Jaksa Telaah Alasan Tersangka Djasran Harhap Ajukan Penangguhan Penahanan Atas Kasus Tukar Guling Lahan

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 21 Oct 2024 - 23:10

UNGKAP: Kajari Seluma saat memimpin release kasus tukar guling beberapa waktu lalu. ZULKARNAIN/RB--

jaksa telaah alasan tersangka djasran harhap ajukan penangguhan penahanan atas kasus tukar guling lahan                             koranrb.id – salah satu tersangka kasus tukar guling lahan milik pemerintah kabupaten (pemkab) seluma yang juga eks kepala kantor pertanahan (kantah) seluma, djasran harhap mengajukan penangguhan penahanan.
hal tersebut dibenarkan kajari seluma, dr. eka nugraha, sh, mh didampingi kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh.
dikatakannya bahwa pengajuan tersebut sudah dilakukan pada pekan lalu oleh perwakilan dari djasran harhap.
adapun salah satu pertimbangan diajukan penangguhan ini oleh djasran yang diterima jaksa, karena kondisi kesehatannya yang kian menurun.
baca juga:tabrakan mobil ayla vs motor vega di seluma, pelajar patah kaki
baca juga:suspect dbd seluma tembus 339 kasus, ini 3 puskesmas terbanyak menanganinya
sehingga diharuskan mendapatkan penanganan medis secara rutin sembari menunggu proses hukum berlanjut.
“alasan diajukannya penangguhan penanganan oleh tersangka djasran harhap karena faktor kesehatan,” singkat kajari.
atas adanya pengajuan tersebut, saat ini jaksa kejari seluma akan menelaah dan mencermati isi dari pengajuan tersebut, alasan dari tersangka akan menjadi pertimbangan untuk tindaklanjut yang akan diberikan oleh jaksa menyangkut kepastian penangguhan penahanan nantinya.
“saat ini penyidik sedang menelaah dan membaca detail dari pengajuan tersebut, nanti akan kita lihat seberapa urgent kah kondisi tersangka, sehingga harus diberikan penangguhan penahanan atau tidak,” imbuh kajari.
baca juga:siap-siap, kantah seluma kembali usulkan 1.600 persil untuk ptsl 2025 
baca juga:hingga oktober, pad seluma sektor pbb capai rp1,3 miliar
sebelumnya, keluarga dari tersangka lainnya yakni eks bupati seluma, murman effendi, sh, mh mengaku akan mempertimbangkan mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan yang sama, yakni faktor kesehatan tersangka.
namun hingga saat berita ini diturunkan, jaksa belum menerima pengajuan apapun dari keluarga maupun pengacara murman effendi.
“sejauh ini hanya 1 tersangka yang mengajukan penangguhan penahanan, belum ada dari murman effendi,” pungkas kajari.
di sisi lain saat ini, kejari seluma juga menjadi termohon dalam gugatan praperadilan yang didaftarkan oleh 7 pengacara eks bupati seluma, murman effendi, sh, mh. menanggapi itu, kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh mengaku bahwa kejari seluma menghormati upaya langkah hukum yang ditempuh oleh murman effendi, sehingga apapun yang dilakukan oleh murman, akan ditindaklanjuti oleh kejari seluma.
baca juga: ajukan praperadilan, mantan bupati seluma kerahkan 7 pengacara ke pn tais
baca juga:ahm edukasi teknologi sepeda motor listrik, dukung generasi cerdas di smk
namun yang perlu ditegaskan, ghufron mengatakan bahwa penetapan tersangka murman bersama 3 mantan pejabat seluma lainnya dilakukan sudah sesuai prosedur dan rangkaian penyelidikan serta penyidikan yang cukup panjang, bahkan sudah hampir 100 saksi diperiksa untuk mengusut tuntas perkara tukar guling lahan pemkab seluma pada tahun ini.
selaku termohon, jaksa kejari seluma akan siap menghadapi sidang pra peradilan sebagai bentuk menghargai proses hukum. 
“kita tidak permasalahkan karena memang itu hak mereka, kita pastikan penetapan tersangka tersebut dilakukan melalui rangkaian proses yang panjang dan pertimbangan yang matang,” tegas ghufroni.
sedangkan untuk pelimpahan berkas ke pengadilan negeri tipikor kelas ia bengkulu, saat ini ghufron mengaku jaksa tengah memproses pemberkasan, kemungkinan dalam waktu dekat akan segera dilakukan agar kasus ini segera diadili.
“untuk proses pelimpahan berkasnya saat ini kita masih proses melengkapi pemberkasan, segera akan kita limpahkan,” singkatnya.
pengajuan praperadila dilakukan pada jumat 18 oktober 2024 siang oleh eks bupati seluma, murman effendi, sh, mh di pengadilan negeri (pn) tais. 
dalam hal ini, murman telah menyerahkan sepenuhnya kepada 7 orang pengacara yang telah ditunjuknya. adapun 7 pengacara tersebut yakni erwin sagitarius, sh, mh ahmad sahrul, sh, meitron sosiadi, sh, ismail jumrah abral, sh, mh, dd. syahputra amir, sh, mh, rinto harahap, sh dan muharman, sh.
erwin sagitarius membenarkan bahwa yang ia bersama rekan diutus untuk menanganis kasus yang menjerat murman effendi terkait masalah tukar guling lahan.
dikatakannya bahwa gugatan ini merupakan keinginan principal kliennya untuk meminta keadilan atas telah ditetapkannya murman sebagai tersangka. 
menurutnya, permasalahan hukum ini berawal dari persoalan keperdataan, dimana murman memiliki aset berupa tanah untuk perkantoran kemudian dilakukan proses tukar guling melalui mekanisme yang ada.
“proses tukar guling sudah sesuai mekanisme, namun pihak kejaksaan menilai apa yang dilakukan oleh pak murman seperti melawan hukum,” ujar erwin sagitarius.
dengan adanya gugatan pra peradilan ini, erwin mengatakan ingin menggambar konstruksi hukumnya kepada pengadilan negeri tais agar kliennya mendapatkan keadilan. ia meyakini, bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya tidak cukup alasan, menurutnya itu adalah murni persoalan perdata.
“kalau persoalan dikatakan perdata itu, baik sk dalam tukar guling tersebut, disebutkan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan, nah mekanisme ini tentunya secara administrasi bisa dan secara keperdataan bisa. pendekatan terhadap penegakan hukum pidana ini sangat disayangkan untuk perkara seperti ini, seharusnya pihak kejaksaan lebih bijak sesuai azas primum remedium,” tegas erwin sagitarius.
sebagai informasi, senin 14 agutus 2024, jaksa kejari seluma menetapkan 4 tersangka dalam kasus tukar guling lahan pemkab seluma tahun 2008, yakni mantan bupati seluma, murman effendi, sh, mh, mantan sekda seluma, drs. mulkan tajuddin, mm. mantan kepala bpn seluma, djasran harhap dan mantan ketua dprd seluma, hj. rosnaidi abidin. 
berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara (kn) oleh kantor akuntan publik sebesar rp 19,5 miliar yang berasal dari barang negara / daerah berupa tanah kurang lebih 199.681 m2 karena adanya kegiatan tukar guling lahan aset pemkab seluma di kelurahan sembayat tahun 2008.
di mana tanah pengganti tanah milik kabupaten seluma senyatanya tidak ada, karena tanah pengganti tersebut merupakan tanah milik pemerintah kabupaten seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan pemkab bengkulu selatan selaku kabupaten induk pada tahun 2003.
sebelum akhirnya pada tahun 2004 diserahkan kepada pemkab seluma sebagai kabupaten pemekaran dari kabupaten bengkulu selatan. 
dengan adanya ini, jaksa menyimpulkan artinya lahan yang diakui murman effendi miliknya di kawasan pematang aur dan ditukar gulingkan oleh lahan di sembayat adalah fiktif, karena sudah dibebaskan sebelumnya oleh pemkab bengkulu selatan.
baca juga:sedang mencuci motor, warga ilir talo tak sadar rumah dilalap api, ini kronologisnya
baca juga:pembayaran 7 jenis pajak bisa pakai qris babe: kerja sama bapenda seluma 
sementara saat ini usai ditetapkan sebagai tersangka, mantan bupati seluma, murman effendi, sh, mh, mantan sekda seluma, drs. mulkan tajuddin, mm. serta mantan kepala bpn seluma, djasran harhap dititipkan ke rumah tahanan (rutan) malabero kota bengkulu.
tersangka lainnya yakni mantan ketua dprd seluma, hj. rosnaidi abidin sudah lebih dulu ditahan di lapas perempuan kelas iib bengkulu atas kasus pidana lainnya.
kajari seluma menegaskan, bahwa penetapan dan penahanan tersangka ini kita lakukan dengan pertimbangan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya. 
selain itu perbuatan tersangka menyangkut tindak pidana yang ancaman untuk tersangkanya berupa pidana penjara lima tahun atau lebih.
untuk diketahui, pengusutan kasus tukar guling lahan milik pemkab seluma yang berada di kelurahan sembayat, dan lahan milik mantan bupati seluma, murman efendi di jalan pematang aur pada tahun 2008 ini. 
dilakukan karena sebelumnya jaksa menduga telah terjadi tindakan melawan hukum yang berujung pada kerugian negara. 
dalam penyidikan ini jaksa kejari seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 80 orang saksi. 
tidak sedikit diantara saksi merupakan mantan pejabat, baik dari eksekutif maupun legislatif dari kabupaten seluma maupun kabupaten bengkulu selatan di masa lalu, mengingat bahwa kabupaten seluma merupakan pemekaran dari kabupaten bengkulu selatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan