Perda Permukiman Kumuh Tunggu Bapemperda DPRD Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 22 Oct 2024 - 22:39

RAPAT: Komisi ll DPRD bersama Pemkab Mukomuko tengah membahas Raperda Penanganan Permukiman Kumuh--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

perda permukiman kumuh tunggu bapemperda dprd mukomuko                            mukomuko,koranrb.id – pascadibentuk beberapa waktu lalu, komisi ii dprd mukomuko mulai menjalankan tugas. merampungkan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
ketua komisi ii dprd mukomuko, alfian, se mengatakan pembahasan raperda bersama dengan dinas teknis pemkab mukomuko membahas seluruh isi raperda lebih teliti.
"untuk tingkat komisi sudah clear, selanjutnya disampaikan ke bapemperda, sampai nanti ketuk palu menjadi peraturan daerah (perda). ini merupakan raperda pertama yang kami selesaikan,’’ katanya.
baca juga:pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa harus dapat rekomendasi bupati
baca juga:usulan 1.000 vaksin ngorok disetujui pemprov, dalam waktu dekat segera didistribusikan
raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diajukan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (perkim) mukomuko. dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan jaminan hak kepada setiap orang untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. 
selain itu sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko dalam mewujudkan hunian yang layak serta perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 
“jika sudah rampung nantinya, maka dinas teknis bisa menggunakan perda ini sebagai paying hukum dalam penanganan terhadap kawasan perumahan di mukomuko,” terang alfian.
lanjutnya, perda ini pula nanti menjadi dasar pemkab mukomuko mengajukan usulan anggaran ke pemerintah pusat, khusus bidang pemukiman kumuh. 
terkait dengan kriteria yang dimaksud pemukiman kumuh sendiri dilihat dari banyak aspek. mulai dari kondisi bangunan gedung tertata apa tidak dan seperti apa kepadatannya. 
selanjutnya melihat kondisi jalan lingkungan, terus penyediaan air minum. 
terakhir dilihat juga dari kondisi drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan hingga proteksi kebakaran.
baca juga:peringatan hari santri, moderenisasi sistem pendidikan di pondok pesantren 
baca juga:pelantikan 2 pimpinan dprd mukomuko serentak, menunggu sk gubernur bengkulu 
"banyak aspek yang menjadi penilaian untuk menentukan suatu wilayah, bisa masuk kawasan kategori kumuh apa tidak. semua telah dijelaskan secara detail didalam raperda tersebut," paparnya.
dikatakan alfian, untuk melakukan penanganan kawasan permukiman kumuh setelah nantinya perda disahkan, dinas teknis harus turun ke lapangan. 
dinas teknis melakukan penilaian secara aktual terhadap 148 desa dan 3 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan. 
jika hanya berpedoman pada data sebelumnya, maka akan mempersulit dalam penanganan. sebab tidak sedikit pula wilayah yang terkatagori kumuh di kabupaten mukomuko telah mengalami perubahan.
“dinas perkim harus turun kembali kelapangan, sebab ditakutkan jika tidak menggunakan data terbaru, tidak sinkron pada saat melakukan usulan pembangunan. misalkan mereka mengusulkan pembangunan drainase, pada di tahun ini sudah dibangun drainase,” terangnya.
kepala dinas perkim kabupaten mukomuko, suryanto, m.si menyambut baik raperda akan dilanjutkan ke bapemperda.
baca juga:dinas dikbud lakukan pendampingan pembentukan komunitas belajar
baca juga:kabar gembira! anggaran tpg triwulan iii sudah masuk kasda bengkulu tengah
dengan perda ini nantinya, dinas perkim akan kembali menyusun data terbaru, serta mempersiapkan jenis kegiatan yang akan di usulkan ke pemerintah pusat untuk pembiayaan.
“jika perda sudah rampung tentu kami sudah bisa langsung bergerak menjalankan tugas. sehingga usulan pun bisa kami sampaikan,” kata suryanto.
dia menambahkan, untuk penanganan permukiman kumuh, kemungkinan besar tahap awal potensi wilayah yang kategori tersebut di pusat kota, yaitu kelurahan bandar ratu. 
maka dari itu apa yang menjadi kebutuhan perbaikan dan pembangunan akan didata sehingga menjadi program yang disampaikan. setelah itu baru beranjak ke wilayah lainnya.
"semua wilayah di berbagai kecamatan akan masuk usulan, tapi kita lakukan secara bertahap.pastinya menetapkan wilayah kumuh sesuai kriteria yang ada dalam perda,’’ tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 23 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan