Punusukan Pohon Marak, Mapala Bergerak Copot APK

Reporter: mg1/Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 20 Jan 2024 - 23:18

POHON: Alat Peraga Kampanye (APK) melanggar yang terpaku di pohon masih banyak ditemukan. DEBI/RB --

punusukan pohon marak, mapala bergerak copot apk                            koranrb.id – alat peraga kampanye (apk) melanggar yang terpaku di pohon masih banyak ditemukan. 
pusat koordinasi daerah (pkd) mahasiswa pecinta alam (mapala) bengkulu, periska andriani menyayangkan banyaknya pelanggaran apk yang tertancap di pohon saat ini.
ia menyebut, sudah berencana akan bergerak untuk membersikan apk yang tertancap di pohon. 
 “kami dari pkd dan mapala se-bengkulu sudah merencanakan untuk aksi pembersihan spanduk dan poster-poster yang berimbas merusak lingkungan,” sampainya.
baca juga:bapenda targetkan 1 februari perda pajak dan retribusi diterapkan
baca juga:wah! ada 2.124 odgj di bengkulu bakal nyoblos, kpu persiapkan ini 
periska mengatakan perlu kesadaran bersama akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. 
ditambahkan ketua umum mapala hukum pecinta alam (mahupala) universitas bengkulu (unib), mebi sandoyo mereka juga sudah melakukan diskusi dan membahas mengenai peristiwa tersebut dengan kordinator pkd mapala bengkulu.
 selanjutnya, mereka akan berkoordinasi dahulu dengan pemerintah kota (pemkot) bengkulu melalui dinas lingkungan hidup (dlh). 
jika tidak menemukan titik terang terkait penertiban apk itu, maka  turun langsung untuk mencabutnya.
baca juga:apk harus mengedepankan estetika dan etika
baca juga:masih ada apk terpaku di pohon
“kami juga sudah melakukan diskusi membahas penusukan pohon ini dengan pihak kordinator pkd bengkulu. dan kami juga akan membahas ini dengan pemerintahan juga akan gerakan yang kami rencanakan ini. jika tidak ada itikad baik dari pemerintah maka kami akan turun langsung untuk mencabut poster-poster itu,” ungkapnya
diberitakan sebelumnya, dari pantauan rb, ada sekitar 138 apk yang terpaku di pohon.
serta ada dua regulasi yang mendasari perbuatan memaku apk di pohon sebagai pelanggaran.
pertama keputusan komisi pemilihan umum (kpu) nomor 282 tahun 2023 tentang pelarangan memasang apk pada titik seperti bahu jalan, sarana umum, tempat ruang terbuka hijau dan lainnya. 
kemudian, peraturan daerah (perda) kota bengkulu nomor 4 tahun 2021 tentang perencanaan tata ruang wilayah kota bengkulu.
koordinator penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) ahmad maskuri mengakui banyak apk tidak tertib.
bawaslu kota bengkulu pertama telah melakukan pengawasan.
untuk selanjutnya bawaslu telah memberikan imbauan kepada oknum yang memasang apk di pohon melalui partai politik.
setelah rangkaian di atas sudah dilakukan, maka bawaslu kota bengkulu akan melakukan koordinasi bersama steakholder terkait.
seperti dinas lingkungan hidup (dlh) kota bengkulu, untuk melakukan penertiban  khusus yang terpaku di pohon.
“kita akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, terutama dlh, karena ini pelanggaran terjadi pada pohon yang menjadi tanggung jawab mereka,” ujar ahmad.
ahmad menjelaskan saat ini bawaslu kota bengkulu tengah mendata apk yang melanggar.
kemudian bawaslu kota bengkulu, akan merilis jumlah tersebut dan selanjutnya diberi penertiban pada apk tersebut.
namun, kita tetap memberi imbauan kepada caleg palpol terkait apk terpasang di pohon tersebut.
karena hal tersebut, murni bentuk ketidakpatuhan caleg partai politik tingkat kabupaten/kota. 
“kita akan tertibkan, apabila sudah didata, karena itu benar sebuah pelanggaran,” ucap ahmad.
lanjut ahmad, apk tentunya harus dipasang pada tempat milik pribadi dan memiliki izin dari pemilik jangan dipasang pada titik fasilitas umum yang jelas dilarang.
“untuk memasang apk sendiripun harus ada izin dari pemilik lahan jangan asal pasang, jangan juga dipasang pada fasilitas masyarakat umum,” kata ahmad.
sementara itu, kepala dlh kota bengkulu, riduan menerangkan untuk wewenang apk yang tertancap di pohon merupakan wewenang dari bawaslu kota bengkulu.
menurutnya, apk yang terpaku di pohon tersebut murni wewenang bawaslu bukan dlh.
riduan menambahkan bawaslu merupakan sebagai hakim atau wasit dalam penindakan pelanggaran tersebut.
“kalau masalah pemilu, wasitnya ada di bawaslu. kalau kita mencabut sepihak salah, karena itu pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. seperti kemaren kan kita mendampingi bawaslu melaksanakan penertiban,” jelas riduan.(mg1/afa)