Naikkan PAD, Jual Mess Pemda, Dapat Uang Segeni

naikkan pad, jual mess pemda, dapat uang segeni tubei, koranrb.id - peningkatan pendapatan asli daerah (pad) kabupaten lebong yang terbilang cukup fantastis untuk tahun 2024, ternyata sangat mengandalkan penjualan mess pemerintah daerah (pemda) di kabupaten bandung, provinsi jawa barat. sesuai nilai yang ditargetkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong, penjualan mess pemda harus menyumbang pad sebesar rp18 miliar atau 22,7 persen dari pagu seluruhan pad yang menembus rp79 miliar.  baca juga:dugaan honorer gantung diri, polisi temukan buku bertuliskan baca juga:jpu kejari kaur tuntut 4 terdakwa perkara korupsi bok kaur 16 bulan, kerugian negara rp406 juta pulih penjualan mess pemda itu dimasukkan sebagai salah satu pos pad dari sektor pendapatan lain-lain daerah yang sah dengan total target keseluruhan mencapai rp36,6 miliar. ‘’kalau dikatakan akan menjadi andalan pad tidak juga, tetapi penjualan mess pemda itu jelas berpengaruh terhadap kenaikan target pad tahun 2024,’’ ujar ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si. untuk teknis penjualan mess pemda sudah dimasukkan ke dalam program kerja bidang aset, badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong yang harus terlaksana tahun anggaran 2024 ini juga. dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2024, pemkab lebong sudah menganggarkan kegiatan lelang mess pemda senilai rp100 juta lebih.  meliputi seluruh item kegiatan, mulai dari penerbitan 4 sertifikat lahan mess pemda yang hilang serta balik nama di badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten bandung hingga proses pelaksanaan lelangnya.  baca juga:pemulihan ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian, trens indeks usd menguat baca juga:pemda diminta cermat mengusulkan rincian formasi casn sementara kepala bidang (kabid) aset, bkd kabupaten lebong, gundala, se mengatakan, untuk nilai jual mess pemda berdasarkan hasil penilaian  yang dilakukan kantor jasa penilai publik (kjpp) tahun 2023 berkisar rp14,3 miliar.  ''namun tentunya harus dilakukan penilaian kembali di tahun 2024 ini karena bisa saja nilainya telah mengalami perubahan, bisa naik atau turun tergantung njop (nilai jual objek pajak, red) serta kondisi asetnya,'' kata gundala.  disentil apakah bisa mengejar lelangnya terlaksana tahun 2024 ini, gundala belum bisa memastikan mengingat sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga. dalam hal ini kantor penilai jasa publik (kjpp) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang serta penggunaan jasa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bandung untuk pelaksanaan lelangnya. sedangkan dengan anggaran yang disiapkan, dipastikannya tidak cukup untuk melaksanakan seluruh item kegiatan, mulai dari penerbitan sertifikat hingga proses lelangnya. baca juga:bpjs ketenagakerjaan targetkan 53,9 juta peserta aktif hingga desember 2024 ‘’namun untuk kekurangan anggarannya akan kami usulkan dalam perumusan rapbdp (rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, red) tahun 2024,’’ terang gundala.  tidak dipungkirinya rencana penjualan aset tanah dan bangunan mess pemda di kabupaten bandung masih terkendala masalah sertifikat yang aman sampai sejauh ini pemkab lebong masih menunggu penerbitan ulang 4 sertifikat lahan yang diklaim tercecer alias hilang. sesuai hasil koordinasi ke badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten bandung, untuk proses penerbitan sertifikat baru tetap harus dilakukan atas nama pemilik pertama sesuai identitas yang tercatat pada sertifikat yang hilang. artinya pemkab lebong harus mencari pemilik lahan sesuai identitas yang tercatat dalam sertifikat lama yang hilang sebagai syarat utama pengajuan penerbitan ulang sertifikat yang baru untuk kemudian dilakukan balik nama atas nama pemkab lebong. kendalanya tiga dari 4 pemilik lama lahan mess pemda  itu diketahui sudah meninggal dunia sehingga mau tidak mau prosesnya pemkab lebong harus menemui para ahli waris yang selanjutnya dibuatkan keterangan resmi bahwa tanah itu sudah dijual kepada pemkab lebong dan prosesnya harus di hadapan notaris. kalau sudah diterbitkan ulang sesuai identitas pemilik dalam sertifikat lama yang hilang, barulah dilakukan balik nama pada sertifikat baru atas nama pemkab lebong.  ‘’artinya untuk sampai pada tahapan lelang, masih sangat banyak proses dan persyaratan yang harus dilengkapi sehingga dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit,'' ungkap gundala.  baca juga:penyandang disabilitas di bengkulu minta dilibatkan pembuatan raperda baca juga:2 spbu di kota bengkulu mulai terapkan sistem cashless, ini penjelasannya diketahui, aset mess pemkab lebong yang persisnya berlokasi di desa cimekar, kecamatan cileunyi itu berupa 5 unit gedung yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektare.  seluruh aset, baik lahan maupun bangunan terpecah dalam 8 sertifikat kepemiliha dan 4 dari 8 sertifikat itu saat ini tidak dalam penguasaan pemkab lebog dengan dalih tercecer.  sedangkan dari 5 unit gedung itu terdapat 19 kamar yang 15 kamar diantaranya sudah dalam kondisi rusak berat sehingga butuh renovasi dengan biaya pemeliharaan yang tidak ringan. atas dasar itulah pemkab lebong memutuskan akan menjual aset mess pemda dengan tujuan tidak lagi membebankan apbd kabupaten lebong hanya untuk biaya pemeliharaan, sementara sumbangsihnya terhadap pad nihil.

Tag

• # uang pad
• # besaran pad
• # jual mess pemda lebong
• # target pad

Share

• 
• 
• 
• 
•