PNS Sandang Status Ini Dilarang Ikut Lelang Jabatan Pemda Bengkulu Utara, Salah Satunya Mantan Napi Korupsi

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 20 May 2024 - 23:22

LELANG JABATAN: Pemda Bengkulu Utara sepertinya tidak memberikan kesempatan pada PNS yang memenuhi syarat namun pernah berstatus terpidana atau mantan nara pidana alias napi. DOK/RB--

pns sandang status ini dilarang ikut lelang jabatan pemda bengkulu utara, salah satunya mantan napi korupsi                             koranrb.id - hari ini, 20 mei 2024 panitia seleksi (pansel) lelang jabatan kadis kesehatan dan kadis  pupr bengkulu utara.
pendaftaran akan dibuka mulia dari hari ini, 20 mei 2024 hingga 4 juni 2024 mendatang.
namun pemda bengkulu utara sepertinya tidak memberikan kesempatan pada pns yang memenuhi syarat namun pernah berstatus terpidana atau mantan nara pidana alias napi.
bahkan calon peserta juga wajib melampirkan surat keterangan catatan kepolisian yang menyatakan jika mereka tidak sedang berstatus tersangka.
baca juga:jelang habis masa jabatan, ini lonjakan harta tiga pimpinan dprd bengkulu utara sejak awal menjabat
baca juga:tenggelam di danau bengkulu utara, pemancing asal air sebayur ditemukan, begini kondisinya
baik itu tindak pidana korupsi, narkoba maupun tindak pidana umum lainnya.
tak hanya itu, pemda bengkulu utara juga tidak ingin merekrut para pelanggar disiplin.
calon peserta harus melampirkan syarat surat keterangan jika mereka tidak dalam rangka menjadi terperiksa terkait kasus pelanggaran dipilin.
termasuk tidak pernah dihukum dengan hukuman disiplin pegawai dengan status sanksi berat dan sanksi sedang.
baca juga:tenggelam di danau bengkulu utara, pemancing asal air sebayur ditemukan, begini kondisinya
baca juga:jch bengkulu utara dan mukomuko sudah di madinah, jarak hotel ke masjid nabawi segini 
kabid pengembangan sumberdaya badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia (bkpsdm) muchsinin azshabat, s.sos menerangkan jika persyaratan lelang yang dilampirkan tersebut sesuai dengan aturan terkait perekrutan pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama.
persyaratan tersebut dituangkan dalam persyaratan peserta lelang.
“maka peserta yang mendaftar harus memenuhi persyaratan yang sudah diumumkan tersebut,” terangnya.
ia juga menerangkan jika pendaftaran dilakukan dalam waktu dua pekan yang dinilainya sangat cukup.
baca juga:pppk guru bengkulu utara akan dilantik, diperkirakan ada yang ditunda, ini alasannya 
baca juga:bpjs ketenagakerjaan bagi tenaga non asn di bengkulu utara
ini lantaran peserta harus memenuhi persyaratan yang terkait surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi lain.
“jika melihat dari kegiatan lelang jabatan sebelum sebelumnya yang kita  lakukan, peserta akan mulai masuk menyerahkan berkas di pekan kedua waktu pendaftaran,” terangnya.
pelaksanaan pendaftaran akan dilanjutkan dengan pelaksanaan asesmen pada peserta yang berkasnya dinilai memenuhi syarat.
namun tahapan tersebut bisa dilakukan jika masing-masing jabatan terdapat sedikit empat peserta yang mengikuti tahapan.
“kita yakin peserta nantinya akan mencapai target minimal empat peserta sehingga tahapan bisa dilanjutkan dengan seleksi asesmen,” terangnya.
pelaksanaan asesmen akan dilakukan dengan menggandeng institusi pelaksana asesmen yang sudah terakreditasi a oleh badan kepegawaian negara.
sedangkan seleksi kompetensi akademik akan dilakukan oleh panitia seleksi.
pelaksanaan seleksi kompetensi bidang akan dilakukan dengan metode wawancara.
tak hanya itu, peserta juga akan diminta membuat makalah terkait dengan rencana pelaksanaan tugas jika nanti dipilih menduduki masing-masing jabatan yang dipilih tersebut.
“pembuatan makalah tersebut yang nanti akan dipaparkan dan diuji oleh panitia seleksi,” terangnya.
hasil nilai asesmen dan seleksi kompetensi bidang nantinya akan diakumulasikan dan tiga terbesar akan diserahkan ke bupati untuk dipilih salah satunya menjadi pejabat terkait.
pansel juga akan menyerahkan data hasil penelusuran rekam jejak masing-masing peserta yang bisa menjadi bahan pertimbangan bupati dalam menentukan pejabat terpilih.  
“namun sebelum muncul tiga besar yang kita serahkan ke bupati tersebut, tahapan dan mekanisme pelaksanaan lelang tersebut akan kita sampaikan ke komisi aparatur sipil negara (kasn)  untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan,” pungkas muchsinin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 21Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan