Jelang Pilkada, ASN Diingatkan Jaga Netralitas, Ini Pesan Bawaslu Provinsi Bengkulu

Reporter: Riky Dwiputra |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 09 May 2024 - 22:59

Bawaslu Ingatkan ASN jaga netralitas --aris/rb

jelang pilkada, asn diingatkan jaga netralitas, ini pesan bawaslu provinsi bengkulu                             jelang pilkada, asn dingatkan jaga netralitas, pesan bawaslu provinsi bengkulu 
koranrb.id - koordinator divisi pengawasan dan penindakan, bawaslu provinsi bengkulu eko sugianto, m.si mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (asn) menjaga netralitas. 
pentingnya netralitas asn itu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan sebentar lagi, yakni 27 november 2024. 
''dalam waktu dekat akan kami edarkan surat perihal netralitas asn dalam pelaksanaan pilkada ke semua pemerintah daerah di provinsi bengkulu,'' kata eko.
setiap asn yang kedapatan terlibat aktivitas politik praktis atau tidak menjaga netralitasnya akan ditindak tegas sesuai aturan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu). 
baca juga:jelang pilkada, asn dingatkan jaga netralitas, ini pesan bawaslu provinsi bengkulu 
baca juga:5 bakal cabup ambil formulir di parpol ini, siap bertarung di pilkada mukomuko
bawaslu juga akan merekomendasikan agar pemerintah daerah menjatuhkan sanksi tegas terhadap asn yang tidak menjaga netralitas dalam pilkada sebagaimana aturan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn. 
peringatan yang sama mengenai netralitas dalam pilkada itu juga disampaikannya kepada para kepala desa (kades) agar tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. 
netralitas dimaksud adalah tidak menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon secara terbuka, baik langsung maupun melalui media sosial. 
apalagi sampai terjun langsung dalam agenda paslon atau partai politik (parpol), jelas sangat mengganggu jalannya pilkada yang damai, jujur dan adil. 
baca juga:minim pelamar pendaftaran pps pilkada 2024 kepahiang diperpanjang, ini daftarnya 
baca juga:asn nyalon pilkada, kepala bkd provinsi bengkulu: silakan mundur
''mengenai larangan kades berpolitik praktis sudah tercantum dalam pasal 29 huruf g undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,'' terang eko.
rencana penyampaian surat edaran larangan kepada asn terlibat politik praktis ke pemerintah daerah merupakan instruksi dari bawaslu ri. 
artinya dengan surat yang dilayangkan itu, bukan pihaknya bermaksud menuding ada pns di provinsi bengkulu yang terlibat politik praktis jelang pilkada 2024.
dalam pelaksanaan pemilu, setiap asn memang dituntut bersih dari praktik dukung mendukung terhadap kontestan pemilu. 
baca juga: jelang pilkada, dana hibah bansos disorot kpk
baca juga:pilkada kepahiang: nata-hafizh vs windra-ramli, riri jalur perseorangan?
artinya setiap pemerintah daerah di provinsi bengkulu perlu menggelar deklarasi netralitas asn dalam menghadapi pilkada 2024 untuk lebih meyakinkan publik bahwa tidak ada penggalangan suara politik di kalangan asn. 
pemerintah pusat sendiri sudah mengantisipasi keterlibatan asn dalam politik praktis dengan menerbitkan surat keputusan bersama (skb).
yakni skb tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara (asn) dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. 
sengaja skb itu diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas asn dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024.
skb itu ditandatangani oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas, menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian dan pelaksana tugas (plt) kepala badan kepegawaian negara (bkn), bima haria wibisana. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 10 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan