Terungkap Nama Baru Diduga Pemodal, Terima Aliran Fee Proyek BTT Seluma

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 18 Mar 2024 - 23:08

SUMPAH: Saksi dalam perkara korupsi BTT BPBD Seluma saat disumpah oleh Majelis Hakim, PN Tipikor Bengkulu, kemarin 18 Maret 2024. FIKI/RB--

terungkap nama baru diduga pemodal, terima aliran fee proyek btt seluma                            koranrb.id – terungkap nama baru dalam perkara dugaan korupsi dana belanja tak terduga (btt) bpbd seluma tahun anggaran 2022.
nama baru itu terungkap dalam fakta persidangan yang digelar, senin, 18 maret 2024
di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu diketuai mejelis hakim, fauzi isra, sh, mh.
nama baru berinisal ka, diduga berperan sebagai pemodal pada cv. cahaya darma kontruksi.
baca juga:ini hasil puslabfor kebakaran smk 3 kota bengkulu 
baca juga:jaksa telusuri aset terdakwa kur bri, rumah kos hingga pertashop 
terungkapnya nama baru ini, dari keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu dalam persidangan.
ada tujuh saksi yang dihadirkan jpu, meliputi  yoyon, arianto, wazirman, nono siswanto, racka, widi dan tri satriawan. ketujuh saksi merupakan pekerja lapangan dan pengawas kontruksi. 
seperti yang disampaikan saksi ariyanto, bahwa ka, selain sebagai pemodal dalam proyek juga kerap kali berada di lokasi proyek saat pekerjaan berlangsung. 
“kalau ka jelas dapat (keuntungan, red) dari proyek yang dikerjakan dari dana btt itu,” ucap saksi ariyanto.
baca juga:kerugian negara rp1,6 miliar belum pulih, aset rumah hingga sapi milik terdakwa ini akan disita
baca juga:gara-gara dibayar rp1000, jukir diduga aniaya pembeli, ini kronologisnya 
bahkan, keterangan saksi juga dibenarkan oleh terdakwa cihonggi freono, selaku wakil direktur cv. cahaya dharma konstruksi. 
“saya dan ka itu memang bekerjasama. dia (ka, red) memang menanamkan modal sebesar rp170 juta
dan dia mendapatkan keuntungan proyek ini,” disampaikan terdakwa cihonggi freono kepada majelis hakim.
penasehat hukum (ph) terdakwa cihonggi freono, dede frastien, sh, mh menyebutkan nama baru
yang disebut dalam persidangan, merupakan salah satu kepala desa (kades) di kecamatan seluma selatan.
baca juga:pengedar sabu tertangkap, barang bukit 31 paket, kasat resnarkoba: dia pemain lama
baca juga:kerugian negara rp60 juta, dugaan korupsi pmd kaur ditangani inspektorat, ini penjelasannya  
“di dalam dia menitipkan modal tersebut, dia mendapatkan keuntungan.
apabila kita mengacu pada pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor, bahwa ka ini sudah memenuhi unsur,” terang dede. 
untuk itu, dede berharap jaksa baik itu jaksa kejari seluma maupun kejati bengkulu, untuk tidak tebang pilih dalalam kasus ini. 
“kita minta dibuka secara gamblang, siapa saja yang mendapatkan aliran dana dari dugaan korupsi btt ini. salah satunya yang menerima, yaitu kepala desa (ka, red) itu tadi,” pinta dede, 
sementara itu, jpu kejati bengkulu, rozano yudistira, sh, mh mengatakan,
nama baru yang terungkap di persidangan akan di dalami terlebih dahulu, sebatas mana keterlibatan ka dalam perkara ini.
“apakah kepala desa ini menerima fee juga atau tidak, kita belum pastikan kebenarannya. tapi disitu diakui memang ada suntikan modal,” ujar rozano. 
untuk itu, jpu akan melihat fakta-fakta persidangan berikutnya. hingga mengambil keputusan apakah ka ini terlibat langsung dalam perkara ini atau tidak. 
“untuk nama-nama baru yang terungkap ini akan kita lihat perkembangannya seperti apa,” tutupnya. 
adapun deretan 12 terdakwa dalam perkara ini meliputi kepala pelaksana (kalak) bpbd seluma mirin najib,
kabid rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd seluma, pauzan aroni, direktur cv. dn racing konstruksi, decky irawan, direktur cv. atha buana consultan, nopian hadinata. 
kemudian, wakil direktur cv. azelia roza lestari, sofian hadinata, wakil direktur cv. seluma jaya konstruksi,
alma jumiarto, direktur cv. permata group, sugito,  wakil direktur cv. dn racing konstruksi, nusaryo, wakil direktur cv. dn racing konstruksi, gustian efendi.
para terdakwa dijerat jpu dengan pasal berlapis, primair pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) undang – undang nomor 31 tahun 1999
tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomoro 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
berdasarkan hasil audit badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu, para terdakwa menimbulkan kn rp 1,5 miliar. 
kn tersebut timbul dari 8 kegiatan bpbd seluma dengan total pagu anggaran rp 3,8 miliar. 
sekedar mengulas, diduga ada 8 item proyek dan 1 pengawasan kasus ini merugikan negara mencapai
rp 1,8 miliar. proyek tersebut meliputi pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat dikerjakan cv. cahaya darma kontruksi merugikan negara sebesar rp 228 juta.
pembangunan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk pembangunan pelapis tebing jalan dikerjakan cv. jaya seluma kontruksi merugikan negara sebesar rp 83 juta.
pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) dikerjakan cv. dn racing kontruksi merugikan negara sebesar rp 935 juta.
pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (2) dikerjakan cv. fello putri paiker merugikan negara sebesar rp 84 juta.
pembangunan jembatan gantung padang merbau dikerjakan cv. azelia roza lestari merugikan negara sebesar rp 166 juta.
pembangunan jembatan gantung pagar banyu dikerjakan cv. permata grup merugikan negara rp 102 juta.
pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu - riak siabun dikerjakan cv. dn racing kontruksi merugikan negara sebesar rp 30 juta.
pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis) dikerjakan cv. defira merugikan negara rp 55 juta.
pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 1, pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 2 dan pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat dikerjakan cv. atha buana consultant merugikan negara rp 138 juta.
dari pagu anggaran dana btt di dpa skpd bkd kabupaten seluma sebesar rp 4,7 miliar, sebesar rp 3,8 miliar anggaran dikelola oleh bpbd seluma untuk mengerjakan 8 kegiatan.
sejak terkonfirmasi naik ke tahap penyidikan april 2023 lalu oleh ditreskrimsus polda bengkulu, penyidik telah memeriksa setidanya 44 saksi dalam kasus ini, termasuk bupati seluma.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan