Apa PDSS? Ini Penjelasan Lengkapnya dan Pandangan Pengamat Hukum Apabila Nilai PDSS Direkayasa

Reporter: Bela Wilianti dan Fiki Susandi |

Editor: Riky Dwi Putra |

Kamis , 29 Feb 2024 - 21:59

Apa PDSS? ini penjelasan lengkapnya dan pandangan pakar hukum apabila nilai PDSS direkayasa --

apa pdss? ini penjelasan lengkapnya dan pandangan pengamat hukum apabila nilai pdss direkayasa                             koranrb.id - mencuatnya dugaan rekayasa nilai siswa-siswi di sman 5 kota bengkulu saat mengupload di pangkalan data sekolah dan siswa (pdss) kemendikbud mendapat pertanyaan dari banyak pihak.
apa pdss tersebut? 
bagaimana pandangan pengamat hukum apabila nilai pdss direkayasa. 
pdss diketahui merupakan sistem informasi berisikan data dan nilai rapor siswa.
baca juga:heboh nilai pdss sman 5 kota bengkulu diduga direkayasa, orang tua lapor ke polda bengkulu 
baca juga:kenali 25 manfaat buah kersen bagi kesehatan tubuh, apa saja?
data ini diperlukan untuk proses pendaftaran siswa-siswi dan menentukan bisa tidaknya siswa-siswi mengikuti seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (snpmb) khusus jalur seleksi nasional berbasis prestasi (snbp).
kepala bidang (kabid) pembinaan sma, dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi bengkulu, three marnope, m.pd juga menjelaskan bahwa pdss berfungsi sebagai basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible untuk mendaftar snbp 2024.
"pdss ini digunakan siswa dalam melakukan pendaftaran ke universitas melalui jalur prestasi," tambah three. 
setiap sekolah, dikatakan three memiliki kuota yang berbeda untuk melakukan pendaftaran ini. sesuai dengan akreditasi sekolah.
baca juga:ini dia! 25 tips tangkal emosi saat puasa ramadan 2024, boleh kamu coba!
baca juga:jelang sidang kasus korupsi belanja operasional di setwan seluma, kejari siapkan 10 jpu
 bahkan, untuk sekolah yang besar bisa melakukan pendaftaran hingga seratus anak.
sementara, bagi anak-anak berprestasi dijadikan ajang untuk memilih universitas favorit. 
"ini diambil berdasarkan persentase akreditasi sekolah. tidak mencukupi boleh, yang tidak boleh melebihi," ujarnya.
sementara itu, dikatakan three ia tidak bisa menjelasakan detail seleksi melalui pdss tersebut, karena biasanya langsung dilakukan oleh pihak sekolah. 
baca juga:catat, inilah 25 manfaat pepaya bagi kesehatan tubuh, salah satunya meningkatkan kesehatan tulang
baca juga:catat, inilah 25 manfaat pepaya bagi kesehatan tubuh, salah satunya meningkatkan kesehatan tulang
"mereka (pihak sekolah) tidak lapor ke dikbud juga tidak masalah. kami juga tidak tahu ada permasalahannya atau tidak kecuali laporan sekolah," katanya.
pengisian pdss ini, dikatakan three sudah ditutup sejak 12 februari lalu.  
sementara itu, penginputan tersebut hanya bisa dilakukan oleh sekolah.
mulai dari identitasnya termasuk juga nilai-nilai nya. 
setelahnya barulah anak-anak tersebut memiliki akunnya masing-masing untuk memilih jurusan di fakultas dan universitas yang dituju.
baca juga:final! hasil lengkap perolehan calon dpd ri di kabupaten bengkulu tengah
baca juga:hasil lengkap perolehan suara dpd ri di kabupaten kepahiang, pleno tingkat kabupaten pemilu 2024
"semuanya dikembalikan ke sekolah. kalau sekolah yang bagus memang dipetakan dulu berdasarkan nilai dna prestasinya," tutup three.
bagaimana pandangan pengamat hukum apabila nilai pdss direkayasa?
zico junius fernando, sh, mh, cil.c.med, dalam konteks hukum di indonesia, peristiwa yang diduga sebagai manipulasi nilai yang berujung pada kerugian bagi siswa, menarik perhatian dari berbagai sudut hukum. 
dari perspektif hukum perdata, tindakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan pasal 1365 kuh perdata.
baca juga:24 tips menjaga kesehatan di bulan suci ramadan, salah satunya berolahraga ringan
baca juga:rencana kaum tsamud membunuh unta betina nabi saleh as
“mengingat adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain, dalam hal ini adalah siswa yang merasa dirugikan,” kata zico. 
di sisi lain, dalam konteks pidana, apabila terbukti terdapat niat untuk memanipulasi nilai demi keuntungan tertentu atau merugikan orang lain. 
“hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen menurut pasal 263 kuhp atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian sesuai dengan pasal 421 kuhp,” terangnya. 
lebih lanjut, tindakan ini juga berpotensi melanggar undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang sangat menekankan pada pentingnya kejujuran akademik dan integritas pendidikan. manipulasi nilai yang dilakukan tanpa alasan yang valid dan tanpa proses yang transparan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap etika pendidikan dan bisa juga dianggap sebagai tindakan korupsi.
“khususnya jika dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok,” tambahnya.
pada korban dari tindakan ini berhak untuk mengajukan laporan kepada otoritas yang berwenang, termasuk kepolisian atau komisi pemberantasan korupsi tergantung pada jenis pelanggarannya. 
mengadukan kasus ini ke polda, sebagaimana dilakukan oleh wali murid, merupakan langkah awal yang sesuai untuk penyelidikan lebih lanjut.
selama proses hukum berlangsung, dibutuhkan bukti konkret terkait manipulasi nilai dan kerugian yang diakibatkannya, termasuk bukti perubahan nilai dan kesaksian dari saksi terkait.
pengakuan kesalahan sistem oleh kepala sekolah harus diinvestigasi lebih dalam untuk menentukan apakah terdapat kegagalan teknis atau kesengajaan manipulasi oleh manusia.
“keseriusan dalam mengusut kasus ini tidak hanya vital untuk memastikan keadilan bagi siswa yang dirugikan, tetapi juga esensial untuk mengembalikan integritas dalam sistem pendidikan,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 1 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan