Dapat Rp1,1 M, Mal Pelayanan Publik Kepahiang Lanjut

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 30 Mar 2024 - 00:26

MPP: Pembangunan MPP Kepahiang lanjut setelah mendapatkan dana Rp1,1 miliar. HERU/RB--

dapat rp1,1 m, mal pelayanan publik kepahiang lanjut                            koranrb.id - pembangunan mal pelayanan publik (mpp) kabupaten kepahiang dipastikan lanjut tahun ini.
ini setelah dinas penanaman modal pelayanan perizinan satu pintu (dpm ptsp) kabupaten kepahiang dipastikan mendapat alokasi dana rp1,1 miliar.
pada ta 2023, dana sebesar rp 1.350.000.000 telah digelontorkan apbd kabupaten kepahiang untuk pembangunan mpp yang saat ini sudah bisa dioperasikan. 
namun, dengan kondisi yang ada sekretaris diknas pmptsp kabupaten kepahiang, riza haryanti, se menyampaikan mpp baru bisa melayani 5 jenis layanan publik.
baca juga:musrenbang 2024, ini syarat kepahiang jadi lebih baik
baca juga:hari ini! bunga bangkai tinggi nyaris 5 meter mekar sempurna, cek lokasi 
yakni, perizinan, adminduk atau pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan publik dari kejari kepahiang, posbakum dari pengadilan negeri kepahiang dan pelayanan bpjs kesehatan.
dengan dana yang ada, lanjutan pembangunan mpp ditargetkan kelar september 2024 mendatang. 
"untuk saat ini, 5 layanan publik bisa dilakukan di mpp," kata riza. dengan kondisi yang ada, lanjutan pembangunan mpp kabupaten kepahiang terus dilakukan secara bertahap. 
termasuk dalam hal pengisian sarana dan prasarana pendukung.
karena hal ini pula, meski gedung mpp sudah dinyatakan selesai dan dioperasikan sejak awal awal tahun, tak kunjung diresmikan. 
baca juga:bayar gaji kades dan perangkat di kabupaten kepahiang setiap bulan tidak terealisasi
baca juga:khawatir odgj ngamuk terulang, dinsos kepahiang mulai langkah berikut 
berdirinya mpp itu sendiri, dalam rangka mewujudkan undang-undang nomor 25 tahun 2009. di mana masyarakat menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel tersebut. 
dengan itupula diterbitkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia (menpan-rb) nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima.
pada permenpan-rb nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik (mpp), disebutkan sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima.
baca juga:usai dilantik, unsur pimpinan dprd kepahiang dapat mobnas bekas 
baca juga:sudah final pppk tahun 2023 tak dapat thr; sekda sebut pasalnya
mpp merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan publik, baik barang maupun jasa pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.
idealnya,  mpp memberi setidaknya 24 layanan publik. mengacu pada  permen panrb nomor 23 tahun 2017, mpp merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah.
serta pelayanan badan usaha milik negara /badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. 
mpp diharapkan memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. selain itu, untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di indonesia.