Penjaringan Balon Kepala Daerah oleh Parpol Diminta Transparan, Pengamat Politik Beri Pendapat Menohok

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Jumat , 29 Mar 2024 - 13:32

Penjaringan balon kepala daerah oleh parpol diminta transparan, pengamat politik beri pendapat menohok --Abdi/RB

penjaringan balon kepala daerah oleh parpol diminta transparan, pengamat politik beri pendapat menohok                             koranrb.id – menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024, banyak partai politik (parpol) yang melakukan penjaringan bakal calon (balon) kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
termasuk penjaringan balon kepala daerah dan wakil daerah di provinsi bengkulu.
penjaringan balon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh parpol diminta transparan. 
penjaringan balok kepala daerah dan wakil kepala daerah jangan hanya bersifat formalitas.
baca juga:mau maju pilkada seluma jalur independen? ini jumlah dukungan yang harus dipenuhi
baca juga:pilkada bengkulu, bawaslu: tidak ada toleransi penggunaan fasilitas negara
pengamat politik beri pendapat menohok.  
penjaringan balon kepala daerah dan wakil kepala daerah jangan hanya sebagai formalitas belaka.
pengamat politik  heri supriyanto mengatakan penjaringan balon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh parpol dianggap sebagai langkah yang sah.
namun jika ingin mendapatkan pemimpin yang ideal, penjaringan tersebut harus dilakukan secara transparan. 
baca juga:bawaslu rejang lebong tingkatkan kinerja kelembagaan jelang pelaksanaan pilkada 2024
baca juga:syarat pendaftaran pilkada bengkulu tengah jalur perseorangan minimal 8.752 dukungan
“penjaringan hanya formalitas belaka, dibalik itu parpol sudah memiliki balon unggulan sendiri,” ucap heri.
heri mengatakan, parpol diharapkan untuk menyampaikan secara terbuka instrumen yang digunakan, kriteria, dan persyaratan yang jelas agar hasilnya dapat dinilai apakah sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan.
"instrumen untuk menyeleksi, mengecek, verifikasi, klarifikasi, klasifikasi, dan lainnya harus ada. jika tidak ada, itu berarti hanya main-main belaka," ujar heri.
heri juga menyatakan bahwa penjaringan yang dilakukan parpol dapat menjadi kontra produktif jika tidak disertai dengan instrumen yang jelas. 
baca juga: dana hibah pilkada kepahiang untuk kpu rp16,2 miliar
baca juga:pilkada seluma petahana punya lawan baru, adik anggota dpd ri terpilih destita, ini sosoknya 
tanpa instrumen tersebut, hasilnya dipastikan tidak adil dan tidak akan menciptakan calon yang ideal yang diharapkan oleh masyarakat.
"jika tidak ada instrumen, maka dipastikan tidak akan berhasil. karena bagaimana mungkin objektif menyeleksi calon jika hanya berdasarkan pada hubungan personal, keluarga, dan sebagainya," ungkap heri.
heri menerangkan, penjaringan yang ideal harus memperhatikan beberapa hal, seperti dedikasi terhadap partai, karier di dalam partai dari struktur terbawah, persyaratan administratif, kemampuan politik, popularitas, dan elektabilitas calon.
"jika parpol tidak memperhatikan hal-hal tersebut dan malah mengusung calon yang hanya berdasarkan pada hubungan personal, maka tidak mungkin calon tersebut akan mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat," terang heri.
baca juga:maju jalur independen pilkada bengkulu selatan, harus penuhi syarat ini
baca juga:usul bansos distop jelang pilkada serentak 2024, kpk punya tujuan ini 
penjaringan calon oleh parpol menjadi sorotan karena dinilai sebagai salah satu tahap penting dalam proses pemilihan kepala daerah yang dapat mempengaruhi kualitas dan integritas calon pemimpin yang akan memimpin daerah. 
oleh karena itu, transparansi dan kejelasan dalam proses penjaringan menjadi kunci untuk mendapatkan calon yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.
“penjaringan haruslah sesuai dengan tujuan dari penjaringan balon itu sendiri,” ucap heri.
kemudian dia mengimbau masyarakat bengkulu untuk lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin pada pemilihan kepala daerah mendatang. 
baca juga: geliat pilkada seluma mulai terasa, petahana patut waspada, pengamat soroti hal ini
baca juga: nasib ppk dan pps, perpanjang atau rekrut ulang, peruntukan pilkada bengkulu selatan 
hal ini merujuk pada praktik pada pemilihan legislatif sebelumnya, di mana beberapa kepala daerah melibatkan anggota keluarganya, seperti istri dan anak, bahkan memegang peran aktif dalam kampanye politik.
menurut pengamat tersebut, masyarakat perlu memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan komitmen mereka terhadap kepentingan publik, bukan berdasarkan hubungan keluarga atau dinasti politik yang dibangun.
"pilihlah pemimpin yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan mau berinteraksi dengan media, karena itu menunjukkan transparansi dan keterbukaan. tetapi pilihlah mereka yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat," ungkap heri.
heri menuturkan, pentingnya memilih pemimpin yang memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat dan media juga diakui sebagai langkah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam kepemimpinan. 
dengan demikian, diharapkan pemimpin yang terpilih benar-benar dapat mewakili aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta menghindari praktik nepotisme atau dinasti politik yang dapat merugikan kemajuan daerah.
“pentingnya masyarakat untuk mengerti itu, sehingga masyarakat dapat mengetahui kebutuhan pemimpin mereka sendiri,” kata heri. (**)