THR Pekerja Dilarang Dicicil, Cair Minimal H-7 Lebaran, Disnaker Provinsi Bengkulu Lakukan Langkah Ini

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 18 Mar 2024 - 21:43

THR Pekerja dilarang dicicil, cair minimal H-7 Lebaran, Disnaker Provinsi Bengkulu lakukan langkah ini --bella/rb

thr pekerja dilarang dicicil, cair minimal h-7 lebaran, disnaker provinsi bengkulu lakukan langkah ini                             koranrb.id - tunjangan hari raya (thr) bagi pekerja/buruh wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
selain itu, harus dibayarkan sekaligus atau tidak boleh dicicil.
disnaker provinsi bengkulu lakukan langkah ini 
hal tersebut sesuai surat edaran (se) menteri ketenagakerjaan ri nomor m/2/hk.04/iii/2024, yang diterbitkan 15 maret 2024.
baca juga:pemkab lebong pastikan thr asn dibayar sebelum lebaran
baca juga:dewan provinsi bengkulu sebut honorer bisa diberikan thr seperlima gaji, bpkd beri penjelasan ini 
menindaklanjuti hal tersebut, dikatakan kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu, dr. h. syarifuddin, m.si., gubernur bengkulu langsung mengarahkan untuk membentuk posko-posko pemantauan.
"jadi nanti, sifatnya berbentuk konsultasi," ucap syarif, senin 18 maret 2024.
pos pemantauan ini, dikatakan syarif nantinya akan dibentuk di kantor disnakertrans. tidak hanya di provinsi, tetapi juga kabupaten/kota lainnya di provinsi bengkulu. 
baca juga:gaji dan thr asn di pemkab bengkulu tengah disalurkan serentak awal april
baca juga:thr mulai cair h-10 lebaran. bagaimana nasib thl dan honorer pemprov bengkulu?
sehingga bagi para karyawan, tenaga kerja, atau buruh yang ingin berkonsultasi, disinilah untuk datang ke posko yang disediakan.
namun, secara detail posko tersebut akan dibentuk di mana saja, dikatakannya ia masih menunggu arahan gubernur.  
"apabila sampai dengan h-7 para karyawan, tenaga kerja, atau buruh belum menerima (thr ini), bisa berkonsultasi dengan datang langsung di pos tersebut," katanya.
apabila setelah h-7 tersebut belum juga dibayarkan, maka pihak disnakertrans akan melakukan pendampingan dan melakukan mediasi ke pihak terkait.
baca juga:minggu depan pns 'banjir' duit, thr dan tpp cair! bagaimana honorer?
baca juga:thr asn pemprov bengkulu cair pekan depan, tpp dan tambahan tunjangan 1 bulan juga dibayar 
 dengan adanya surat edaran menaker ini, syarif menegaskan seluruh perusahaan yang ada di provinsi bengkulu mewajibkan untuk membayar thr ini. dengan ketentuan, bagi pekerja yang sudah 1 tahun mengabdi di perusahaan, maka wajib dibayar 1 bulan gaji. 
"ia juga aturan barunya, tidak boleh diangsur.  artinya harus dibayarkan sekaligus dan sekali lagi h-7," tegasnya. 
sesuai dengan arahan gubernur bengkulu, syarif menegaskan seluruh perusahaan wajib membayar thr. apabila tidak dilakukan maka akan menyalahi aturan undang-undang. 
"kami harap pengusaha dapat merealisasikan thr ini. karena ini bukan tahun pertama, ini merupakan kegiatan rutinitas setiap tahunnya," imbau syarif.
baca juga:april, pns dan pppk di bengkulu utara dapat dua bulan gaji, pemkab bengkulu utara tunggu pmk thr 
baca juga:bupati dan wakil bupati bengkulu selatan di idul fitri 1445 h siapkan thr rp5 juta
ia berharap, dengan adanya thr ini nantinya bisa mengharmonisasi hubungan antara tenaga kerja dan industri. 
"tentu ini ujungnya dapat menjadi peningkatan kinerja dan produktivitas para pekerja juga pula," demikian syarif.
sementara itu, untuk thr asn bisa dicairkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya. artinya, sekitar tanggal 22 maret 2024 atau minggu depan sudah bisa dicairkan.
hal itu sejalan dengan peraturan pemerintah (pp) nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian thr dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 yang telah terbit rabu, 13 maret 2024 lalu.
baca juga:pemerintah pastikan pembayaran thr dan gaji ke-13 pns, tinggal tunggu ini 
baca juga:akhirnya, 50 persen thr dan gaji 13 guru cair, telan anggaran rp4,6 miliar 
namun, hingga saat ini mengenai kejelasan kapan tanggal pasti bisa dicairkan, gubernur bengkulu, prof. dr. drh. h. rohidin mersyah, mma., menuturkan pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak juknis) dari pusat.
"thr sudah kita siapkan, tapi saat ini masih menunggu juklak-juknisnya untuk pencairan," terang rohidin.
secara nominal dana yang tersedia untuk thr di lingkup pemprov bengkulu ini, yakni sebanyak rp55 miliar. 
diberikan 1 bulan gaji, yang juga direncanakan dapat dicairkan bersamaan dengan pembayaran gaji april 2024, yang juga disediakan nominal yang sama yakni rp55 miliar. 
"jadi secara keseluruhan ada rp110 miliar. itu semua sudah ready," terang kepala badan pengelolaan keuangan  daerah (bpkd), haryadi, saat dikonfirmasi rb jumat, 15 maret 2024.
selain itu, dikatakannya juga akan ada thr dari tpp nya bersamaan dengan tpp bulan bulan februari yang dibayar maret, juga akan dibayarkan penuh.
per bulan tpp itu yakni rp19 miliar ditambah dengan thr yakni rp19 miliar. artinya yang akan dibayarkan rp38 miliar.
"sementara untuk tunjangan profesi guru (tpg)  mekanismenya berbeda karena ada transfer sendiri. ketika ditransfer masuk ke kas daerah provinsi bengkulu, tpg nya juga harus dicairkan," ucapnya.
ditambahkan haryadi, untuk kenaikan gaji 8 persen yang dirapel, juga akan dibayarkan bersamaan dibulan maret ini. 
anggaran yang tersedia ini sudah disiapkan penuh sesuai aturan. hal tersebut juga merupakan bentuk perhatian gubernur bengkulu, prof. dr. drh. h. rohidin mersyah, mma., kepada asn pemprov bengkulu sebab untuk thr dan tpp asn tidak ada boleh di tunda.
"sementara untuk tenaga honorer nantinya juga akan mendapatkan haknya hanya sebatas gaji. tapi kalau regulasinya mereka juga mendapat seperti asn dan anggarannya ada, musti juga diberikan," tutupnya. 
kementerian ketenagakerjaan berjanji awal pekan depan akan mengeluarkan surat kepada gubernur terkait kewajiban thr. kemenaker tidak ingin kejadian seperti tahun lalu, yakni ada 1540 aduan terkait thr. 
menteri ketenagakerjaan ida fauziah menyatakan bahwa thr merupakan kewajiban pengusaha. pembayarannya paling akhir satu minggu sebelum lebaran. “meskipun sudah lazim, surat edaran tetap akan kita berikan kepada gubernur. ini masih dalam proses administrasi,” ucapnya di komplek istana negara. 
ida menegaskan tidak ada pengusaha yang tidak mau menunaikan kewajibannya. dia apresiasi karena pengusaha sudah sadar dengan kewajiban memberikan thr kepada karyawannya. “seperti tahun lalu, kami akan membuka posko thr untuk konsultasi pengaduan. baik dari pengusaha maupun pekerja. 
dari posko thr tahun lalu, ida menyebut ada 1540 pengaduan terkait thr. namun 514 data tidak langkah sehingga tidak diproses. dia menyebut ada 1026 yang udah diselesaikan terkait sengketa thr. selain itu ada 1782 konsultasi  yang diterima kemenaker.
“tidak boleh dicicil,” tutur menteri dari pkb itu. jika ada yang mencicil thr, ida meminta agar ada yang mengadukan lewat posko thr. menurutnya posko akan didirikan hingga tingkat daerah. sehingga ketika ada permasalahan di daerah maka dinas tenaga kerja akan menyelesaikan. 
thr-gaji ke-13 cair penuh, sesuai skema kenaikan 
pemerintah memastikan pembayaran tunjangan hari raya (thr) dan gaji ke-13. pencairannya full atau penuh beserta tunjangan-tunjangan di dalamnya. sebelumnya, selama empat tahun sejak 2020, pembayaran thr dan gaji ke-13 tidak dilakukan secara penuh. sebab, mempertimbangkan dinamika ekonomi, terutama dampak pandemi covid-19. 
menteri keuangan sri mulyani indrawati menjelaskan, terkait waktu pembayaran, thr paling cepat dibayarkan 10 hari kerja sebelum hari raya idul fitri. ’’jika belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah hari raya idul fitri. sementara untuk gaji ke-13 dibayarkan bulan juni 2024. jika belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah bulan juni 2024,’’ ujarnya dalam konferensi pers di kantor kemenkeu, jakarta. 
ani, sapaan akrab sri mulyani, memastikan pencairan thr dan gaji ke-13 juga mengikuti skema kenaikan gaji yang ditetapkan per 1 januari 2024. yakni, untuk pns kenaikan gaji 8 persen, sementara untuk pensiunan sebesar 12 persen.
hal itu tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan kesembilan belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. ’’ini karena gaji naik 8 persen, maka thr juga naik 8 persen. untuk pensiun, naiknya 12 persen,’’ jelas menkeu.
kementerian/lembaga (k/l) dapat mulai mengajukan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) mulai h-10. ani menyebut thr 2024 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. 
terdiri atas asn pusat, pejabat negara, prajurit tni, dan anggota polri sekitar 1,9 juta orang; asn daerah (asnd) sekitar 3,3 juta orang, termasuk guru asnd yang menerima tunjangan profesi guru sekitar 1,1 juta orang; guru asnd yang menerima tamsil (tambahan penghasilan) sekitar 503,4 ribu orang; serta pensiunan dan penerima pensiun sekitar 3,5 juta orang.
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi abdullah azwar anas turut memerinci siapa saja penerima thr dan gaji ke-13. pertama, pns dan calon pns. kedua, pppk. ’’jadi, honorer yang sudah diangkat pppk berhak menerima,’’ ucapnya. 
kemudian, prajurit tni; anggota polri; pejabat negara; wakil menteri; staf khusus lingkungan k/l; dewan pengawas kpk; pimpinan dan anggota dprd; hakim ad hoc; serta pimpinan, anggota, dan pegawai non aparatur sipil negara lns.
anas memerinci, komponen thr yang diberikan kepada asn dari instansi pemerintah pusat sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), dan tunjangan kinerja per bulan. sedangkan komponen thr pensiun yang diberikan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. 
untuk instansi pemerintah daerah, komponen yang diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum). dan, paling banyak tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam sebulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. 
’’sementara itu, guru dan dosen yang tidak mendapat tunjangan kinerja/tambahan penghasilan diberi tunjangan profesi guru/tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan,’’ jelas mantan bupati banyuwangi itu.
menteri dalam negeri muhammad tito karnavian menambahkan, pemberian thr dan gaji ke-13 adalah bagian dari apresiasi pemerintah atas kerja keras dari para aparatur negara. terutama dalam mendukung program pembangunan nasional. ’’sekaligus untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara,’’ jelas tito. 
ani melanjutkan, pencairan thr dan gaji ke-13 diharapkan bisa menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. ramadan dan idul fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. ’’kita harap akan meningkatkan daya beli. saya juga berharap para asn menggunakan dan membelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, untuk mendorong ekonomi lokal, supaya ini benar-benar bermanfaat,’’ jelasnya.
dari sisi anggaran, thr dan gaji ke-13 secara umum teralokasi dalam apbn dan apbd tahun anggaran 2024 melalui anggaran pada k/l, bagian anggaran bendahara negara (ba bun), serta transfer ke daerah (tkd). 
perkiraan kebutuhan anggaran thr sekitar rp 18 triliun untuk asn pusat, pejabat negara, prajurit tni, dan anggota polri. kemudian, kebutuhan asn daerah sekitar rp 21,1 triliun dan bisa ditambahkan dari apbd ta 2024, sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah dan sesuai ketentuan yang berlaku. sementara itu, pada ba bun sekitar rp 11,7 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.
pada 2019 sebelum covid-19 melanda, thr dan gaji ke-13 diberikan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum, dan 100 persen tunjangan kinerja (tukin). ’’dengan demikian, asn mendapatkan 14 kali gaji dalam setahun. yaitu 12 (gaji reguler bulanan) plus thr, plus gaji ke-13,’’ imbuh ani. 
pada 2020, thr hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu di bawah eselon ii serta pensiunan. tidak diberikan thr kepada pejabat negara, eselon i, eselon ii, dan sebagainya. komponen thr dan gaji ke-13 saat itu terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/umum tanpa tunjangan kinerja.
pada 2021, thr dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan tanpa tunjangan kinerja. komponennya terdiri atas gaji pokok dan tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/fungsional/umum. kondisi itu berlanjut pada 2022. yakni, komponen thr dan gaji ke-13 sama dengan 2021 ditambah tunjangan kinerja 50 persen. 
kemudian pada 2023, kondisi ekonomi membaik. thr dan gaji ke-13 sebesar gaji/pensiunan pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan/umum, serta tunjangan kinerja/tunjangan profesi guru/tunjangan profesi dosen/tunjangan profesor sebesar 50 persen. (**)