Sekdes Sudah Dipanggil, Pjs Kades Menyusul: Dugaan Kasus DD Ketenong 2

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 25 Sep 2024 - 22:34

TERANGKAN: Kasat Reskrim Polres Lebong, AKP. Rabnus Supandri.--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

sekdes sudah dipanggil,   pjs kades menyusul:  dugaan kasus dd ketenong 2                            lebong,koranrb.id  – warga desa ketenong 2, kecamatan pinang belapis, kabupaten lebong,beberapa waktu lalu melapor ke polres lebong terkait dungaan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa (dd) tahun anggaran 2023.
laporan itu, saat ini sedang ditindaklanjuti oleh unit tindak pidana korupsi (tipikor) satreskrim polres lebong. malahan sudah ada dipanggil dan dimintai klarifikasi atas dugaan kasus dd tersebut.
“laporan itu (pengelolaan dd ketenong 2 ta 2023, red) sedang kita tindak lanjuti,” kata kapolres lebong, akbp. awilzan, s.i.k, melalui kasat reskrim polres lebong, akp. rabnus supandri, s.sos, rabu, 25 agustus 2025.
baca juga:3 desa dapat program redistribusi tanah eks transmigrasi dari pemerintah pusat
baca juga:manajemen risiko terintegrasi pada bumd dan blud agar perusahaan dapat terus berkembang
dikatakan rabnus, satreskrim polres lebong sudah memanggil sekretaris desa (sekdes) ketenong 2. “pemanggilan sekdes ini terkait bukti spj (spj kegiatan desa ketenong 2, ta 2023, red),” beber rabnus.
selanjutnya, kata rabnus, telah dijadwalkan pemanggilan penjabat sementara (pjs) kepala desa ketenong ii untuk dimintai keterangan terkait beberapa kegiatan yang dilaporkan masyarakat. 
“tentunya kita minta klarifikasinya tentang kegiatan-kegiatan di desa itu (yang dilaporkan masyarkat, red),” ujarnya.
setelah pemanggilan pjs kades ketenong 2, satreskrim polres lebong akan melakukan pengecekan lapangan. “pengecekan ke lapangan untuk memastikan fakta dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan masyarakat ke kita,” sebutnya.
sebelumnya, warga desa ketenong 2, lovi irawan mengatakan ada tiga poin pengelolaan dana desa yang mereka laporkan.
pertama, kegiatan ketahanan pangan, dengan pagu anggaran rp91 juta lebih, dengan item kegiatan budidaya ikan lele. "budidaya ikan lele itu kehendak pribadi oknum, karena tidak melalui musyawarah desa terlebih dahulu,” kata lovi.
baca juga:cegah aksi geng motor, kapolres minta warga harus aktif melapor
baca juga:dana kampanye maksimal rp34,4 miliar
lanjut lovi, masyarakat desa ketenong 2 menduga, program ketahanan pangan budidaya ikan lele itu dikelola secara pribadi oleh oknum. karena, lokasi kolam untuk budidaya ikan lele berada tepat di belakang rumah oknum tersebut.
“kami menduga program ini telah merugikan keuangan desa. karena ikan lele yang katanya mau dibudidayakan itu sudah punah,” ujarnya.
poin kedua dalam laporan itu, sampai lovi, terkait kegiatan penunjang musim tanam 2 (mt2) pagu anggaran rp62 juta.
dalam musyawarah desa yang dilaksanakan dalam pembentukan anggaran, ada 50 hektare lahan persawahan yang akan mendapat kucurunan dari dana desa untuk penunjang mt2.
dalam satu hektare lahan, masyarakat akan mendapatkan kucuran dana sebesar rp500 ribu. dana itu sebagai penunjang untuk menjalankan program mt2. 
"faktanya di lapangan hanya 20 hektare yang mendapatkan program itu. 30 hektare lahan lagi tidak dapat. lalu kemana anggarannya,’’ tanya lovi.
baca juga:miliki rumah idaman anda bersama kpr bank bengkulu
baca juga:pramuka wujudkan kaum muda bermoral dan berkarakter
selanjutnya adalah pembangunan sarana olah raga berupa lapangan yang dibangun di desa ketenong ii menelan anggaran rp238 juta lebih. lapangan yang dibangun di atas lahan seluas 25x27 meter. 
“yang kami pertanyakan itu status tanah tempat lapangan itu dibangun. karena status wakaf tanah itu belum jelas, tidak ada berita acaranya. apalagi tanah itu milik suami dari oknum itu,” tuturnya.
atas tiga poin di atas, lovi irawan menduga ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oknum desa. 
“atas dugaan itu, kami sampaikan laporan ke polres dan kejari lebong. kami harap, laporan kami bisa ditindaklanjuti,” tutupnya.
dikonfirmasi, pjs. kades ketenong ii, misda hutama mei fitri membantah semua tuduhan tersebut. 
dirinya menyebutkan, semua kegiatan yang telah dilaksanakan ada laporan pertanggungjawaban. “terkait poin-poin yang dilaporkan, benar atau tidaknya, semua ada laporan pertanggungjawaban,” ujar misda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 26 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan