Eks Mantri BRI Divonis 3,5 Tahun, Jaksa Segera Limpahkan Tsk Tambahan Korupsi KUR BRI Unit Tes

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Rabu , 10 Jul 2024 - 00:01

VONIS : Hakim ketua membacakan vonis di hadapan terdakwa dugaan korupsi KUR BRI Unit Tes--WEST JER TOURINDO/RB

eks mantri bri divonis 3,5 tahun, jaksa segera limpahkan tsk tambahan  korupsi kur bri unit tes                            bengkulu, koranrb.id – eks mantri nurul azmi terdakwa dugaan korupsi dana kredit usaha rakyat (kur) di bank rakyat indonesia (bri) unit tes, divonis hukuman  3 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta subsidair 3 bulan.
vonis tersebut dibacakan oleh hakim ketua sekaligus fauzi isra ,sh dalam sidang di pengadilan negeri tipikor, selasa 9 juli 2024 kemarin.
sedangkan kerugian negara rp1,4 miliar yang ditumbulkan dalam dugaan perkara korupsi ini tidak dibebankan ke nurul azmi.
namun dibebankan ke 3 tersangka tambahan yang telah ditetapkan oleh kejaksaan negeri (kejari) lebong.
baca juga:dilaporkan menganiaya wanita, pemuda asal talo dibekuk polisi
kasi pidana khusus (pidsus) kejari lebong, robby rahdito dharma, sh, mh mengungkap mereka belum menyatakan sikap terkait putusan hakim. 
dari 3 tersangka tambahan, 2 tersangka masih masuk dalam daftar pencarian orang.
sedangkan satu tersangka lainnya berinisial ws sudah ditahan. 
dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri bengkulu.
baca juga:sisakan 50 desa lagi, agustus batas akhir pengajuan dd tahap ii
“masjelis hakim memberikan waktu untuk kami berfikir (banding atau tidak, red).
dalam waktu dekat ini kami akan segera mengurus adminstrasi untuk menyeret 3 nama yang sudah ditetapkan tersangka tambahan dalam perkara ini,” jelas robby.
dari 3 nama tersangka tambahan ini, kemungkinan besar akan dikembangkan lagi. 
sehingga tidak menutupkan kemungkinan akan menyeret tersangka baru lagi.
baca juga:berkeliaran di atap rumah! berikut 4 fakta unik ular cecak
“3 nama kita kantongi bahkan akan menyeret satu calon tersangka lagi.
namun masih pendalam. 2 tersangka masih dpo dan 1 tersangka sudah kita proses,” terang robby.
di tempat terpisah, penasihat hukum nurul azmi, hotma t. sihombing, sh mengungkapakan dukungannnya pada jaksa untuk adanya perkara jilid 2 korupsi dana kur bri unit tes.
jika melihat dari fakta persidangan bahwa di samping 3 dpo itu juga ada satu lagi yang harus ditarik menjadi tersangka.
baca juga:mitos mata bintitian karena ngintip, simak penjelasannya 
“kita dukung penegakan hukum oleh jaksa. apa lagi ingin menelusuri para saksi yang ada,” terang hotma.
hotma juga menyampaikan bahwa pada persidang yang lalu sudah terlihat bahwa kliennya tidak menikmati hasil korupsi.
terbukti kemarin majelis menjatuhkan uang pengganti kerugian negara itu dibebankan kepada tersangka yang masih dpo.
namun yang menjadi perhatian ph bahwa jelas perkara ini tidak menyeret kliennya saja.
baca juga:cuaca panas jangan gunakan baju hitam, pilihlah warna ini
“yang jelas klien kami tidak menikmati harta yang katakan oleh jpu.
namun yang kami setuju bahwa pada perkara ini bukan hanya melibatkan nurul azmi semata namun pihak lain,” jelas hotma.
dilanjutkan hotma bahwa untuk vonis kemarin mereka mengikuti alur dari jaksa.
jika jaksa menyatakan banding, maka ph akan tempuh jalur kontra memori banding. 
baca juga:10 fakta tentang negara thailand, mempunyai 18 kelamin 
bahkan jika itu sampai ke tahap kasasi maka akan ditempuh dengan peninjauan kembali.
“yang jelas kami akan lakukan upaya hukum hingga selesai. bahkan jika itu harus sampai ke tahap kasasi. sekarang tunggu reaksi jaksa,” tutup hotma.
diketahui sebelumnya jpu menuntut terdakwa nurul azmi dengan hukuman 5 tahun penjara denda rp300 juta subsidair 6 bulan.
serta membebankan uang pengganti rp1,4 miliar dengan jangka waktu 1 tahun jika tidak sanggup maka akan dibebankan penjara 2 tahun 6 bulan.
baca juga:bersifat kanibal! berikut 6 fakta unik ular jali, tidak berbisa
kasi pidsus kejari lebong robby rahdito dharma,sh, mh bahwa terdakwa nurul azmi di dakwa dengan pasal 3   jo pasal 18 huruf  a, huruf b ayat (2)ayat ayat (3) uuri nomor 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dirubah uuri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uuri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhpidana dan jo pasal 64 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana. (wjt)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 10 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan