Janji DPRD Agustus Selesai Kembalikana TGR, Belum Tuntas: Timbul Temuan BPK Terbaru

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 19 Apr 2024 - 23:37

Kajari Bengkulu Selatan, Nurul Hidayah. Foto: Dok. Rakyat Bengkulu.--

janji dprd agustus selesai kembalikana tgr, belum tuntas: timbul temuan bpk terbaru                             kota manna, koranrb.id - hingga pertengahan april 2024, tuntutan ganti rugi (tgr) perjalanan dinas anggota dan sekretariat dprd bengkulu selatan belum lunas. 
kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan kembali ingatkan anggota dprd dan setwan untuk segera menyelesaikan pengembalian tgr.
diketahui, temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan bengkulu januari 2024 menyebut ada kelebihan bayar atas perjalanan dinas anggota dprd bengkulu selatan.
begitupun di sekretariat dprd bengkulu selatan. tuntutan ganti rugi tersebut mencapai rp 3,8 miliar.
baca juga:ni 225 pppk mukomuko sudah terbit, ini jadwal pembagian sk!
namun hingga kini pembayaran tuntutan ganti rugi yang wajib dikembalikan oleh 25 anggota dprd belum dilunasi meskipun tenggat pembayaran telah selesai.
kepala kejaksaan (kajari) kabupaten bengkulu selatan, nurul hidayah, sh mh melalui kasi intel hendra catur putra, sh mh mengatakan, penagihan tgr tersebut telah mencapai 87 persen dari nominal rp 3,8 miliar.
"sisanya nanti (13 persen lagi) kami masih menunggu petunjuk pimpinan," kata hendra saat ditemui rb.
dari sisa 13 persen tersebut hendra menyebutkan merupakan akumulasi dari perjalanan dinas dprd kabupaten bengkulu selatan dan juga anggaran bbm sekretariat dprd bengkulu selatan.
baca juga:bengkulu gelombang pertama pemberangkatan haji 2024, 14 mei, cjh kloter 1 mulai masuk asrama
untuk anggota dprd bengkulu selatan, tercatat masih ada 5 anggota lagi yang belum melakukan pelunasan tuntutan ganti rugi.
"apakah nanti tetap dilakukan di bidang datun atau nanti dilimpahkan ke seksi lainnya, kita masih menunggu petunjuk atasan," ujar hendra.
terhadap penambahan jumlah tuntunan ganti rugi di sekretariat dprd dan juga anggota dprd bengkulu selatan tahun 2024 hendra mengaku belum mendapat informasi. 
namun ia memastikan apabila ada penambahan jumlah tuntunan ganti rugi, itu bukan lhp bpk januari 2024 lalu.
sebab temuan badan pemeriksa keuangan awal tahun 2024 tersebut untuk anggota dprd dan sekretariat dprd berjumlah rp3,8 miliar.
"kalau tambahan kayaknya tidak ya. kalau yang kemarin tetap seperti itu rp 3,8 miliar. mungkin tambahan itu temuan bpk berikutnya," tambah hendra.
ditempat terpisah, inspektur inspektorat kabupaten bengkulu selatan, hamdan syarbaini s.sos mengungkapkan, laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksa keuangan periode kedua tahun 2024 belum diterima. 
baca juga:gara-gara sampah, warga pasar manna protes keras! bupati sempat buat sayembara.
namun ia memperkirakan lhp tersebut keluar pada bulan mei 2024 mendatang.
"menurut informasi di bulan mei untuk lhp dan opini diserahkan oleh bpk," terang hamdan.
kendati demikian pihak inspektorat kabupaten bengkulu selatan sambung hamdan, telah diminta oleh badan pemeriksa keuangan untuk menyampaikan ke opd-opd terkait administrasi yang diminta.
terkait tuntutan ganti rugi pada anggota dprd dan sekretariat dprd bengkulu selatan, hamdan menyebutkan masih ada sekitar rp500 juta dari total tuntutan ganti rugi.
namun dprd bengkulu selatan dan kejaksaan negeri bengkulu selatan telah melakukan mou dan dprd, berjanji akan melunasi tuntutan ganti rugi sebelum bulan agustus 2024.
"anggota dewan telah berjanji pada jaksa, bulan agustus akan melunasi tgr itu,’’ kata hamdan.
soal penambahan tuntutan ganti rugi atas lhp badan pemeriksa keuangan yang terbaru, hamdan belum mengetahui jumlah nominalnya. 
baca juga:polisi selidiki asal sabu 1 kg, di rutan gagal diselundupkan, begini kronologisnya
hanya saja ia memastikan ada temuan terbaru pada perjalanan dinas dprd bengkulu selatan tahun 2024.
"yang terbaru tetap ada juga tgr. berapa besarannya belum dapat kita pastikan," pungkas hamdan.
sebelumnya sekretariat dprd bengkulu selatan sudah mengirimkan surat khusus kepada kejaksaan negeri bengkulu selatan untuk melakukan pendampingan hukum terkait permasalahan tuntutan ganti rugi dan hal-hal berkaitan hukum.
jaksa pengacara negara (jpn) siap membantu memulihkan keuangan negara yang digunakan tidak sesuai aturan. 
namun tetap dapat melakukan tindakan hukum apabila tidak komitmen terhadap mou yang telah ditandatangani.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 20 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan