KORANRB.ID - Untuk mengatasi pembengkakan piutang pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu menonaktifkan sebanyak 16.766 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Penonaktifan ribuan SPPT PBB-P2 dilakukan karena keterlambatan pembayaran lebih dari lima tahun dan adanya data ganda yang perlu dibersihkan.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Dr. Nurlia Dewi, SH, MH.
"Berdasarkan data kita sudah menonaktifkan 16.766 SPPT PBB-P2. Ini dilakukan sebab mulai tahun pendataan dari PBB dan sektor pajak lainya alam didata ulang supaya lebih rapi dan tersusun rapi," ungkap Nurlia.
BACA JUGA:Tim Ubur-ubur Tangkap 2 Ekor Ternak Warga Kaur yang Dilepasliarkan
Selain itu, penonaktifan dilakukan karena keterlambatan pembayaran lebih dari lima tahun dan adanya data ganda yang perlu dibersihkan.
"Banyak data ganda ketika banyak data ganda maka secara perhitungan masih banyak terhutang maka kita bersihkan lalu kita tata lagi," jelas Nurlia.
Pendataan ulang ini dilakukan agar semuanya terdata dan Bapenda bisa menagih tepat sasaran dengan menggunakan sistem gedor pajak.
Sistem gedor pajak ini adalah program lama namun masih dianggap jitu.
BACA JUGA: Pansel Tetapkan 5 Pasang Paskibraka Bengkulu Tengah Seleksi Provinsi
BACA JUGA:Tak Ada Toleransi! PKL Terminal Kepahiang Tetap Dideadline Sampai 30 April
"Pemberkasan ulang ini kita harapkan data semakin akurat. Ketika data sudah akurat maka lebih gampang untuk melakukan aksi gedor pajak, aksi Gedor Pajak ini adalah aksi yang masih dianggap apuh untuk meningkatkan realisasi pajak," terang Nurlia.
Diakhir Nurlia mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum taat membayar pajak.
Oleh karena itu dirinya terus mengimbau masyarakat untuk tepat dan taat membayar pajak.