Polres Kaur Tangani 6 Kasus PPA hingga April 2024

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 13 Apr 2024 - 18:00

Sampaikan: Kasat Reskrim sampaikan imbauan agar kasus PPA mendapatkan perhatian lebih dari Pemkab Kaur. RUSMANAFRIZAL/RB--

polres kaur tangani 6 kasus ppa hingga april 2024                            koranrb.id - jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di kabupaten kaur masih cukup tinggi.
bagaimana tidak, baru bulan april tercatat sudah ada 6 kasus yang telah ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak (ppa) satreskrim polres kaur.
parahnya lagi, dari 6 kasus hampir seluruhnya menimpa anak dibawah umur.
kasus pun bervariasi ada yang melakukan kekerasan bahkan melakukan pers*t*b*han terhadap anak dibawah umur.
baca juga:h-2 lebaran, volume kendaraan naik 50 persen
baca juga:kapolres kaur larang warga mudik pakai sepeda motor 
bahkan ada kasus yang memang dilakukan oleh orang tua kandung serta kerabat korban.
kurangnya sosialisasi serta pemahaman masyarakat kaur menjadi salah satu alasan kenapa kasus ini masih cukup tinggi. 
masih banyak juga ditemukan warga kaur yang enggan melaporkan kejadian serupa ke pihak polres kaur karena menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tabu.
menanggapi hal ini, kapolres kaur akbp h. eko budiman s.ik, m.ik, m.si, melalui kasat reskrim akp joni manurung sh, mh, mengatakan
jika melihat apa yang telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di kabupaten kaur sudah harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah kabupaten (pemkab) kaur. 
baca juga:waspada parsel kedaluwarsa, warga diminta lebih jeli membeli
baca juga:hasil operasi pekat nala, polres kaur musnahkan 229 botol miras dan juga petasan
karena aph sifatnya hanya melakukan penanganan laporan sementara untuk pencegahan seharusnya pemkab kaur melalui opd akan lebih maksimal dibandingkan aph karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"kasus yang menimpa perempuan dan anak ini sudah harus menjadi perhatian lebih," kata kasat.
diperkirakan kasat, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat ini masih cukup banyak terjadi.
untuk itu, masyarakat yang melihat menjadi korban diharapkan segera melaporkan ke pihak kepolisian. 
karena jelas didalam aturan bahwa, apabila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk apapun itu adalah tindak pidana.
baca juga:cegah penyebaran nyamuk penyebab dbd, warga desa di kabupaten ini lakukan fogging
baca juga:jembatan sp3 nyaris putus, pupr kaur siap rp 90 juta
"kalau ditemukan kasus seperti ini, segera laporkan jangan dibiarkan saja, supaya bisa diproses hukum," tegas kasat.
sementara untuk tahun 2023 yang lalu, total kasus ppa di kabupaten kaur dari catatan yang masuk ke dinas pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp2kbp3a) bidang perlindungan perempuan dan anak (ppa) total ada sebanyak 26 kasus.
jumlah ini cukuplah banyak, mengingat di tahun 2022 hanya ada 15 laporan yang masuk ke dp2kbp3a.
meskipun demikian, kepala bidang perlindungan perempuan dan anak (ppa) bp2kbp3a elda marlina s.km memperkirakan masih cukup banyak kasus ppa yang tidak dilaporkan dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan oleh korban maupun pelaku.
"dari survei kita banyak yang enggan melakukan pelaporan, karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan," ucap elda.
ia menjelaskan 26 kasus tersebut 4 diantaranya adalah kasus penc*bul*n terhadap anak di bawah umur. 
penc*bul*n yang dilakukan tersebut dilakukan oleh kerabat dekat korban atau anak itu sendiri.
"rata-rata kasus adalah yang melibatkan keluarga dekat korban itu sendiri," terangnya.
saat ini 26 kasus yang tercatat, sudah mendapatkan penanganan dari bidang ppa kabupaten kaur. 
berupa pendampingan secara lintas sektoral dan juga penanganan melalui psikolog. 
jika sebelumnya pihak ppa bp2kbp3a kabupaten kaur terkendala karena belum adanya psikolog saat ini, mereka sudah melakukan mou dengan salah seorang psikolog di rsud cahya batin kabupaten kaur.
"kemarin kita cuma pendampingan, alhamdulillah sekarang kita sudah ada psikolog. jadi penganan kita lebih maksimal,"  imbuh elda.
sama halnya dengan penjelasan kasat kurangnya sosialisasi masih menjadi salah satu penyebab masih banyaknya warga yang enggan melakukan laporan ke pihak perlindungan anak. 
hal seperti ini, masih sangat tabuh di mata masyarakat. elda menyampaikan, pihaknya masih sangat kekurangan sumber daya manusia (sdm)
untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut.
"pemahaman masyarakat tentang kekerasan anak dan perempuan itu masih kurang.
seperti, kasus pencabulan terhadap anak misalnya kasus seperti itu seharusnya tidak ada lagi jalur damai," tegasnya.