Cegah Inflasi Lebaran, Pemdes Diminta Segera Cairkan DD

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Selasa , 19 Mar 2024 - 22:57

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya--BELA/RB

cegah inflasi lebaran, pemdes diminta segera cairkan dd                            bengkulu, koranrb.id - kantor wilayah (kanwil) direktorat jendral pembendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, meminta seluruh pemerintah desa (pemdes) untuk segera mencairkan dana desa (dd). 
hal tersebut mengingat inflasi di provinsi bengkulu yang sudah cukup tinggi, yakni mencapai 3,68 persen.
hingga saat ini, diketahui dari pagu dana desa sebesar rp1,05 triliun, baru tersalur rp148 miliar, atau 13 persen.
menurut kepala kanwil djpb provinsi bengkulu, bayu andy prasetya, momen ramadan dan idul fitri seperti inilah, harusnya pemanfaatan dd bisa dimaksimalkan.
baca juga:fasilitasi 40 ikm daftar hak kekayaan intelektual
pasalnya, dapat menimbulkan efek perputaran fiskal di tingkat desa yang juga akan lebih meningkat, mengingat saat ini inflasi di provinsi bengkulu di atas target.
"ini kami dorong, mudah-mudahan segera direalisasikan," ungkapnya.
saat ini, dikatakan bayu desa di 3 pemda kabupaten, yang belum menyalurkan atau  mencairkan dana desanya untuk tahap 1 ini. 
meski tenggat waktu pencairan dan adesa tahap 1 cukup lama yakni 15 juni.
baca juga:ramadan, pendonor darah menurun 50 persen
ia meminta agar di maret ini seluruh pemdes sudah menarik dana. 
"sebelum lebaran ini kalau bisa maret, segeralah dieksekusi," ucap bayu.
ia menuturkan, pencairan dd di tahun ini lebih simpel dibanding tahun sebelumnya. 
yakni hanya dicairkan 2 tahap. sehingga tidak ada asalan, kesulitan dalam melakukan pencairan. 
baca juga:akuisisi olx, grup astra perluas dan perkuat bisnis mobil bekas
begitu pula dengan bantuan langsung tunai (blt) dd, yang juga lebih fleksibel yakni hanya 25 persen. 
"jadi syarat ini lebih mudah lah ya lebih tahu yang lalu. ini kita harapkan tahap satu pengennya semua desa sebelum lebaran ini di sudah mencairkan yang tahap i," ucapnya.
menurut bayu, fiskal ini sebenarnya cukup membantu merespon atau menekan agar inflasi tidak terus meningkat. 
diharapkan pemegang komitmen bisa bertanggung jawab  untuk segera lakukan pencairan dana desa tahap i.
baca juga:7 anak jalanan ditertibkan satpol pp, usai tes hiv, dipulangkan dinsos ke orangtua
selain itu, fiskal ini akan mempunyai fungsi lebih efektif jika pencairannya tidak di akhir-akhir.
bahkan justru di momen ramadan dan idul fitri untuk segera dilakukan pencairan.
"tahap i ini batas akhirnya sampai 15 juni, sebenarnya masih cukup lama.
hanya saja, kita ketahui di momen seperti hari raya ini kebutuhan bahan pokok meningkat," ucapnya.
baca juga:kinerja meningkat, bri finance raih laba bersih capai rp 101 miliar
sebelumnya, menteri desa pdtt, h. abdul halim iskandar memberikan apresiasi program beasiswa kepala desa dan perangkat desa untuk kuliah.
program ini bekerja sama universitas terbuka (ut).
program ini merupakan program pertama, yang dikerjasamakan di luar provinsi jawa.
"kita apresiasi beasiswa kepada perangkat desa untuk rpl desa dan kerjasama antara pemprov provinsi bengkulu dan universitas terbuka (ut)," ucap abdul.
baca juga:bsi beri santunan 3.333 anak yatim, total santunan rp 3 miliar 
ia berharap, melalui beasiswa tersebut kades, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pengelola bumdesa, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa, dengan pendidikan terakhir lulusan sma/sederajat, bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi hingga sarjana. 
menurutnya itu perlu dilakukan, faktanya ada 48 persen kades di provinsi bengkulu merupakan lulusan sma/sederajat. sementara untuk perangkat desa lulusan sma mencapai 75 persen. 
"melalui ut, pendidikan ini dirasa lebih fleksibel.
mahasiswa juga dapat berkuliah jarak jauh dengan sistem daring, sehingga tidak mengganggu aktivitas kerja," imbuhnya.
baca juga:pendapat ahli, terdakwa ooj bisa lepas dari jeratan tipikor
pada kesempatan yang sama, ia juga berpedan kepada para perangkat desa, agar dana desa (dd) yang dianggarkan setiap tahun diminta untuk tidak digunakan dalam pembangunan kantor desa.
"sekarang saya tanya balik, apakah pembangunan kantor desa berhubungan dengan peningkatan sdm maupun pertumbuhan ekonomi? nah, ini yang kita minta penggunaan dana desa harus kepada kegunaanya dalam pemerataan ekonomi desa dan pembangunan sdm desa," kecam abdul.
dd yang digunakan untuk pembangunan kantor desa, menurutnya tidak berkaitan dengan pemerataan ekonomi desa dan peningkatan sdm desa. untuk itu ia meminta agar kegunaan dana desa ditujukan kepada yang hal semestinya.
baca juga:2 sejoli pelajar madrasah digerebek warga sebentar lagi lulus sekolah, begini penjelasan kepsek
"penggunaan dana desa itu semestinya boleh digunakan apa saja kecuali yang dilarang," pungkas abdul.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan