Wacana Perayaan HUT ke-22 Seluma, Ada Usulan Acara Sederhana hingga Undang Sheila on 7

Selasa 15 Apr 2025 - 22:22 WIB
Reporter : M.Zulkarnain Wijaya
Editor : Ade Haryanto

SELUMA, KORANRB.ID – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Kabupaten Seluma yang wacananya akan digelar meriah, muncul pro dan kontra terkait rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma ini.

Perbedaan pendapat mencuat dalam kegiatan coffee morning yang digelar Pemkab Seluma di Gedung Daerah Serasan Seijoan pada Selasa pagi, 15 April 2025.

Acara tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari Forkopimda Kabupaten Seluma, organisasi masyarakat, hingga perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Seluma.

Kegiatan ini bertujuan untuk menampung saran dan masukan dari berbagai pihak terkait bentuk dan konsep perayaan HUT yang direncanakan tahun ini.

BACA JUGA: NIP CASN Pemkab Kaur Masih Proses Pengajuan

Salah satu suara kontra datang dari Wakil Ketua I DPRD Seluma, Samsul Aswajar, S. Sos.

Ia menyampaikan bahwa acara perayaan HUT sebaiknya digelar secara sederhana, seiring kondisi keuangan daerah yang masih dibebani kewajiban melunasi utang kepada para kontraktor.

“Kami bukan menolak kegiatan ini, namun harus melihat kondisi fiskal kita secara objektif.

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, maka kegiatan seremonial yang tidak mendesak, termasuk acara ulang tahun kabupaten, seharusnya dilaksanakan dengan sederhana.

BACA JUGA:Bupati Gusril Optimis Kaur Dapat Predikat KLA

Jangan sampai rakyat melihat ini sebagai ironi di tengah pembangunan yang banyak tertunda,” tegas Samsul.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jika perayaan digelar secara besar-besaran di tengah banyaknya proyek mangkrak, hal itu justru bisa memicu kritik masyarakat daripada pujian.

Namun, pandangan berbeda disampaikan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Seluma, Febrinanda Putra Pratama, S.H. 

Ia menyatakan bahwa masyarakat Seluma justru memerlukan hiburan dan penyegaran psikologis di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran yang menyentuh semua sektor, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

BACA JUGA:Dinas Perkim Akan Temui BPPPS IV Terkait Rusun ASN Lebong

Kategori :