Masa Jabatan 8 Tahun, Dewan Bengkulu Utara Beri Peringatan Kades Agar Tidak Terjerat Korupsi

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 13 May 2024 - 21:46

Masa jabatan 8 tahun, dewan Bengkulu Utara beri peringatan kades agar tidak terjerat korupsi --shandy/rb

masa jabatan 8 tahun, dewan bengkulu utara beri peringatan kades agar tidak terjerat korupsi                             koranrb.id – saat ini masa jabatan kepala desa sudah menjadi 8 tahun dari 6 tahun sebelumnya.
banyak hal yang sifatnya positif bagi kepala desa termasuk terkait adanya tambahan-tambahan pendapatan dan tunjangan yang diberikan pemerintah.  
ketua komisi i dprd bengkulu utara hasdiansyah menerangkan dengan bertambahnya masa jabatan tersebut, ia meminta tidak ada lagi kepala desa yang terjerat masalah hukum.
dewan bengkulu utara ini beri peringatan kepada kades agar tidak terjerat korupsi. 
baca juga:masa bakti segera berakhir, dprd bengkulu utara komitmen lakukan ini 
baca juga:tingkatkan kesejahteraan, ini dilakukan dprd bengkulu utara perjuangkan guru non asn menjadi pppk  
“apa yang terjadi selama ini pada beberapa kepala desa harus menjadi pelajaran dan jangan sampai terulang lagi, apalagi sudah ada keputusan meningkatkan masa jabatan kepala desa,” terangnya.  
ia juga menegaskan dengan bertambahnya masa jabatan menjadi 8 tahun ini maka tidak ada lagi alasan jika pembangunan terkendala masa jabatan.
kepala desa yang selama beralasan masa jabatan terlalu singkat sehingga tidak bisa melaksanakan semua program saat ini dinilainya sudah tidak ada lagi.  
“maka apa yang menjadi tujuan pembangunan dan aspirasi masyarakat harus benar-benar terlaksana,” terangnya. 
baca juga:bahan lkpj, dprd bengkulu utara bentuk pansus bedah keberhasilan program 2023 
baca juga:dprd bengkulu utara siap dukung pemerintahan bersih pertahankan wtp 
ia meminta kepala desa untuk melaksanakan kinerja kerja yang terukur dalam setiap tahun anggaran berjalan.  
sehingga saat akhir masa jabatan semua pembangunan yang ditargetkan dan menjadi keinginan masyarakat bisa terpenuhi.  
“harus ada kerangka besar dalam melaksanakan pembangunan dan capaian setiap tahunnya, dengan kinerja yang terukur maka target capaian per tahun bisa terlihat dan dirasakan masyarakat,” terangnya. 
ia juga meyakini kepala desa di bengkulu utara terus melakukan peningkatan kinerja.  
baca juga:kpu tetapkan pdi-p raih kursi ketua, ini 30 calon terpilih dprd bengkulu utara 
baca juga:hermedi berpeluang besar jadi ketua dprd bengkulu utara, ini 2 nama calon wakil ketua dprd
apalagi pelaksanaan pembangunan melalui program dana desa ini sudah memasuki tahun ke 10.
sehingga ia menilai harusnya tidak ada lagi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.  
selain itu, kapasitas kepala desa di bengkulu utara juga meningkat dan mayoritas adalah anak-anak muda yang dinilainya mudah beradaptasi dengan aturan-aturan pemerintahan.  
“maka dengan diperpanjangnya masa jabatan tersebut, kami yakin ini bukan hanya berdampak baik bagi kepala desa namun juga berdampak baik bagi pembangunan desa,” tegasnya.   
baca juga:ini prediksi formasi pimpinan dprd bengkulu utara 
baca juga:ini daftar lengkap 30 caleg terpilih dprd bengkulu utara hasil pleno kpu bengkulu utara 
selain itu, saat ini dasar terkait dengan masa jabatan kepala desa sudah diatur dengan undang-undang tentang perubahan undang-undang desa. 
sehingga pemda bengkulu utara akan menindaklanjuti dengan pembuatan perda perubahan.  
“namun kami juga memantau dan menunggu peraturan pemerintah turunan dari undang-undang desa tersebut,” terangnya.  
ia juga meminta pemda bengkulu utara mulai merancang terkait rencana perda yang nantinya akan dibuat. 
baca juga:wajah baru bermunculan, pdi perjuangan masih pegang kursi ketua dprd bengkulu utara
baca juga:ketua dprd bengkulu utara : percepatan pendidikan jadi tanggung jawab bersama
sehingga raperda perubahan tersebut bisa benar-benar menjabarkan isi undang-undang yang bisa menjadi acuan bagi kepala desa dan pemerintah. 
“jangan sampai apa yang sudah dituangkan dalam undang-undang, namun dalam perda nantinya justru menimbulkan multi tafsir,” terangnya.  
ia menginginkan dalam perda nantinya juga bisa mengatur secara rinci terkait apa yang menjadi tanggung jawab kepala desa.  
termasuk sumber-sumber yang sah menjadi keuangan desa sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya.  
“karena dalam undang-undang yang baru ini juga mengatur tentang adanya pendapatan-pendapatan desa, hal ini harus dijabarkan dengan jelas. jangan sampai ada perbedaan pemahaman yang menyebabkan permasalahan hukum kedepannya,” imbuh hasdiansyah. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 14 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan