Sutradara Dirty Vote Juga Bikin Sexy Killers di Jelang Pilpres

Reporter: Patris Muwardi |

Editor: Patris Muwardi |

Senin , 12 Feb 2024 - 12:21

Sutradara Darty Vote Dhandhy Sulaksono dalam sesi tanya jawab. Foto: Sukabumiupdate.--

sutradara dirty vote juga bikin sexy killers di jelang pilpres                            bengkulu,koranrb.id - jagad maya masih dihebohkan penayangan film dirty vote di akun resmi youtube yang disutradarai dandhy laksono. film dokumenter terkait dugaan kecurangan pemilu ini, tayang di masa tenang pemilu 2024. 
dan ternyata kretivitas dandhy laksono dalam menyampaikan kritikan tajam terkait permasalahan negeri ini melalui film dokumenter, bukan kali ini saja. 
momentumnya rada mirip, dandhy laksono membuat  film berjudul sexy killers, di masa tenang pilpres 17 april 2019. sexy killers dihasilkan rumah produksi yang didirikan dandy, bernama watchdoc. 
pemeran: tiga pakar hukum di film dirty vote. sumber foto: disway/rb--
baca juga:h-2 pencoblosan gak dapat undangan memilih? jangan takut, lakukan hal ini
baca juga:logistik pemilu disalurkan, 896 tps mulai dibangun di bengkulu utara
konten dirty vote dan sexy killers memang berbeda, namun arahnya sama, mengkritisi berbagai kebijakan rezim berkuasa.
bila dirty vote mengungkap fakta di balik dugaan kecurangan pemilu 2024, sexy killers mengungkap fakta di balik industri tambang batu bara yang memakan korban jiwa.
kegiatan penambangan batu bara merusak saluran napas warga sekitar, termasuk lingkungan yang tercemar. 
pertanyaan yang muncul saat ini bukan hanya sejauh mana akurasi fakta dan data yang disampaikan melalui film dirty vote, tetapi juga sosok sutrada film dokumenter tersebut, dandhy laksono.
dari penelusuran yang dilakukan berdasarkan sejumlah informasi yang dipubliskan, sutradara dirty vote dan sexy killers bernama lengkapan dandhy dwi laksono, berlatarbelakang jurnalis.
baca juga:ratusan apk caleg bandel di bengkulu utara diturunkan paksa, begini kata bawaslu
baca juga:112 personel tim gabungan kota bengkulu sapu bersih apk, target 3 hari ini dilakukan 
pengalaman dandhy di dunia media massa tak diragukan lagi. tidak kurang 2 tahun sejak 1998 hingga 2000, dhandy menjadi reporter di tabloid dan majalah warta ekonomi. 
selanjutnya, masih berprofesi jurnalis, ia menjabat editor pas fm radio, aha digital lifestyle magazine. 
bahkan ia pernah terjun langsung ke media televisi sctv, rcti dan beberapa televisi swasta lainnya hingga tahun 2009.
pria kelahiran lumajang, jawa timur, 29 juni 1976 mengaku sejak muda dirinya ingin membuat karya bermutu sekaligus kritis. 
kekritisannya sebagai jurnalis membuat dandhy kerap mendapat serangan dari berbagai pihak yang dikritisi melalui karya jurnalistiknya. 
bahkan selain diancam, dandhy laksono yang juga terkenal sebagai aktivis ini pernah ditangkap polda metro jaya pada tahun 2019 karena dugaan ujaran kebencian.
dia dijerat undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite). saat itu, dandhy mencuit terkait peristiwa di papua dan wamena pada september 2019.
baca juga:maret, pip siswa madrasah ditargetkan cair, ini kriteria penerimanya
baca juga:7 segmen di pantai panjang ini pedagang dilarang berjualan, ini rinciannya!
ternyata selain sexy killers dan derty vote, dhandhy laksono juga pernah membuat film dokumenter yang tak kalah kontroversialnya. mengangkat isu-isu lokal namun sensitif dan berdaya jangkau nasional.
untuk membikin film dokumenter terkait isu lokal, dhandy laksono sampai harus melakukan perjalanan ke daerah-daerah pedalaman.
ekspedisi biru, itu sebutan perjalanan ke daerah pedalaman indonesia yang dilakukan dhandhy laksono, menelisik isu-isu energi, ekonomi mikro, kearifan lokal, dan sosial-budaya. 
dari perjalanan itulah ia menghasilkan beberapa film dokumenter pendek yang jarang dilaporkan media secara mendalam.
dari sini pula, dandhy laksono yang sebelumnya hanya dikenal sebagai jurnalis radio dan televisi, terkenal sebagai pembuat film documenter lokal.
kembali ke soal film dirty vote, mengungkap fakta di balik kecurangan pemilu 2024 yang menghadirkan 3 dosen sekaligus pakar hukum sebagai pemeran utama. 
mereka bivitri susanti, feri amsari, dan zainal arifin mochtar, yang menyampaikan sejumlah data dan bukti kecurangan di pilpres 2024.
dirty vote itu memaparkan indikasi relasi kebijakan dan instrumen kekuasaan dalam upaya pemenangan terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. 
film berdurasi 1 jam 57 menit itu dirilis pukul 11.11 wib, minggu 11 februari 2024. tiga pakar hukum bergantian menjelaskan berbagai upaya sistematis penguasa dalam memenangi pemilu 2024. 
salah satunya terkait penunjukan 20 penjabat (pj) gubernur dan 182 pj bupati/wali kota. 
feri amsari menyebutkan, penunjukan itu tidak mematuhi putusan mahkamah konstitusi (mk) di mana penunjukan pj harus dilakukan secara transparan dan terbuka. termasuk mendengar aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah.
feri amsari menyebutkan, karena telah melanggar mk, komisi informasi pusat (kip) dan ombudsman republik indonesia (ori) menyatakan penunjukan penjabat itu telah melakukan maladministras.
feri juga mengaitkan penunjukan pj tersebut dengan sebaran daftar pemilih tetap (dpt) di daerah yang dipimpin pj, yakni sebanyak 140 juta suara. angka dpt itu, ekuivalen dengan persentase 50 persen lebih suara pemilih. atau syarat paslon untuk dapat memenangi pilpres satu putaran sebagaimana diatur dalam pasal 6a ayat (3) undang-undang dasar (uud) 1945, memenangkan sebaran wilayah dari 20 provinsi.
film dokumenter dirty vote yang ditayangkan di kanal youtube. sumber foto: tangkapan layar youtube.--
dirty vote juga menyinggung netralitas asn dan sejumlah pejabat kementerian. film itu juga mengungkap kronologi putusan mk 90/2023, yang membatalkan ketentuan batas usia pencalonan capres-cawapres. 
bukan hanya itu, politisasi bantuan sosial (bansos) juga diungkap. bivitri mengatakan, anggaran bansos yang naik drastis saat pemilu kental dengan nuansa politik. 
apalagi, dalam pendistribusiannya, kerap melibatkan sejumlah menteri yang juga ketua umum parpol, bahkan presiden. 
wakil ketua tim kampanye nasional (tkn) prabowo-gibran habiburokhman mempertanyakan kapasitas tiga pakar hukum tata negara yang ada dalam film itu. 
dia juga menyebut apa yang dijelaskan dalam film itu sebagian besar berisi fitnah, narasi kebencian, dan sangat asumtif.
berbeda dengan tkn, deputi bidang hukum tim pemenangan nasional (tpn) ganjar-mahfud todung mulya lubis mengatakan, film tersebut membuat masyarakat menjadi tahu apa saja kecurangan pemilu yang sudah terjadi.
dia pun meminta siapa saja yang menonton film itu tidak terbawa perasaan atau baper. ”film itu bisa menjadi evaluasi penyelenggaraan pemilu,” tuturnya kepada media.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 2 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan