Tuntutan Perkara Samisake Ditunda, Begini Tanggapan PH Terdakwa, Minta Penyidik Seret Tsk Lain

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 08 Feb 2024 - 23:33

TUNTUTAN: Akibat belum siapnya tuntuan JPU pada 7 Februari 2024 lalu, akhirnya sidang dengan agenda tuntutan JPU ditunda hingga 16 Februari 2024 mendatang. FIKI/RB--

tuntutan perkara samisake ditunda, begini tanggapan ph terdakwa, minta penyidik seret tsk lain                             bengkulu, koranrb.id – perkara dugaan korupsi pengelolaan dana bergulir satu miliar satu kelurahan (samisake)
pada dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kota bengkulu tahun anggaran 2013 baru menyeret empat terdakwa ke persidangan.
keempatnya yakni rustam hamzah ketua koperasi sekip mandiri, junilawati sekretaris koperasi sekip mandiri,
akhir mili ketua koperasi sp mandiri dan zamzami putrando ketua koperasi bmw kota mandiri.
baca juga:dana samisake disalahgunakan, salah satunya untuk pribadi, begini penjelesan keempat terdakwa
baca juga: ahli sebut ada penyimpangan dana samisake
penasehat hukum (ph) terdakwa rustam hamzah dan junilawati, ranggi setiyadi, sh menjelaskan, berdasarkan fakta persidangan, selain empat terdakwa ini.
masih ada orang-orang yang lebih bertanggungjawab namun belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. 
untuk itu, rangi minta agar penyidik kejaksaan negeri (kejari) bengkulu yang menangani perkara ini, agar menindaklanjuti fakta-fakta dalam persidangan terkait keterlibatan pihak lain.
“kami harap, penyidik dapat mengembangkan lagi perkara ini. tidak hanya setop di empat terdakwa ini saja,” kata ranggi. 
baca juga:samisake jilid ii ikut soroti mekanisme penyaluran
baca juga:saling lempar “bola panas” samisake, ranggi: bekerja tidak profesional
selain itu, ranggi juga menyayangkan sikap jaksa penuntut umum (jpu) kejari bengkulu.
karena belum menyiapkan tuntutan saat sidang 7 februari 2024 lalu. 
“kami menyayangkan, karena seharusnya 7 februari itu agendanya tuntutan tapi jpu belum menyiapkan tuntutan itu,” ujar ranggi. 
akibat belum siapnya tuntuan jpu pada 7 februari 2024 lalu, akhirnya sidang dengan agenda tuntutan jpu ditunda hingga 16 februari 2024 mendatang. 
“ditunda sampai 16 februari, hari jumat,” tutup ranggi. 
baca juga:inspektorat tahu koperasi samisake bermasalah, ph: ada pembiaran
baca juga:tersisa rp 3 miliar target tunggakan samisake
diberitakan sebelumnya, empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dana bergulir satu miliar satu kelurahan (samisake), mengakui sebagian dana bergulir tersebut digunakan para terdakwa untuk kepentingan pribadi. 
diakui para terdakwa, pada sidang selasa 24 januari 2024 dengan agenda pemeriksaan terdakwa,
di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, dihadapan majelis hakim, diketuai hakim fauzi isra, sh, mh. 
ranggi setiyadi, sh membenarkan keterangan kliennya dalam persidangan. 
“benar, pengakuan terdakwa di persidangan tsebagian dana samisake digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata ranggi, usai persidangan. 
baca juga:terdakwa samisake eksepsi, ph sebut dakwaan bertentangan
baca juga:berkas dakwaan 4 tsk selesai, pejabat pemkot diperiksa penyaluran samisake
namun, para terdakwa mengaku tidak memakai dana bergulir itu, sebesar hasil audit yang dilakukan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) bengkulu. 
berdasarkan hasil audit bpkp bengkulu, secara keseluruhan kerugian negara (kn) dalam perkara ini rp1 miliar. 
rinciannya, koperasi bmw kota mandiri rp 739 juta, koperasi sp mandiri rp 156 juta dan koperasi sekip mandiri rp 178 juta.
“seperti klien saya, dia mengaku tidak memakai anggaran samisake sebesar hasil audit,” ujar ranggi. 
baca juga:digelar di pn tipikor bengkulu, ini jadwal sidang 4 terdakwa samisake
baca juga:aset tersangka samisake dilacak, ph sebut warisan 
untuk diketahui, pada persidangan tanggal 10 januari 2023 lalu, jpu kejari) bengkulu menghadirkan saksi dari auditor bpkp bengkulu, deddy yudistira
dalam kesaksiannya menyebutkan, bahwa dugaan penyimpangan dana bergulir samisake sudah diketahui, saat pihaknya melakukan audit pada program samiseka.
bahkan, saksi ahli menyebut, penyimpangan ini diketahui adanya penerima fiktif. 
terkait spesifikasi penyimpangannya ada beberapa pengguna fiktif dan itu ditemukan oleh ahli waktu melakukan audit.
keempat terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 9 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan