Kebiasaan Nunggak, Bapenda Bengkulu Utara Ajukan Slip Pajak Syarat Pengajuan Dana Desa

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 09 Jun 2024 - 22:43

PAJAK: Setiap tahun sampai tahun ini masih saja ada desa-desa yang menunggak pembayaran pajak Dana Desa. DOK/RB--

kebiasaan nunggak, bapenda bengkulu utara ajukan slip pajak syarat pengajuan dana desa                            koranrb.id – setiap tahun sampai tahun ini masih saja ada desa-desa yang menunggak pembayaran pajak dana desa. 
terutama pajak yang wajib disetor sebagai pendapatan asli daerah (pad) yang dikelola oleh badan pendapatan daerah (bapenda).
bahkan hingga memasuki pertengahan tahun ini, masih ada desa yang belum membayar pajak dana desa tahun 2023 ke bapenda.
bahkan saat ini bapenda kembali mengundang desa-desa untuk datang ke bapenda menyerahkan bukti setor pajak berikut bukti belanja desa. 
baca juga:9 calon kepala dinas di bengkulu utara harus bisa bikin ini bila ingin teepilih
baca juga:pansel telusuri rekam jejak 9 pejabat, calon kadis pupr dan kadis kesehatan 
ini dalam rangka masih adanya desa yang tercatat belum menyetorkan pajak ka bapenda maupun setoran pajak yang disinyalir kurang. 
kepala bapenda bengkulu utara markisman, s.pi menerangkan jika ke depannya bapenda bengkulu utara akan berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa maupun masing-masing kecamatan.
sehingga persyaratan bukti setor pajak baik itu pajak daerah maupun pajak pemerintah pusat yang disetorkan ke kantor pelayanan pajak (kpp) pratama. 
“kita merancang nantinya persyaratan pengajuan pencairan dana desa wajib melampirkan bukti setor pajak,” terangnya. 
baca juga:tmmd bengkulu utara selesai, ini pesan danrem 041 gamas 
baca juga: selain kerusakan pipa pertamina, ini penyebab antrean parah bbm di bengkulu utara 
selain membuat desa-desa bisa lebih tertib, jika verifikasi dilakukan oleh kecamatan maka akan lebih mendetail karena jumlahnya jauh lebih sedikit. 
selain itu camat juga mengetahui besaran kegiatan yang kena pajak lantaran anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) juga harus mendapatkan verifikasi dari camat. 
“sehingga tingkat kepatuhan desa juga meningkat, karena syarat setor pajak masuk dalam persyaratan pengajuan pencairan dana,” terangnya.
selain itu, dengan cara tersebut, ia juga meyakini jika tidak akan ada lagi pembayaran pajak yang dilakukan menumpuk di akhir tahun.
baca juga:masih kurang 1.133 bidang tanah ikut ptsl, target 2.700 sertifikat gratis di 9 kecamatan 
baca juga: nasdem berikan arie kewenangan, pilih balon wabup bengkulu utara sendiri
karena setiap tahapan pengajuan pencairan yang dilakukan oleh desa wajib melampirkan bukti setor pajak pelaksanaan anggaran sebelumnya. 
“selama ini yang terjadi desa-desa tersebut membayar mayoritas diakhir tahun, dalam satu beban apbdes, bahkan sebagian besar membayar melewati tahun anggaran,” terangnya. 
selain itu, untuk pekerjaan fisik juga diharapkannya kecamatan saat melakukan pengawasan serahterima pekerjaan antara tim pelaksana kegiatan dengan desa tidak hanya melihat kondisi fisik bangunan.
namun juga persyaratan administrasi juga harus lengkap termasuk diantaranya bukti setor pajak. 
“karena untuk pajak daerah mayoritas pajak tertinggi adalah pajak galian c, sedangkan setiap desa pasti melakukan kegiatan fisik dan rata-rata menggunakan material galain c yang merupakan objek kena pajak,” terangnya.
ditambahkannya, setiap belanja dana desa terdapat itemn beban pajak di dalamnya. 
sehingga seharusnya setiap belanja anggaran misalkan pembangunan fisik, maka pajak penggunan batu dan pasir menjadi kewajiban yang harus disetorkan ke daerah. 
termasuk juga untuk belanja makan minum kegiatan  di desa. 
“harusnya setelah pelaksanaan anggaran pajak tersebut dibayar, karena dalam besaran angaran terdapat besaran pajak yang dihitung,” pungka markisman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 10 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan