Rejang Lebong Minim Ruang Bermain Anak, Ini Kata Kepala DP3APPKB

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 11 May 2024 - 21:59

RUANG BERMAIN: Salah satu sudut ruang bermain anak yang berada di Puskesmas Perumnas Batu Galing Curup.--ARIE/RB

rejang lebong minim ruang bermain anak, ini kata kepala dp3appkb                            curup, koranrb.id – kabupaten rejang lebong saat ini diketahui masih sangat minim memiliki ruang bermain anak.
bahkan mayoritas organisasi perangkat daerah (opd) yang ada di rejang lebong tidak memiliki ruang bermain anak.
meskipun pembangunan ruang bermain anak di setiap instansi pemerintah telah diatur dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa) nomor 65 tahun 2020.
diakui oleh kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (dp3appkb) kabupaten rejang lebong sutan alim, s.sos bahwa pembangunan ruang bermain ramah anak (rbba) belum menjadi prioritas pemkab rejang lebong.
baca juga:penyebab munculnya rasa bosan dan cara mengatasinya, berikut penjelasannya
meski demikian, ia mengaku di beberapa opd pelayanan publik sudah menyediakan rbba.
selain itu, saat ini baik di perumahan yang dibangun developer, pedesaan, kecamatan, hingga kabupaten belum memiliki ruang bermain yang ramah anak. 
padahal pada dasarnya ruang bermain atau taman bermain yang ramah anak itu wajib dimiliki oleh sebuah daerah.
“sebenarnya pemerintah pun wajib menyiapkan ruang bermain yang ramah anak, termasuk pihak swasta dalam hal ini developer perumahan dan perusahaan yang memiliki perumahan sendiri untuk karyawannya,” terang sutan.
baca juga:berlibur bersama anak penting loh, ini manfaatnya!
dijelaskan sutan, jika di kabupaten rejang lebong ini memiliki kurang lebih 30 perumahan yang dibangun oleh swasta (developer), 122 desa, 34 kelurahan, 15 kecamatan, dan 1 kabupaten, ditambah lagi dengan sektor perusahaan swasta, maka akan ada ratusan ruang bermain bagi anak di kabupaten rejang lebong ini.
ini belum lagi ruang bermain anak di sejumlah fasilitas umum yang ada.
 “artinya jika kita semua komitmen, maka ada ratusan tempat untuk anak-anak selaku generasi penerus bangsa ini untuk bermain.
hal ini tentu sangat membantu anak-anak kita untuk berkreasi penuh.
baca juga:benarkah ayah cinta pertama anak perempuannya?
daripada anak-anak yang hanya pulang sekolah, kemudian mengurung diri di dalam rumah bersama gadgetnya,” jelas sutan.
untuk di desa khususnya, sutan mengatakan, bahwasanya dana desa (dd) bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas ruang bermain anak di desa tersebut. 
atau minimal jika setiap desa tidak siap, setidaknya setiap kecamatan memiliki taman bermain anak.
“ruang bermain anak ini wajib dimiliki oleh setiap daerah.
baca juga:ini rencana kabupaten baru di bengkulu, mekar dari bengkiulu utara! ini jumlah penduduknya 
karena salah satu yang menjadi kriteria penilaian kla adalah di daerah itu harus sudah memiliki taman bermain anak, atau minimal ruang bermain yang ramah anak.
kita berharap di 2024 dan tahun kedepan ini kabupaten rejang lebong memiliki taman bermain yang ramah anak, kita punya beberapa lokasi yang layak untuk membangun area itu, seperti saat ini di lapangan setia negara dan lapangan dwi tunggal," jelasnya.
sementara itu, ketua dprd rejang lebong mahdi husen, sh mengatakan, sebagai salah satu kabupaten tertua di provinsi bengkulu, kabupaten rejang lebong dengan segala keterbatasan anggaran, harus tetap hadir memberikan ruang dan perhatian yang maksimal kepada anak-anak.
baca juga:mengalami sakit gigi, ini 10 ciri–ciri kucing sudah tua
karena memang perlindungan anak ini diatur oleh negara, sebagai generasi penerus bangsa.
ia menyarankan kepada pemkab rejang lebong, agar melakukan kolaborasi dengan semua pihak, termasuk para pengusaha developer atau pengembang perumahan untuk membangun ruang bermain anak di wilayah perumahan. 
selain itu juga dengan pemerintah desa untuk bisa merubah mindset penggunaan dd untuk membangun fasilitas yang ramah anak.
 “ini bisa diwujudkan dalam peraturan daerah (perda) ataupun peraturan kepala daerah (perkada).
baca juga:sipd tidak diupgrade, opd keluhkan kinerja bkd mukomuko
dan kami mendorong agar kedepan pemerintah daerah benar-benar dapat bekerjasama dengan paihak developer, pengusaha mall, hotel agar dapat ikut serta dalam upaya perlindungan anak.
dengan cara salah satunya menyiapkan ruang bermain anak, termasuk dengan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan.
sehingga itu menjadi salah satu bukti nyata dan bentuk dukungan pemkab mengejar predikat kla,” singkat mahdi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 12 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan