NI PPPK 2023 Pemprov Bengkulu, Masih proses di BKN

Reporter: Bela Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 01 May 2024 - 23:17

PPPK: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos., M.Kes., mengatakan untuk NI para PPPK yang dibawah naungan Pemprov Bengkulu saat ini memang masih dalam tahapan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. DOK/RB --

ni pppk 2023 pemprov bengkulu, masih proses di bkn                            koranrb.id - beberapa pemerintah daerah (pemda) di provinsi bengkulu,
sudah menerima nomor induk (ni)  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang sudah lulus tahun 2023. 
bahkan, beberapa pemda, termasuk pemerintah kota (pemkot) bengkulu sudah melakukan pelantikan baru-baru ini. 
hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan bagi para pppk pemprov bengkulu yang sudah lulus pengangkatan 2023. 
baca juga:hingga maret penderita ispa di bengkulu capai 17.357 kasus
baca juga:wisuda dan perpisahan sukses digelar, sman 1 kota bengkulu lepas 344 siswa-siswi kelas xii 
pasalnya, hingga saat ini mereka belum menerima ni seperti halnya para pppk dari pemda lainnya. 
menjawab hal itu, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos., m.kes., mengatakan untuk ni para pppk yang dibawah naungan pemprov bengkulu saat ini memang masih dalam tahapan di badan kepegawaian negara (bkn) ri.
untuk itu, ia meminta para pppk lulusan 2023 ini untuk tetap bersabar. sementara, pihaknya sudah memberikan surat keputusan (sk) sementara, mengenai pengangkatan pppk ini. 
"saat ini semuanya memang masih dalam proses. setelah ni-nya selesai nanti, maka akan segera di sk kan permanennya," ucap isnan, rabu, 1 mei 2024.
baca juga: harga capai rp150 juta, alat pirolisis hasilkan bbm 47 liter per hari
baca juga:seleksi jptp pemprov bengkulu tuntas, 3 besar segera umumkan pansel
pengajuan ni untuk pppk pemrpov ini beberapa waktu lalu memang terjadi keterlambatan.
pasalnya, pihak badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu harus melakukan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (abk) yang memakan waktu lama. 
untuk diketahui, kemenpan rb sudah mengumumkan 678 orang yang sudah lulus. dengan rincian, 616 orang tenaga fungsional guru, 55 orang tenaga kesehatan dan 7 orang tenaga teknis penyuluh pertanian.
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsibengkulu, gunawan suryadi, s.sos., m.ap., selain pengajuan ni, pihak pemprov sudah melakukan pemetaan untuk penempatan para pppk yang sudah lulus ini. 
baca juga:harga tidak stabil, selisih harga capai rp5 ribu
baca juga:baju adat jadi seragam sekolah, deni: bukan hal yang diwajibkan
khsusus untuk pppk dilingkup dinas pendidikan dan kepudayaan, pengusulan tersebut melalui aplikasi yang dipegang oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) langsung. 
sebelumnya, pihak bkd mengakui mengalami kesulitan dalam mengatur abk untuk formasi guru. berbeda dengan formasi teknis dan tenaga kesehatan yang abk nya sudah jelas. 
"dengan begitu semunya memang ada prosesnya. semua sudah diusulkan, jadi kita tunggu saja," kata gunawan.
berbagai tahapan perekrutan pppk ini sudah dilakukan. mulai dari penyaringan, pelaksanaan seleksi, dan tahapan pemberkasan untuk pengajuan nip. 
sementara pemberkasan ini secara keseluruhan dilakukan melalui sistem aplikasi. 
"ini yang membuat agak sulit. karena ada 616 guru yang harus dilakukan pemlotingan," katanya.
diterangkannya, ditahun 2023 lalu dan tahun 2024 ini, perekrutan pppk berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. sebba ditahun sebelumnya, penempatan sudah diketahui oleh para pelamar. 
"di tahun 2023 itu kan sistemnya, nip dulu baru penempatan. jadi, berbeda," ungkapnya.
menyoroti permasalah tersebut pula, ketua komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm meminta agar proses pengangkatan honorer yang lulus pengadaan pppk tahun 2023 tersebut dilakukan dengan adil, transparan dan mengikuti kebijakan yang mengatur. 
terutama untuk penempatan pppk, dirinya tidak menginginkan adanya manipulasi atau praktik kecurangan  yang dilakukan.
"saya kira tempatlah di sekolah asalnya. tidak usahlah misalnya digertak-gertak, kalau ngasih sekian ditempatkan kembali. kita tidak mau seperti itu," tegas edwar samsi.
selain itu, ia juga meminta agar opd terkait dapat melakukan penempatan terhadap para calon pppk sesuai dengan formasi yang ada dan kebutuhan setiap sekolah. sehingga proses pendidikan dapat dilakukan dengan optimal tanpa meninggalkan polemik.
"harapan kita, mereka yang mengikuti pppk sesuai dengan formasi dan sekolah tersebut , ditempatkan disitu, biar tidak terjadi polemik,'' pungkas edwar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 2 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan