proses hukum bisa menjadi pertimbangan dalam merumuskan keputusan hukuman,” tutup Endah.

Sekedar mengulas berita sebelumnya bahwa Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong memastikan bakal melakukan Penelusuran Aset atau Asset Tracing terhadap terdakwa mantan Kepala Desa (Kades) Puguk Pedaro, Suardi Tabrani dan mantan Bendahara, Yudi Dinata.

Kasi Pidsus Kejari Lebong, Robby Rahdito Dharma, SH, MH menyebutkan hingga perkara berlanjut ke persidangan, kedua terdakwa sama sekali belum mencicil kerugian negara.

"Kedua terdakwa ini belum ada yang mencicil kerugian negara, apalagi sampai memulihkannya," ungkap Robby.

Lanjut Robby, jika kedua terdakwa tidak ada upaya mengembalikan hingga agenda putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap, untuk memulihkan kerugian negara, maka Jaksa melalui juru sita Kejari Lebong melakukan asset tracing.

"Kalau para terdakwa ini belum ada yang mengembalikan kerugian negara maka asset tracing akan dilakukan," jelas Robby.

Bahkan Jaksa sudah membidik aset terdakwa berupa satu bidang tanah, berpotensi disita untuk menutupi kerugian negara nantinya.

"Untuk memulihkan kerugian negara kita sudah membidik aset para terdakwa. Salah satunya ada satu bidang tanah dan untuk aset lainnya masih dalam penyelidikan," tutup Robby.

tidak sanggup kembalikan kn rp804 juta, mantan kades puguk pedaro minta maaf, pasrah tanah disita                             koranrb.id - terdakwa yang terseret dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa (dd-add) puguk pedaro, kecamatan bingin kuning, kabupaten lebong tahun anggaran 2022  tidak akan kembalikan kerugian negara.
pernyataan tersebut diungkapkan lantaran mereka tidak memiliki harta lagi. hal tersebut juga diungkapkan pada beberapa persidangan termasuk pada agenda pemeriksaan saksi.
kedua terdakwa yang tidak akan kembalikan kerugian negara tersebut yakni mantan kepala desa (kades) puguk pedaro, suardi tabrani dan mantan bendahara, yudi dinata.
atas tindakannya kedua terdakwa ini telah merugikan negara hingga rp804 juta dari hasil mengambil uang dana desa untuk kepentingan pribadi.
baca juga:3 ahli kuatkan dakwaan tukar guling lahan pemkab seluma, ph: kn kami menganalisa, sebab tanah masih ada 
baca juga:diperluas 3 hektare dengan anggaran rp3 miliar, tpa air sebakul bakal usung sanitary landfill 
disampaikannya terdakwa suardi bahwa dirinya tidak akan kembalikan uang pengganti untuk kerugian negara.
lantaran hartanya sudah habis, namun hasil dari korupsi dirinya masih ada satu bidang tanah.
bahkan di persidangan 15 januari 2025 lalu terdakwa meminta maaf pada majelis hakim dan menyatakan untuk tidak akan kembalikan kerugian negara.
"untuk kembalikan kerugian negara saya sudah tidak ada uang lagi. dan saya secara pribadi meminta maaf yang sebesar besarnya. namun ada satu bidang tanah hasil dari korupsinya dan itu silakan disita untuk menutupi kerugian negara," ungkap suardi.
baca juga:dukung asta cita, polda bengkulu siapkan penanaman 10 hektare lahan
baca juga:aktifkan kembali layanan uji kir, dishub anggarkan pengadaan ripd
sementara itu penasihat (ph) kedua terdakwa, endah rahayu ningsi, sh mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan para terdakwa mereka tidak ada uang lagi untuk kembalikan pada negara.
dengan begitu mereka menyerahkan semuanya pada majelis hakim untuk maslah kerugian negara mau diganti dengan hukuman penjara silakan tau seperti apa silakan.
"kalau untuk kn memang klien kami tidak akan kembalikan kerugian negara sebab uang mereka tidak ada lagi," ungkap endah.
untuk itu pihaknya menyerahkan semuanya pada mejelis hakim poinnya mereka sudah mengakui dengan jujur bahwa mereka tidak akan kembalikan kn senilai rp804 juta.
dengan pengakuan secara jujur para terdakwa dan juga sudah bersikap koopertif pada persidangan maka hal tersbut pinta endah untuk menjadi pertimbangan bagi jpu untuk merumuskan tuntutan.
baca juga:minta bpk audit aliran dana psbi di bengkulu, zico: langkah penting memastikan transparansi
baca juga:mekanisme bphtb gratis di kota bengkulu sedang disusun
“harapanya dengan perbuatan baik terdakwa selama menjalani proses hukum bisa menjadi pertimbangan dalam merumuskan keputusan hukuman,” tutup endah.
sekedar mengulas berita sebelumnya bahwa jaksa kejaksaan negeri (kejari) lebong memastikan bakal melakukan penelusuran aset atau asset tracing terhadap terdakwa mantan kepala desa (kades) puguk pedaro, suardi tabrani dan mantan bendahara, yudi dinata.
kasi pidsus kejari lebong, robby rahdito dharma, sh, mh menyebutkan hingga perkara berlanjut ke persidangan, kedua terdakwa sama sekali belum mencicil kerugian negara.
"kedua terdakwa ini belum ada yang mencicil kerugian negara, apalagi sampai memulihkannya," ungkap robby.
lanjut robby, jika kedua terdakwa tidak ada upaya mengembalikan hingga agenda putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap, untuk memulihkan kerugian negara, maka jaksa melalui juru sita kejari lebong melakukan asset tracing.
"kalau para terdakwa ini belum ada yang mengembalikan kerugian negara maka asset tracing akan dilakukan," jelas robby.
bahkan jaksa sudah membidik aset terdakwa berupa satu bidang tanah, berpotensi disita untuk menutupi kerugian negara nantinya.
"untuk memulihkan kerugian negara kita sudah membidik aset para terdakwa. salah satunya ada satu bidang tanah dan untuk aset lainnya masih dalam penyelidikan," tutup robby.