Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, Gubernur Bengkulu Sampaikan Ini

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 23 Apr 2024 - 21:47

Kukuhkan gugus tugas daerah bisnis dan HAM, Gubernur Bengkulu sampaikan ini --bella/rb

kukuhkan gugus tugas daerah bisnis dan ham, gubernur bengkulu sampaikan ini                             koranrb.id - gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, mma pada selasa, 23 april 2024 pagi mengukuhkan gugus tugas daerah bisnis dan hak asasi manusia (ham).
pembentukan gugus tugas tersebut di provinsi bengkulu sejalan dengan amanat peraturan presiden nomor 60 tahun 2023.
usai kukuhkan gugus tugas daerah bisnis dan ham bengkulu, di gedung daerah balai raya semarak, gubernur rohidin menyampaikan pesan ini. 
gubernur rohidin menyampaikan pesan bahwa gugus tugas tersebut berdasarkan aturan terkait rencana startegis nasional, dalam pengembangan bisnis dunia usaha dan hak-hak asasi manusia. 
baca juga:punya modal 6 kursi, nasdem buka penjaringan calon gubernur dan wagub
baca juga:gubernur bengkulu jamin kebebasan beribadah umat beragama, vihara rukun maitreya diresmikan
"pengembangan bisnis dunia usaha itu tidak merampas dan melanggar hak-hak asasi manusia. misalnya membangun sebuah industri, sehingga membuat kenyamanan di sekitar," ujar gubernur rohidin. 
pembentukan gugus tugas daerah bisnis dan ham provinsi bengkulu bengkulu tersebut telah tertuang melalui surat keputusan (sk) gubernur bengkulu nomor a.08. 82. 2024.
terdiri dari organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta mitra non-pemerintah.
baca juga:gubernur: selamat rb terima sps award 2024, para bupati kompak sampaikan apresiasi 
baca juga:rumah sakit adhyaksa bengkulu, gubernur: kita siap berkolaborasi
"gugus tugas daerah ini ni diharapkan dapat mengembangkan sektor bisnis yang berlaku. bagaimana usaha tidak merampas hak-hak asasi manusia," ucapnya.
esensi bisnis berupa aktivitas, tindakan dan perbuatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.
maka interaksi dengan manusia adalah pelaku usaha melalui bisnis.
"bisnis itu ada etika dan nilai yang harus dijaga, jangan sampai kita saling mencederai sehingga hilang hak-hak manusia. boleh berbisnis namun tetap memperhatikan batas-batas hak-hak manusia," ucap rohidin.
baca juga:2 titik jalan ambles akibat banjir lebong, gubernur: tim pupr sudah diturunkan 
baca juga:bangun reputasi bengkulu, kantor gubernur akan ditata
untuk itu menurutnya perlu adanya pelatihan bisnis yang memperdulikan etika dan menjujung tinggi hak-hak manusia.
"perlu pelatihan-pelatihan bisnis dengan pendekatan etika bisnis, jangan sampai bisnis itu melanggar hak asasi manusia dalam praktiknya," jelas jebolan terbaik fakultas kedokteran ugm yogyakarta ini.
pada kesempatan itu, orang nomor satu di provinsi bengkulu ini mengajak semua elemen masyarakat untuk dapat berbisnis dengan mengelola sumber daya alam yang ada.
"jangan sampai kita merampas hak-hak masyarakat akibat dari bisnis yang kita jalani. saya mengajak mari kita berbisnis bagaimana untuk mengelola sumber daya yang kita miliki dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat," tutup rohidin.
baca juga:gelar halal bihalal, gubernur bengkulu pesan percepat realisasi agenda 2024
baca juga:usai rakor dengan menteri, gubernur rohidin pastikan tol bengkulu kembali dilanjutkan 
sementara itu, kepala divisi pelayanan hukum dan ham kanwil kemenkumham provinsi bengkulu, andreansyah menjelaskan, gugus tugas ini bertugas mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan strategis bisnis dan ham.
selain itu, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi nasional bisnis dan ham di tingkat daerah.
"jika kita menegakkan ham maka akan menjadi perhatian dunia, begitu juga dunia bisnis akan merasa aman untuk menanamkan investasinya," terang andreansyah. 
baca juga:gelar halal bihalal, gubernur minta laporan kehadiran dari opd
baca juga:cegah konflik, gubernur bengkulu minta bksda segera evakuasi buaya selagan 
sebagai contoh, pelanggaran ham dalam bisnis yang perlu diawasi seperti mempekerjakan anak di bawah umur, memberikan upah di bawah standar maupun tidak memberikan hak-hak bagi pekerja perempuan.
"target kita sebisa mungkin semua kegiatan ham di wilayah yang terkait dengan bisnis maupun pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik dan terpenuhi baik dari segi manusianya maupun sarana dan prasaran yang ada di instansi tersebut," tutupnya. (**)