Disdikbud Mukomuko Terbitkan Surat Edaran Larang Calistung Menjadi Syarat Masuk SDN

Reporter: Firmansyah |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 20 Jun 2024 - 21:12

MURID: Masuk SDN di Mukomuko tidak diwajibkan bisa membaca, menulis dan menghitung.-foto: disdikbud mukomuko/koranrb.id-

disdikbud mukomuko terbitkan surat edaran larang calistung menjadi syarat masuk sdn                            koranrb.id – orangtua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah dasar negeri (sdn) di kabupaten mukomuko tidak perlu khawatir anak diharuskan mengikuti tes baca, tulis dan hitung (calistung).
dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) mukomuko telah melayangkan surat edaran (se) tidak dibenarkannya dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sd di kabupaten mukomuko diberlakukan seleksi calistung. 
sebab sesuai dengan ketentuan dari pusat calon murid yang sudah bisa membaca,  menulis maupun menghitung atau yang belum bisa calistung harus diterima sebagai jika kuota masih memungkinkan.  
“se telah sampai ke masing-masing kepala sdn di mukomuko, maka dari kami minta kooperaktif untuk menjalankan se tersebut,” tegas kepala disdikbud kabupaten mukomuko, epi mardiani, s.pd.
baca juga:rekening 570 pppk pemprov bengkulu dibuat, sekda isnan: target 1 juli 
epi menambahkan terkait larangan pelaksanaan seleksi calistung merupakan turunan dari surat edaran nomor 0759/c/hk.04.01/2023, yang mengatur tentang penguatan transisi dari pendidikan anak usia dini (paud) ke sekolah dasar kelas awal.
dimana dalam se itu mengatur bahwa tidak dibolehkan menerapkan tes calistung bagi murid paud dan sd.
dalam proses ppdb anak tk atau paud di mukomuko yang hendak mendaftar ke sdn merupakan masa transisi ke sekolah dasar jadi tidak ada pembenaran masuk sdn harus mampu calistung.
“kalau calon peserta didik belum bisa calistung, itu tugas bagi tenaga  pendidik di sd yang membantu peserta didik untuk bisa calistung, karena tk dan paud bukan tempat belajar calistung,” jelasnya.
lanjutnya, pada saat pendaftaran siswa baru, untuk calon peserta didik sd di mukomuko, cukup memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, mulai dari umur dan jalur yang dipilihnya.
baca juga:bawaslu bengkulu ajak asn jaga netralitas pilkada 2024
sebagai contoh, calon peserta didik  masuk melalui jalur afirmasi, di mana calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu dan penyandang disabilitas.
peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu harus membuktikan dengan melampirkan surat keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
“kemudian umur juga dari 6 - 7 tahun pada 1 juli 2024 nanti. hal itu yang menjadi syarat untuk calon peserta didik masuk ke sd jika kurang biarkan anak berada di paud terlebih dahulu,” sampainya.
selain itu dipastikan nanti disdikbud saat pembukaan pendaftaran ppdb sd tanggal 24 juni 2024 akan melakukan monitoring ke sekolah-sekolah.
monitoring dilakukan untuk mengawasi pendaftaran di sekolah-sekolah berjalan sesuai dengan juknis dan surat edaran yang ada.
baca juga:seukuran telapak tangan manusia! berikut 5 fakta unik laba-laba jaring emas, dapat memangsa burung
baca juga:waktu yang tepat jogging pagi dan sore, serta manfaatnya untuk kesehatan tubuh 
“kita nanti saat pendaftaran juga melakukan monitoring di sekolah-sekolah, agar pendafataran di sekolah sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.
epi juga menjelaskan, ppdb tahun ajaran 2024 – 2025 disdikbud kabupaten mukomuko pastikan jalur zonasi masih berada di persentase tertinggi sama dengan tahun sebelumnya.
agar terjadi pemerataan murid baru yang akan memberikan keuntungan pihak sekolah, baik dari jam mengajar, jumlah siswa yang terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik), dan mempengaruhi jumlah dana bantuan operasional sekolah (bos) yang akan diterima nantinya.
“di dalam kuota ppdb tahun ini, jalur zonasi tetap memiliki persentase paling tinggi, dibanding jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orangtua. dengan persentase jalur zonasi ini mencapai 70 persen,” katanya.
dikatakan epi, sedangkan untuk sistematisnya ppdb sama seperti sebelumnya peserta harus melakukan pendaftaran secara online yang kemudian menyerahkan berkas secara offline ke sekolah yang menjadi pilihan.
kemudian juga peserta wajib menyertakan tanda bukti kelulusan dari sekolah, apabila ijazah belum diterbitkan. 
untuk jalur zonasi, memiliki persentase paling tinggi dikarenakan bagaian dari upaya meningkatkan pemerataan peserta didik disetiap sekolah.
peserta didik yang masuk sekolah lewat ppdb zonasi yaitu, peserta yang domisilinya maksimal 1.000 meter dari sekolah.
sementara ppdb jalur prestasi, hanya diberikan lima persen, dan ppdb jalur prestasi akan dibuka lebih dulu dibanding jalur zonasi.
hal itu untuk memberi ruang peserta didik berprestasi dalam mendapatkan sekolah yang diinginkan.
“jika ada beberapa jalur yang tidak terpenuhi kuotanya, maka akan dilimpahkan ke ppdb jalur zonasi. terkait sistem ppdb ini, kami juga akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke pihak sekolah dahulu,” tandasnya.