Rumah Adat Mukomuko Tahap 2 Batal Realisasi, PUPR Sampaikan Penyebabnya

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 13 Jul 2024 - 22:45

RUMAH ADAT: Masih belum belum dimanfaatkan.--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

rumah adat mukomuko tahap 2 batal realisasi, pupr sampaikan penyebabnya                            mukomuko, koranrb.id  – setelah gagal membangun patung di bundaran kota mukomuko dan gapura pebatasan kabupaten mukomuko-bengkulu utara, kali ini pupr mukomuko kembali gagal melakukan pengerjaan tahap  2 rumah ada mukomuko.
“iya, pembangunan tahap 2 rumah adat kita belum bisa direalisasikan tahun ini (2024), meskipun telah dianggarkan,” kata kepala dinas pupr apriansyah st, mt.
batalnya pembangunan rumah adat tahap 2 dikemukakan  apriansyah lantaran refocusing anggaran tahun ini. anggaran di apbd mukomuko tahun 2024 lebih difokuskan untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak november 2024.  
baca juga:bbm nonsubsisdi di bengkulu kosong, pertamina pasok dari palembang
baca juga:baru diambil dari bank, uang rp 250 juta dalam mobil hilang dicuri, ini ciri pelaku
anggaran pembangunan tahap 2 rumah adat yang telah diplot di apbd mukomuko 2024 sejumlah rp500 juta terkena refocusing. 
anggaran dialihkan untuk menutupi kekurangan dana pilkada serentak. dengan tidak adanya anggaran otomatis semua yang direncanakan dibatalkan dan masih belum tahu kapan lagi akan dilanjutkan.
“uang tersebut digunakan untuk menutupi kebutuhan pilkada, jadi dengan berat hati tahun ini kami pastikan tidak bakal ada pembangunan tahap 2 rumah adat,” jelas apriansyah.
diketahui, pembangunan rumah adat kabupaten mukomuko baru saja rampung di tahun 2023. rumah adat belum difungsikan karena masih ada beberapa item pekerjaan yang direncanakan sebelumnya, belum terlaksana. 
awalnya direncanakan kekurangan tersebut akan dilengkapi pada pembangunan tahap 2 dan telah dianggarkan di apbd 2024. sayangnya, dalam perjalanan anggaran tersebut terkena refocusing untuk menutupi kekurangan dana pilkada. seperti pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) rumah adat. 
baca juga:pilwakot bengkulu, peluang head to head dedy wahyudi vs benny suharto
baca juga:isunya, dewi sartika bakal digandeng rosjonsyah
"kalau rancangan awal, kita akan membangun toilet. karena rumah adat kita belum ada bangunan toiletnya. takutnya saat ada acara, ada warga atau pengunjung yang ingin buang air tidak tahu harus kemana. begitu juga keinginan kami lantai dasar bangunan rumah adat dipasang keramik. agar pada saat acara, lantai bawah bisa dimanfaatkan juga dengan anggaran rp500 juta yang disiapkan itu,” ungkap apriansyah.
sedangkan sarana dan prasarana rumah adat yang belum dapat dibangun dengan menggunakan  anggaran sebesar rp500 juta, pupr akan kembali mengusulkan anggaran ke pemkab mukomuko. baik di apbd perubahan tahun 2024, maupun di apbd tahun 2025 mendatang. 
jangan sampai bangunan pemerintah ini hanya berupa rumah saja, sedangkan sarana dan prasarana lainnya tidak ada. namun itu rencana sebelum terjadi refocusing anggaran untuk pilkada.
"keinginan kami semua dilengkapi. baik itu toilet, taman, pagar termasuk yang lainnya. jadi rumah adat mukomuko selain untuk pelaksanaan kegiatan adat juga menjadi lokasi wisata bagi masyarakat kabupaten mukomuko dan masyarakat dari luar daerah," ujarnya.
di bagian lain apriansyah menyampaikan soal pembangunan mall pelayanan publik (mpp) yang sebelumnya telah disiapkan anggaran rp 3,5 miliar di apbd kabupaten mukomuko tahun 2024. 
baca juga:korban penembakan dirujuk ke rs bhayangkara, warga minta pt agricinal diusut
baca juga:baznas provinsi bengkulu kembali membuka beasiswa gerimis 2024, ini persyaratannya
pembangunan mpp sebagai upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat mendapatkan sejumlah pelayanan pemerintah yang dipusatkan di satu lokasi mpp. 
‘’pembagunan mpp tengah diperjuangankan agar tidak terkena refocusing anggaran. jadi pembangunan mpp tidak lagi sekadar wacana, sebisanya dapat dibangun sesuai rencana di tahun ini juga. tapi kalau nanti juga harus terkena refocusing, ya mau bagaimana lagi, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” sampainya.
pendirian mall pelayanan publik merupakan salah satu rencana strategis pemkab mukomuko dalam menindaklanjuti peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (pan-rb) nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. 
dimana dalam praktiknya, mpp berisikan seluruh pelayanan dari semua opd yang dulunya terpisah, dipersiapkan menjadi satu kesatuan yang saling bersinergi.
"adanya mpp menjadi langkah strategis yang mendatangkan banyak manfaat nyata bagi masyarakat luas dalam mendapatkan pelayanan pemerintah. namun mau bagaimana lagi jika nantinya pembangunan harus ditunda,” pungkas apriansyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 14 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan