Aturan dan Larangan di Bilik Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024, Begini Penjelasannya

Reporter: Fran Sinatra |

Editor: Fazlul Rahman |

Rabu , 07 Feb 2024 - 15:30

Aturan dan Larangan di Bilik Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024. Foto: Ilustrasi/ fran sinatra/ koranrb.id--

aturan dan larangan di bilik pemungutan suara pemilu serentak 2024, begini penjelasannya                            bengkulu, koranrb.id- aturan dan larangan di bilik pemungutan suara bagi pemilih saat hari pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.
dimana hal tersebut, telah diatur dalam peraturan kpu (pkpu) nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum (pemilu).
baca juga:bawaslu antar rekomendasi, tkd amin sebut tpd prabowo-gibran tak bisa berkelit
baca juga:10 ciswak ampuh lindungi anak dari gangguan makhluk gaib, kamu pernah mengalaminya? 
pada beberapa pasal dalam peraturan komisi pemilihan umum (kpu) tersebut, pemilih dilarang menggunakan telepon genggam atau pun alat perekam gambar lainnya saat berada di bilik suara. 
selain itu, pemilih dilarang mendokumentasikan, baik itu foto atau pun video pada hak pilihan di bilik suara. 
larangan menggunakan handphone di bilik suara
baca juga:akamedisi dan aktivis anti korupsi soroti pemilu, sampaikan 10 pernyataan
baca juga:merinding! 6 suara hewan ini menandakan ada makhluk gaib di dekatmu, kamu pernah mendengarnya?
adapun larangan menggunakan handphone (hp) di bilik suara telah tercantum dalam pasal 25 ayat (1) huruf (e) pkpu nomor 25 tahun 2023.
dimana dalam pasal tersebut telah menyebutkan bahwa sebelum pemilih melakukan pemberian suara, ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya ke dalam bilik suara.
baca juga: anies tularkan semangat perubahan, prabowo rayakan hut gerindra, ganjar janji optimalkan sdm-sda
baca juga:7 tanda orang diikuti makhluk gaib jahat, salah satunya mendadak punya tenaga kuat
disebutkan pula dalam keputusan komisi pemilihan umum (kpu) nomor 66 tahun 2024, bahwa ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) memberikan penjelasan kepada pemilih meliputi larangan menggunakan telepon genggam atau pun alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
selain itu, ketua kpps mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya ke dalam bilik suara.
baca juga:terkait kampanye capres prabowo, bawaslu kota bengkulu serahkan rekomendasi ke kpai
baca juga:mitos desa lawang agung, diselubungi tabir gaib, sulit ditemukan oleh penjajah
larangan dokumentasikan hak pilih di bilik suara
larangan terkait adanya dokumentasi hak pilih di bilik suara tertuang dalam pasal 28 ayat (2) pkpu nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum (pemilu).
adapun dalam pernyataan tersebut, menyatakan bahwa pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.
baca juga:bawaslu provinsi bengkulu minta parpol dan caleg tertibkan apk
baca juga:mitos keberadaan suku gaib di indonesia, benarkah manusia bisa menikahi orang bunian?
disebutkan kembali dalam keputusan komisi pemilihan umum (kpu) nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum (pemilu).
dimana para pemilih tidak boleh mendokumentasikan hasil pencoblosan terhadap surat suara yang dilakukan di dalam bilik suara.
larangan di bilik suara, berdasarkan asas rahasia pemilu
baca juga:anies janjikan universitas, prabowo pulang kampung, ganjar apresiasi upaya pengelolaan sampah mandiri
baca juga:fakta unik keberadaan suku gaib di indonesia,punya harta melimpah dan bikin merinding
dikutip dari berbagai sumber, ketua komisi pemilihan umum (kpu) hasyim asy'ari juga telah mengingatkan kepada masyarakat terkait larangan-larangan di bilik suara saat pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2024, pada rabu tanggal 14 februari 2024.
dalam hal tersebut, hasyim asy'ari mengingatkan untuk tidak boleh merekam atau pun mengambil foto pada proses pencoblosan di bilik suara.
baca juga:parpol dan calon anggota dpd ri wajib tahu batas lpsdk, catat tanggalnya
baca juga:keberadaan suku gaib di indonesia, salah satunya adalah suku paloh, ada yang bisa terbang
"jika membawa bawa hanphone saja boleh. tetapi tidak boleh mendokumentasikan," ungkap ketua komisi pemilihan (kpu) ri hasyim asy'ari.
lebih lanjut, ketua komisi pemilihan umum (kpu) hasyim asy'ari mengingatkan, salah satu asas pemilu adalah rahasia. 
dia mengatakan bahwa pilihan seseorang dalam pemilihan umum (pemilu) harus dirahasiakan.
hasyim mengatakan dengan memamerkan pilihan dapat menimbulkan masalah baru. 
baca juga:masa tenang rawan politik uang, caleg terbukti bisa dibatalkan
baca juga:peduli palestina, ajak warga salat gaib di seluruh masjid
selain itu, dia menegaskan pilihan di kertas suara harus dirahasiakan.
hasyim asy'ari juga mengingatkan kepada warga negara indonesia di luar negeri untuk tidak memamerkan coblosannya. 
pemilu di indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu dewan perwakilan rakyat (dpr), dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota.
baca juga:muhaimin janji soal pupuk, gibran gelar sunmori, ganjar nikmati mi ayam
baca juga:5 mitos di balik keindahan danau toba, salah satunya dihuni ikan mas raksasa
setelah amendemen keempat undang-undang dasar (uud) 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat (mpr).
dimana hal tersebut telah disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilihan umum (pemilu). 
baca juga:daftar pemilih khusus cuma dilayani 1 jam di tps, ini syaratnya
baca juga:mitos desa lawang agung, diselubungi tabir gaib, sulit ditemukan oleh penjajah
pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) sebagai bagian dari pemilihan umum (pemilu) diadakan pertama kali pada pemilu 2004. 
di tahun 2007, berdasarkan undang-undang (uu) nomor 22 tahun 2007, dimana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (pemilu).
baca juga:bawaslu keluarkan rekomendasi dugaan potensi pelanggaran kampanye prabowo, ini jadwalnya
baca juga:danau tes, dibalik pesonanya yang memukau tersimpan mitos keberadaan ular kepala tujuh
umumnya, istilah pemilihan umum (pemilu) lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. 
pemilihan umum (pemilu) harus dilakukan secara berkala, hal ini dikarenakan mempunyai fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.
baca juga:bawaslu kaji laporan calon dpd ri bagi-bagi sembako
baca juga:4 mitos di kota bengkulu, salah satunya keberadaan delman di tengah malam
demikianlah uraian singkat mengenai aturan dan larangan di bilik pemungutan suara pada pemilu serentak 2024, semoga bermanfaat. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan