Evaluasi SPBE di Rejang Lebong, 7 Sektor Jadi Sorotan

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 11 Oct 2024 - 23:06

RAPAT: Dinas Kominfo Rejang Lebong saat melaksanakan rapat evaluasi SPBE. Arie Saputra Wijaya/RB--

evaluasi spbe di rejang lebong, 7 sektor jadi sorotan                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong melalui dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) beberapa waktu lalu menggelar rapat persiapan untuk pelaksanaan interview evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) tahun 2024. 
kepala diskominfo rejang lebong, rephi meido satria, skm, mengungkapkan bahwa spbe merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat untuk mendorong penerapan teknologi informasi dalam berbagai aspek pemerintahan. 
tujuan utama spbe adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. 
"dalam konteks ini, evaluasi spbe menjadi penting karena berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana sistem ini sudah diterapkan dan sejauh mana dampaknya terhadap kinerja pemerintahan di tingkat daerah," beber rephi.
baca juga:3.115 kpps rejang lebong akan dilantik pada 9 november 2024
baca juga:tingkatkan saldo tabungan, raih poin transaksi bank bengkulu untuk dapat hadiah langsung 
pelaksanaan evaluasi spbe tahun 2024 didasarkan pada peraturan presiden (perpres) ri nomor 95 tahun 2018 tentang spbe, serta peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permen pan rb) nomor 59 tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi spbe. 
kedua regulasi ini memberikan kerangka acuan bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan spbe di wilayahnya masing-masing. 
melalui evaluasi ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem yang ada serta mencari solusi untuk memperbaikinya.
rephi menjelaskan bahwa ada tujuh sektor utama yang akan menjadi fokus evaluasi spbe tahun ini. 
sektor-sektor ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi informasi. 
adapun ketujuh sektor tersebut, pertama sektor pengelolaan keuangan. 
baca juga:askab pssi rejang lebong tuan rumah piala soeratin zona timur 2024 
baca juga:sekda rejang lebong minta inspektorat panggil oknum camat terlibat politik praktis
sektor ini mencakup bagaimana pemerintah daerah menggunakan teknologi informasi untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. 
pengelolaan keuangan yang baik melalui spbe diharapkan dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik.
"kedua ada sektor pengelolaan kepegawaian atau sumber daya manusia (sdm), dimana evaluasi dalam sektor ini akan menilai bagaimana sistem spbe diterapkan dalam pengelolaan data dan informasi terkait pegawai pemerintah daerah, termasuk dalam hal rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. sistem ini juga berperan dalam memastikan proses pengelolaan sdm lebih efisien dan terintegrasi," terangnya.
ketiga adalah sektor pengelolaan kelembagaan, dimana sektor ini mencakup evaluasi terhadap struktur organisasi dan fungsi kelembagaan dalam penerapan spbe.
hal ini termasuk bagaimana pemerintah daerah mengatur kerja sama antar instansi, serta bagaimana tanggung jawab dan wewenang dalam penerapan teknologi informasi didistribusikan di dalam organisasi.
baca juga:dinkes rejang lebong telusuri anak belum imunisasi polio
baca juga:tersisa 42 desa belum cairkan dd, baru 80 desa berhasil cairkan dd ii
"keempat, pengelolaan peraturan atau regulasi. aspek regulasi dalam spbe sangat penting karena menentukan kerangka hukum dan aturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. evaluasi sektor ini akan melihat apakah regulasi yang ada sudah cukup mendukung penerapan spbe dan apakah diperlukan perbaikan atau penyempurnaan regulasi tersebut," tambah rephi.
kelima, sektor pengelolaan pengawasan yakni sektor pengelolaan pengawasan berfokus pada bagaimana sistem spbe digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan dalam pemerintahan.
pengawasan yang efektif, terutama yang didukung oleh teknologi, akan membantu pemerintah daerah untuk lebih cepat dan tepat dalam mendeteksi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
keenam, sektor pengelolaan perencanaan. dimana sektor ini melibatkan evaluasi terhadap sistem perencanaan berbasis elektronik yang diterapkan oleh pemerintah daerah. 
sistem perencanaan yang baik diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data yang valid dan terkini.
"dan terakhir adalah pengelolaan pengadaan barang dan jasa (lpse). evaluasi pada sektor ini akan menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik yang transparan, akuntabel, dan efisien. sistem ini bertujuan untuk meminimalisir praktik korupsi dan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya.
rephi juga menekankan bahwa pelaksanaan evaluasi spbe ini merupakan upaya bersama yang memerlukan kerjasama dari seluruh organisasi perangkat daerah (opd) terkait. 
ia berharap semua pihak proaktif selama proses evaluasi berlangsung, terutama dalam mempersiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk penilaian.
kerjasama dari berbagai opd menjadi faktor kunci dalam keberhasilan evaluasi ini.
setiap sektor yang dievaluasi memerlukan dukungan data yang akurat dan sistem yang terintegrasi antar instansi. 
salah satu tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi ini adalah koordinasi antar opd, mengingat setiap sektor memiliki kompleksitas tersendiri dalam penerapan spbe. 
"oleh karena itu, penting bagi setiap opd untuk memastikan kesiapan sistem mereka sebelum evaluasi dilaksanakan," tambahnya.
lebih lanjut, menurut rephi, persiapan evaluasi spbe ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa proses penilaian berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di kabupaten rejang lebong.
hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan indeks spbe kabupaten rejang lebong, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan layanan publik dan efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan daerah.
"dengan adanya evaluasi berkala seperti ini, kabupaten rejang lebong dapat terus berinovasi dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
implementasi spbe yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari transformasi digital yang sedang berlangsung," pungkas rephi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 12 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan