KORANRB.ID - Berbagai lembaga dan instansi di Bengkulu Selatan mendukung perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk menindak tegas perusahaan yang tidak mentaati aturan pemerintah.
Bukti dukungan di Bengkulu Selatan tersebut DPRD Bengkulu Selatan hingga aparat penegak hukum mendorong perusahaan tidak memiliki izin agar tidak melakukan aktivitas lagi.
Di Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat beberapa perusahaan yang kerap menyita perhatian publik dan bermasalah.
Yakni PT Bengkulu Selatan Lestari (BSL), PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) dan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS).
BACA JUGA:Terbitkan Perpres Penertiban Kawasan Hutan, Presiden Prabowo Perintahkan Tindak Tegas
BACA JUGA:SMAN 3 Bengkulu Selatan Optimalkan Sistem Kurikulum Merdeka
Diantara ketiga perusahaan yang bergerak di perkebunan dan kelapa sawit tersebut, PT ABS kini mendapat perhatian khusus dari lembaga DPRD Bengkulu Selatan.
Bahkan DPRD Bengkulu Selatan sangat serius menangani permasalahan PT ABS yang berlokasi di Pino Raya tersebut.
Salah satu bukti PT ABS tidak taat aturan adalah sampai saat ini belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU), padahal perusahaan tersebut masih beroperasi di lahan yang mencapai ratusan hektare.
“Saya kira sikap tegas presiden kita saat ini harus diacungi jempol, sangat berani menindak perusahaan yang memang tidak patuh, kita mendukung itu di Bengkulu Selatan,” terang Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan Nissan Deni Purnama S.IP.
BACA JUGA:Kasus Kekerasan Pelajar Memprihatinkan, Cabdin dan Sekolah Bakal Lakukan Ini
BACA JUGA:Penyaluran Dana Bantuan PIP Dilakukan Bertahap, Langsung Dikirim ke Rekening Siswa
Menurut Deni, saat ini lembaga eksekutif sedang fokus menangani polemik PT ABS yang dilaporkan oleh Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) salah satunya karena masalah perizinan.
Sesuai dengan perintah presiden maka pemerintah daerah sebut Deni harus berani mengambil tindakan tegas.
“Tinggal pemerintah daerah lagi berani atau tidak, kami sekarang buat pansus untuk masalah ini,” ujarnya.