KPU Tetap Laksanakan Putusan MA, Pakar Ingatkan Ini

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 05 Jun 2024 - 23:36

KPU tetap laksanakan putusan MA, pakar ingatkan ini --

kpu tetap laksanakan putusan ma, pakar ingatkan ini                             koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) ri memastikan bahwa putusan mahkamah agung (ma) terkait usia calon gubernur dan wakil gubernur akan diakomodasi dalam pilkada 2024.
meskipun putusan tersebut memicu kontroversi di publik.
komisioner kpu idham holik mengatakan, sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) uu nomor 12 tahun 2011, putusan judicial review ma bersifat final dan mengikat. untuk itu, kpu sebagai pelaksana harus mengikuti putusan hukum.
belajar dari pengalaman pilpres lalu, keputusan kpu melaksanakan putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 yang juga menjadi polemik diapresiasi oleh mk dalam putusannya dalam phpu pilpres.
baca juga:jelang peresmian, pasar kutau belum siap digunakan karena masih kurang.. 
baca juga:kasus ketua kpu ri, komnas perempuan desak ketegasan dkpp
sebagai langkah menjamin hak politik warga negara, khususnya hak dipilih, dan telah melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu luber jurdil, ujarnya.
terkait teknis pada proses revisi pkpu pencalonan, idham mengaku sedang melakukan kajian atas petikan putusan ma tersebut.
kpu akan berkomunikasi dengan pembentuk uu (dpr dan pemerintah) menyampaikan putusan ma tersebut, imbuhnya.
idham optimistis masih ada cukup waktu. sebab, berdasar lampiran i pkpu 2/2024, pendaftaran dibuka pada 27 hingga 29 agustus 2024.
baca juga:produk daerah bengkulu utara diperkenalkan di mtq provinsi bengkulu 
baca juga:pemilih pemula tembus 5.000 lebih di bengkulu utara, blanko e-ktp disiapkan segini
anggota komisi ii dpr ri guspardi gaus mengatakan, dpr segera membahas putusan ma bersama kpu.
putusan ma kan bersifat final dan mengikat.
untuk itu perlu diadopsi dan dimasukkan dalam peraturan kpu mengenai pencalonan kepala daerah sebelum diterapkan, ujarnya.
pengajar hukum pemilu universitas indonesia titi anggraini sepakat bahwa putusan ma harus dihormati dan ditindaklanjuti.
baca juga: bupati gusnan mulyadi bagikan 84 pompa air di 11 kecamatan
baca juga:masih banyak desa di bengkulu utara belum lunasi pajak dana desa, ini alasan desa
namun, titi mendesak agar implementasinya tidak bisa pada 2024. karena kenapa? karena ada asas retroaktif.
hukum itu tidak boleh berlaku surut, ujarnya di acara dewan pers kemarin.
pasalnya, saat ini tahapan pencalonan sudah berproses. pasangan calon yang maju sudah menyerahkan syarat dukungan sesuai ketentuan lama.
jika di tengah-tengah ada persyaratan yang diberlakukan berbeda, itu jadi masalah hukum.
baca juga:pembangunan astra biz center-ikn diresmikan presiden joko widodo
baca juga:penerimaan peserta peserta didik baru sebentar lagi, orang tua di kaur waspada pungli!
kalau diberlakukan soal penetapan calon terpilih sesuai putusan ma, bisa jadi pilkada kita tidak akan berkepastian hukum, tegasnya.
sementara itu, pks terus mematangkan strategi menghadapi pilkada 2024. partai islam tersebut meminta para kader, khususnya para calon legislatif terpilih, untuk ikut membantu pemenangan calon di pesta demokrasi lima tahunan di daerah itu.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 6 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan