Baleg Tetapkan Kewenangan Aglomerasi DKJ ke Presiden

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Jumat , 15 Mar 2024 - 23:16

Baleg Tetapkan Kewenangan Aglomerasi DKJ ke Presiden--istimewa

baleg tetapkan kewenangan aglomerasi dkj  ke presiden                            jakarta, koranrb.id – badan legislasi (banleg) dpr ri dan pemerintah menyepakati kewenangan aglomerasi daerah khusus jakarta (dkj) berada di tangan presiden.
termasuk penunjukkan komposisi dewan aglomerasi.
 awalnya dalam draf ruu dkj dijelaskan bahwa dewan aglomerasi akan dipimpin langsung wakil presiden. 
pasal itu mendapat penolakan dari sejumlah anggota dewan. salah satunya dari anggota dpr ri fraksi partai nasdem, taufik basari.
baca juga:unit pesawat minim di bandara fatmawati soekarno bengkulu, jalur penerbangan terkendala
 tobas, sapaan akrab, taufik basari mengatakan, tidak tepat jika kewenangan aglomerasi jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi, dan cianjur (jabodetabekjur) diberikan langsung kepada wapres.
  menurutnya, dalam hukum administrasi negara, kewenangan kepada wapres yang tercantum dalam undang-undang adalah kewenangan atributif. 
“artinya (kewenangan kepada wapres) tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan konsep presidensial menurut konstitusi,’’ ungkap tobas dalam rapat pembahasan ruu dkj kemarin sebagaimana dilansir jawa pos.
 agar presiden tetap memegang tanggung jawab penuh terhadap kawasan aglomerasi itu, maka kepala negara bisa memberikan mandat atau delegasi.
baca juga:kasus etik anwar usman akan kembali digelar sidang oleh mkmk
kewenangan atributif harus dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan sistem presidensial. 
 baleg dan pemerintah pun akhirnya menyepakati norma terkait ketua dan anggota dewan kawasan aglomerasi jabodetabekjur ditunjuk oleh presiden. 
adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukkan ketua dan anggota dewan kawasan aglomerasi diatur dengan peraturan presiden (perpres).
  mardani ali sera, anggota baleg dpr ri fraksi pks setuju dengan norma tersebut.
baca juga:100 paket bansos kapolda bengkulu, warga kepahiang ramai ucapkan terima kasih 
menurutnya, tidak masalah jika presiden kemudian menunjuk wakil presiden untuk memimpin dewan aglomerasi. 
  terpisah, mendagri tito karnavian memastikan bahwa presiden yang nantinya akan memilih dan menunjuk dewan aglomerasi.
’’seperti apa nanti komposisinya semua diserahkan kepada presiden,’’ ujarnya.
dia juga berharap pembahasan ruu dkj di dpr segera rampung.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 16 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan