Bawaslu Lebong Tangani 5 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada, Mulai dari Perusakan APS hingga Mutasi Pejabat

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 04 Oct 2024 - 23:39

Ketua Bawaslu Lebong, Khairul Habibi. --FIKI/RB

bawaslu lebong tangani 5 laporan dugaan pelanggaran pilkada, mulai dari perusakan aps hingga mutasi pejabat                            lebong, koranrb.id - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten lebong, hingga saat ini menerima 5 laporan dugaan pelanggaran dalam masa pemilihan kepala daerah (pilkada) lebong.
3 laporan masih dalam proses penanganan, sedangkan 2 laporan sudah dituntaskan.
ketua bawaslu lebong, khairul habibi, sp, jumat, 4 oktober 2024 mengatakan, 2 laporan yang sudah selesai ditangani, diantaranya perusakan alat peraga sosialisasi (aps) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu, rohidin-meriani (romer), mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan pemkab lebong, pada 22 maret 2024.
"dua laporan ini sudah selesai kita tangani.
baca juga:pastikan keamanan untuk wujudkan pilkada 2024 berintegritas, forkopimda ngopi bareng pererat silaturahmi
untuk perusakan aps romer kita serahkan ke polres lebong, karena ada unsur kriminal," kata habibi.
lanjut habibi, saat ini pihaknya masih menangani 3 laporan yang baru masuk ke bawaslu lebong. 
diantaranya, dugaan pelanggaran netralitas asn pemkab lebong, dugaan pelanggaran netralitas plt bupati lebong, dan laporan dugaan pencemaran nama baik. 
"tiga ini sedang kita tangani," sebutnya. 
baca juga:target pssi di bahrain dan china bawa pulang poin
diterangkan habibi, 3 laporan yang sedang ditangani itu, sudah memasuki tahapan pemanggilan saksi-saksi, terlpor dan pelapor. 
"3 laporan ini masih kita dalami, ada unsur pelanggaran atau tidak," ujarnya.
habibi, kembali mengingatkan asn lebong agar tetap menjaga netralitas.
apalagi, beberapa waktu lalu, bawaslu sudah menyebarkan surat edaran (se) terkait netralitas asn. 
baca juga:yodan street food festival digelar 3 hari, ada bazar umkm hingga lomba fashion show 
"selalu kita imbau, agar asn tetap menjaga netralitasnya," tutupnya. 
sebagaimana diketahui, berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan manajemen asn berdasarkan pada asas netralitas tertuang pada pasal 2 huruf f. 
tertuang dalam pasal 9 ayat 2, pegawai asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik yang terutang dalam pasal 9 ayat 2.
selain uu asn tersebut, peraturan pemerintah (pp) nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns serta peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns juga telah mengatur tentang netralitas asn. 
baca juga:tingkatkan investasi, dani-sukatno janjikan bangun bengkulu tanpa utang
dalam pp nomor 42 tahun 2004 pasal 11 huruf c bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. 
sementara, pp nomor 94 tahun 2021 melarang pns memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dengan cara ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pns, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain, dan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
“jadi sesuai kebijakan kita di bawaslu, kita sudah memberikan surat imbaun kepada dinas-dinas, untuk tidak ikut berkampanye, termasuk pendaftaran dan lainnya,” cetusnya.
jika sampai ada asn yang ditemukan terlibat dan atau tergabung dalam timses salah satu pasangan calon, bawaslu memastikan akan memproses temuan tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 5 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan