668 TPS di 4 Provinsi Indonesia Digelar Pemungutan Suara Susulan, Ini Lokasi dan Penyebabnya

Reporter: M. Rizki Amanda Lubis |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 15 Feb 2024 - 16:00

TPS: Sekitar 668 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 4 provinsi di Indonesia menggelar pemungutan suara susulan. Foto: Akun X KPU RI @KPU_ID/RB--

668 tps di 4 provinsi indonesia digelar pemungutan suara susulan, ini lokasi dan penyebabnya                            bengkulu, koranrb.id - sekitar 668 tempat pemungutan suara (tps) yang berada di 4 provinsi di indonesia menggelar pemungutan suara susulan.
hal ini diketahui setelah digelarnya pemilihan umum (pemilu) serentak pada rabu 14 februari 2024.
dari data yang diterima komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia, tercatat 668 tps yang akan menggelar pemungutan suara susulan.
sebanyak 668 tps yang bakal pemungutan suara susulan itu tersebar di 5 kabupaten/kota.
baca juga:penghitungan suara pilpres di kaur selesai, prabowo gibran menang telak, berikut rincian perolehan suaranya
baca juga:prabowo-gibran unggul di kota bengkulu, timnas amin tunggu hasil resmi
668 tps belum bisa melakukan pemungutan suara serentak pada 14 februari 2024.
kpu menyebut ada beberapa kendala, seperti bencana alam dan masalah keamanan.
dalam konferensi pers yang digelar kpu ri. ketua kpu ri hasyim asy’ari menjelaskan, peraturan kpu nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan suara dan penghitungan suara di tps.
pasal 110 ayat 1 yang merujuk pada undang-undang pemilu nomor tahun 2017.
baca juga:breaking news: ngamuk di tps, pria di kepahiang diamankan! ternyata ini penyebabnya
baca juga:sementara, golkar memimpin, disusul pdi perjuangan dan pan, ini caleg suara terbanyaknya!
ditemukan bahwa dalam hal, pada sebagian dapil terjadi a. kerusuhan b. gangguan keamanan c. bencana alam atau d. gangguan lainnya
yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan ataupun penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. 
maka dilakukan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan.
dikutip dari akun x kpu ri @kpu_id, pertama kabupaten demak jawa tengah terdapat 108 tps karena banjir.
baca juga:sejarah pemilu di indonesia dari tahun 1955 hingga 2019, kamu sudah tahu?
baca juga:prabowo – gibran kuasai 15 kecamatan di rejang lebong
kemudian kota batam provinsi kepulauan riau terdapat 8 tps karena kekurangan surat suara.
selanjutnya kabupa paniai 92 tps.dan kabupaten puncak jaya papua tengah 456 tps.
serta kabupaten jayawijaya papua pegunungan 4 tps karena gangguan keamanan.
“terdapat 668 tps di 5 kabupaten/kota pada 4 provinsi yang berpotensi dilakukan pemungutan suara susulan," sampai hasyim asy'ari saat konferensi pers rabu malam, 14 februari 2024.
"hal ini sesuai dengan laporan yang kami terima dan monitoring sepanjang waktu beberapa hari terakhir,” kata ketua kpu ri hasyim asy’ari.
dari 668 tps yang melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara susulan, di kabupaten demak provinsi jawa tengah terdapat 108 tps.
pemungutan suara dan penghitungan suara susulan di kabupaten demak lantaran sebanyak 10 desa dilanda banjir. 
"karena ada banjir dan masih menggenangi 10 desa," katanya.
yang kedua ada kota batam provinsi kepulauan riau ada 8 tps dikarenakan kekurangan surat suara.
kemudian kabupaten paniai provinsi papua tengah ada 92 tps.
“lanjut, kabupaten puncak jaya, papua tengah, ada 456 tps yang pemungutan suaranya susulan. kelima, kabupaten jayawijaya, provinsi papua pegunungan, 4 tps melalukan pemungutan suara susulan, karena gangguan keamanan,” ujar hasyim. 
hasyim menambahkan, kelima kabupaten/kota itu berada di empat provinsi.
empat provinsi itu adalah jawa tengah, kepulauan riau, papua tengah, dan papua pegunungan.
sekadar mengetahui, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan dijelaskan dalam peraturan kpu nomor 25 tahun 2022.
mulai dari pasal 109 hingga pasal 112, sebagai berikut:
pasal 109
(1) dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di tps tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di tps.
(2) pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di tps sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan pemungutan penghitungan suara di tps yang terhenti. suara atau
pasal 110
(1) dalam hal di sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.
(2) pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.
pasal 111
(1) pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dan pasal 110 dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.
2) penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau (penghitungan suara dilakukan oleh:
a. kpu kabupaten/kota atas usul ppk, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
b. kpu kabupaten/kota atas usul ppk, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; atau
c. kpu provinsi atas usul kpu kabupaten/kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
(3) penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kpu kabupaten/kota.
(4) penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan keputusan kpu provinsi.
pasal 112
pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dan pasal 110 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara.