Tindaklanjuti Unjuk Rasa Gabeta, Ini Langkah Pemprov Bengkulu

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Jun 2024 - 00:40

GABETA: Dalam upaya menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Bela Tanah Adat (Gabeta) Bengkulu Utara terkait permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sandabi Indah Lestari, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar rapat terbatas.--

tindaklanjuti unjuk rasa gabeta, ini langkah pemprov bengkulu                            koranrb.id - dalam upaya menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh gerakan bela tanah adat (gabeta) bengkulu utara terkait permasalahan hak guna usaha (hgu) pt. sandabi indah lestari, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu menggelar rapat terbatas pada kamis, 13 juni 2024.
rapat ini berlangsung di ruang kerja asisten ii setda provinsi bengkulu.
rapat tersebut dipimpin oleh asisten ii pemprov bengkulu, ra deni yang mewakili gubernur bengkulu. 
turut hadir dalam rapat tersebut adalah kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu.
baca juga:perketat pengawasan ppdb, ombudsman bakal spot check ke sekolah
baca juga:dagangan pedagang di kota bengkulu disita agar jera, yurizal: ingin ambil langsung ke kantor
perwakilan dari dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (tphp) provinsi bengkulu, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (pmtsp) provinsi bengkulu, serta perwakilan dari kantor wilayah agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) provinsi bengkulu.
aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh gabeta bengkulu utara beberapa waktu lalu merupakan bentuk protes terhadap permasalahan hgu yang melibatkan pt. sandabi indah lestari. 
gabeta menuntut kejelasan mengenai status tanah adat yang diklaim oleh perusahaan tersebut. mereka mengungkapkan bahwa lahan yang diklaim oleh pt. sandabi indah lestari adalah tanah adat yang telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.
dalam rapat terbatas ini, asisten ii ra deni menegaskan komitmen pemerintah provinsi bengkulu untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan adil dan transparan.
baca juga:pkl pasar di kota bengkulu bandel ditertibkan, mengaku beli lapak sepetak rp2 juta 
baca juga:hingga juni, ispa di kota bengkulu tembus 12.160 kasus, meningkat 5.475 kasus sejak maret 2024
"pemerintah akan berupaya mencari solusi yang terbaik dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak-hak adat yang ada," ujarnya.
rapat tersebut menghasilkan beberapa langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah provinsi bengkulu, di antaranya.
pembentukan tim terpadu pemerintah akan membentuk tim terpadu yang terdiri dari berbagai instansi terkait untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait status lahan yang dipermasalahkan.
pemerintah akan mengadakan dialog terbuka dengan semua pihak yang terlibat, termasuk perwakilan gabeta, pt. sandabi indah lestari, dan masyarakat adat, guna mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak.
baca juga:fgd tahap ii ddts bahas anggaran dan kebutuhan ciri khas bengkulu, begini kata sekda provinsi bengkulu
baca juga:bobot penilaian jalur prestasi ppdb 2024 di bengkulu ditentukan sekolah
pendampingan hukum. masyarakat adat yang terdampak akan diberikan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dalam proses penyelesaian sengketa ini.
masyarakat bengkulu utara yang tergabung dalam gabeta berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan baik. 
mereka menuntut agar pemerintah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga tindakan nyata dalam melindungi hak-hak tanah adat mereka. 
"kami berharap pemerintah benar-benar serius dalam menangani masalah ini, karena ini menyangkut hak hidup dan masa depan kami," kata salah satu perwakilan gabeta, hendro.
hingga berita ini diturunkan, pihak pt. sandabi indah lestari belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi unjuk rasa dan hasil rapat terbatas yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bengkulu.
namun, perusahaan tersebut diharapkan akan ikut berpartisipasi dalam dialog terbuka yang direncanakan oleh pemerintah.
rapat tindak lanjut ini merupakan langkah awal yang diambil oleh pemerintah provinsi bengkulu untuk menyelesaikan permasalahan hgu yang melibatkan pt. 
sandabi indah lestari dan masyarakat adat bengkulu utara. pemerintah berharap dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi dan keterlibatan semua pihak, masalah ini dapat diselesaikan secara adil dan damai.
masyarakat pun menunggu realisasi dari komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka atas tanah adat yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 17 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan