Bapenda Hanya 1 Mobil Operasional Pajak yang Dibebani Target PAD Rp 31 Miliar

Selasa 21 Jan 2025 - 22:44 WIB
Reporter : Rio Agustian
Editor : Patris Muwardi

KOTA MANNA,KORANRB.ID- Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas besar dalam penarikan retribusi dan pajak.

Sayangnya fasilitas OPD yang tidak menunjang, karena untuk kendaraan operasional Bapenda hanya memiliki 1 unit mobil pajak itupun bantuan dari Bank Bengkulu.

Selain mengeluhkan soal SDM yang minim guna menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemasukan kabupaten, kali ini Bapenda Bengkulu Selatan kembali mengalami kesulitan, sebab tak ada kendaraan operasional yang menunjang kegiatan pemungutan pajak. 

Sejak dibentuk hampir 2 tahun lalu, Bapenda hanya memiliki 2 kendaraan operasional. Terdiri 1 unit mobnas kepala badan dan satu unit kendaraan operasional kegiatan pemungutan pajak.

Tentu saja dengan fasilitas yang tak memadai itu bisa berimbas pada lambannya penarikan retribusi dan pajak. 

BACA JUGA:Dewan Dorong Penambahan Pabrik Sawit, Agar Ada Persaingan Harga

BACA JUGA:Tunggakan Pelanggan Perumda Tirta Bukit Kaba Membengkak

Apalagi dari catatan Bapenda tercatat ada 16 sumber PAD yang wajib membayar pajak maupun retribusi. 

PAD yang dikelola Bapenda, parkir, pajak kendaraan bermotor, PBB, BPHTB, reklame, retribusi pasar, hiburan, hotel, restoran, walet, rumah penginapan, pajak penerangan jalan, mineral/tambang, biaya balik nama kendaraan bermotor, retribusi tepi jalan umum, dan pajak makan minum.

Sehingga tahun 2025 ini, Kepala Bapenda Bengkulu Selatan Didi Krestiawan akan berkoordinasi kepada pemerintah pusat khususnya Kemendagri agar ada bantuan kendaraan operasional. 

“Tentunya kami sangat membutuhkan bantuan mobil operasional, sekarang kami mengalami kesulitan untuk operasional,” ungkap Didi.

Bapenda sendiri merupakan OPD baru yang dibentuk berdasarkan hasil rapat bersama dengan DPRD Bengkulu Selatan, dan OPD ini memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan retribusi yang telah ditarget sebesar Rp 31 miliar.

“Kami sadar OPD ini baru dan tentunya banyak permintaan untuk memenuhi kebutuhan kantor, SDM hingga kendaraan tadi,” imbuhnya.

BACA JUGA:Dewan Terpilih dan Kades Diklaim Tergeser, dari 837 Honorer Terdata, hanya 640 Daftar PPPK Kepahiang

BACA JUGA:Bentuk Pansus, Ini Dilakukan DPRD Bengkulu Selatan Sikapi PT ABS

Kategori :