Pendataan Kemiskinan Ekstrem di Mukomuko Target Tuntas Pertengahan Tahun

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Selasa , 30 Apr 2024 - 00:12

MENUNGGU: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah menunggu pendataan yang dilakukan tim lapangan Dinsos Mukomuko. DOK/RB--

pendataan kemiskinan ekstrem di mukomuko target tuntas pertengahan tahun                            koranrb.id – proses verifikasi serta validasi data penduduk dengan kemiskinan ekstrem terus dilakukan dinas sosial (dinsos) kabupaten mukomuko.
di mana ditargetkan oleh pemerintah pusat harus tuntas hingga pertengahan tahun ini. 
hal ini disampaikan kepala dinas sosial (dinsos) kabupaten mukomuko edi kasman. 
verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem masih terus dilaksanakan di 148 desa, 3 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di mukomuko.
baca juga:dugaan korupsi bumdes berangan mulya ditangani pidsus, potensi naik penyidikan, sekda jadi saksi
baca juga:target 4000 dosis vaksinasi jembrana disuntikan di mukomuko
hal ini untuk memastikan keluarga penerima manfaat (kpm) yang menerima bantuan tepat sasaran,
dan tidak ada lagi warga yang berhak menerima bantuan namun tidak bisa menerimanya.
"saat ini verifikasi dan validasi di 15 kecamatan data kpm terus kami lakukan sehingga dipertengahan tahun ini kita sudah mengetahu jumlah pastinya,
sehingga data kemiskinan ekstrem ini rampung dan bisa menjadi patokan ditahun berikutnya," ujarnya.
baca juga:mei, 225 pppk mukomuko terima sk, siap-siap tahun ini ada 1000 kuota
baca juga:dinas pertanian pantau progres replanting sawit 4 kelompok penerima 
ia menyampaikan, proses verifikasi validasi data kemiskinan ekstrem memangg harus terus dilakukan pembaharuan setiap dua bulan sekali.
dan meminta operator sistem informasi kesejahteraan sosial (siks-ng) di desa bekerja memperbaharuinya. 
dengan bekerjasama dengan tim dilapangan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan di input ke siks-ng.
"di setiap kecamatan memiliki operator untuk sisk-ng. sehingga dapat mempercepat pekerjaan verifikasi dan validasi tim dilapangan," katannya.
baca juga:dbh sawit mukomuko mulai dialokasikan ke 1.800 buruh penerima bpjs ketenagakerjaan
baca juga:hasil laut masuk pasar ekspor, dinas perikanan mukomuko upayakan bantu sarana dan prasarana nelayan 
dalam proses verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem ini. baik petugas dilapangan hingga pemerintah desa (pemde) diminta benar-benar menyampaikan keadanya yang sebenarnya pada terkait keluarga penerima manfaat (kpm). 
sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. serta tidak ada keluhan bahwa keluarga yang mampu ekonominya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks).
“kami selalu mengingatkan pemdes, untuk memberikan data yang sebenarnya. sebab jika penyalusan bansos nantinnya tidak tepat sasaran. tentu akan menimbulkan permasalahan baru,” sampainya.
lanjutnya, selain itu pemdes dan petugas verifikasi tidak diperkenankan mengeluarkan kpm sebagai penerima bansos, tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu. 
"setelah kita melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin, lalu ditandatangani dan disahkan oleh bupati. kemudian barulah data tersebut disampaikan ke kementerian sosial (kemensos) ri. untuk usulan menjadi kpm bansos,” terangnya.
meskipun sebelumnya seluruh desa sudah melakukan musyawarah desa terkait verifikasi warga penerima bansos di desa tersebut. 
termasuk pengajukan pencoretan nama penerima bansos yang dinilai tidak layak secara ekonomi, karena sudah berkecukupan.
namun tetap saja data harus selalu diperbaharui dua bulan sekali, kemudian tidak boleh dilakukan pemutusan warga sebagai kpm secara sepihak. 
sebab perubahan database penerima bansos harus memiliki dan menunggu petunjuk pusat. baik penerima bantuan sosial (bansos), program keluarga harapan (pkh) maupun bantuan pangan non tunai (bpnt) dan lainnya. 
“berdasarkan informasi petugas kami dilapangan saat ini desa-desa juga terus melakukan pemantauan dan perbaikan data penerima  bansos. bertujuan agar penerima yang tidak layak, bisa diusulkan sebagai penerima bantua dan, bantuan nya nanti bisa dialokasikan ke kpm lainnya, tentunya yang berhak menerima,” sampainya.
edi menambahkan, sejauh ini sudah ada kpm yang mundur karena menolak pemasangan stiker ataupun cat bertuliskan keluarga miskin penerima bansos, dan tentunya posisi tersebut memudahkan tim melakukan perbaikan. 
namun tidak semua yang demikian, ada juga warga yang rela dilakukan pemasangan meskipun fisik rumahnya sudah terkatagori sangat layak tinggal. 
maka dari itu peran aktif kepala desa untuk melakukan pendekatan dengan warga yang dinilai tidak berhak menerima bansos sangat diperlukan. 
sehingga warga tersebut bisa melakukan pengajuan pengunduran diri dengan membuat pernyataan dan dilakukan upload data oleh dinas sosial.
“kami berharap masyarakat juga peka, masih ada masyarakat yang lebih layak menerima namun belum mendapat bansos.
maka dari itu kita minta kepala desa melakukan pendekatan pada masyarakatnya,” terangnya.
lanjutnya, pemkab mukomuko juga tidak bisa menahan penyaluran bansos tersebut lantaran penyaluran langsung dari kementerian keuangan (kemenkeu) ri ke rekening masing-masing penerima. 
“bansos ini menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan.
sehingga harapan kami memang bansos benar-benar diterima masyarakat yang berhak,
dan terkatagori tidak mampu, dengan pendapatan dibawah rata-rata atau tidak tetap,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 1 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan